Datangi Proyek Revitalisasi Monas, Ini Respon Wahyu Dewanto

Megapolitan  KAMIS, 23 JANUARI 2020 , 22:13:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Datangi Proyek Revitalisasi Monas, Ini Respon Wahyu Dewanto

Wahyu Dewanto bersama anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta di kawasan Monas/Ist

Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta, Wahyu Dewanto berpendapat bahwa pembangunan di kawasan Monas bukan merupakan monopoli Pemprov DKI.

Karena berdasarkan Keppres No. 25 Tahun 1995 tentang pembangunan kawasan Medan Merdeka mengatur kegiatan tersebut harus seizin Komisi Pengarah yang diketuai oleh Mensesneg Pratikno.

Menurut politisi yang akrab disapa Bang WD ini, soal proyek revitalisasi Monas yang menimbulkan sikap pro dan kontra dari masyarakat karena melakukan penebangan 190 pohon, akan dibahas secara terpadu di Kementerian Sekretaris Negara.

Ya, rencananya akan ada pembahasan di Kemensesneg pada hari Senin besok,” ujar Bang WD usai meninjau proyek pembangunan Plasa Selatan Monas di Jl Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (23/1).

Bang WD bersama sejumlah anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta beserta sejumlah SKPD terkait meninjau lapangan untuk mengetahui seperti apa pembangunan bernilai Rp 71 miliar yang dilakukan PT Bahana Prima Nusantara (BPN).

Pasalnya, dalam beberapa hari terakhir proyek tersebut banyak digunjingkan berbagai pihak, termasuk viral di media sosial, terutama soal pembabatan ratusan pohon dan merembet pada bonafiditas PT BPN yang diragukan kedudukan kantornya. 

Kami ingin bertanya kepada dinas terkait pohon-pohon di sisi selatan Monas yang gundul dan banyak disorot masyarakat,” kata Bang WD.

Revitalisasi Monas bertujuan untuk membangun plasa yang dapat dinikmati masyarakat, baik pada siang maupun malam. Ini merupakan salah satu program Pemprov DKI untuk membangun kota dan membahagiakan warganya.

Berdasarkan Keppres No. 25 tadi mengatur pembentukan Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka dan Badan Pelaksana Pembangunan Kawasan Medan Merdeka terkait pembangunan di kawasan itu. 

Komisi Pengarah diketuai oleh Mensesneg, dengan anggota Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Perhubungan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi, serta Gubernur DKI.

Tugas komisi adalah memberi pengarahan dan pendapat kepada badan pelaksana yakni Gubernur DKI serta memberi persetujuan terhadap perencanaan beserta pembiayaan pembangunan Taman Medan Merdeka yang disusun badan pelaksana, serta melakukan pengendalian tugas.

Adapun Badan Pelaksana dipimpin oleh Gubernur DKI. Tugasnya, menyusun perencanaan dan pedoman pembangunan, menyusun perencanaan dan pembiayaan, serta mengelola dan memelihara Taman Medan Merdeka, termasuk Monas. Badan Pelaksana bertanggung jawab kepada Presiden melalui Komisi Pengarah.[dod]

Komentar Pembaca
Karangan Bunga Duka Cita Wartawan Balaikota

Karangan Bunga Duka Cita Wartawan Balaikota

JUM'AT, 14 AGUSTUS 2020 , 06:40:00

Danjen Kopassus Tutup Pendidikan Komando Angkatan 104
Balkoters Berkurban

Balkoters Berkurban

SABTU, 01 AGUSTUS 2020 , 11:16:00