Taufik Pertanyakan Status Jakarta Pasca Ibukota Pindah

Megapolitan  JUM'AT, 31 JANUARI 2020 , 10:13:00 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Taufik Pertanyakan Status Jakarta Pasca Ibukota Pindah

Mohamad Taufik/Net

Sebentar lagi Presiden Joko Widodo akan merealisasikan rencana pemerintah memindahkan ibukota negara Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Nantinya ibukota baru tersebut akan berada di Kabupaten Penajam Pasar Utara dan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohammad Taufik meminta pemerintah pusat untuk segera memikirkan status Jakarta setelah tidak lagi menyandang ibukota negara.

"Saya minta ke pemerintah pusat dan DPR, ketika UU Ibukota ditetapkan maka harus berbarengan dengan status Jakarta apa? memang pindah secara fisiknya. Barang kali lima atau sepuluh tahun, tapi secara hukum kan udah dicabut," kata Taufik, Jumat (31/1).

Dalam masa transisi tersebut, Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta itu menyatakan, tidak boleh ada kevakuman payung hukum bagi satu daerah.

Sebab jika terjadi perubahan status atau struktur pemerintahan di suatu daerah, Taufik melanjutkan, otomatis juga akan berpengaruh kepada perubahan struktur politiknya.

"Kita maunya otonominya di kabupaten kota. Tapi kan di Jakarta batasannya lemah. Karena itu mungkin daerah khusus, ekonomi atau perdagangan. Maka kita perlu pikirin bareng-bareng bentuknya gimana nih pemerintahan daerah khusus itu," pungkasnya.[dod]

Komentar Pembaca