Revitalisasi Monas Distop, Upaya Penggembosan Anies 2024

Megapolitan  JUM'AT, 31 JANUARI 2020 , 14:06:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Revitalisasi Monas Distop, Upaya Penggembosan Anies 2024

Amir Hamzah/Ist

Kementerian Sekretaris Negara (Kemensetneg) dan DPRD DKI Jakarta dianggap tidak konsisten dan menerapkan standar ganda dalam mempersoalkan proyek revitalisasi Monas yang dikerjakan Pemprov DKI Jakarta sejak November 2019 lalu.

Sikap dan tindakan mereka yang tidak fair tersebut membuat proyek yang dikerjakan PT Bahana Prima Nusantara (BPN) itu dihentikan sementara berdasarkan rekomendasi DPRD, karena belum ada izin dari Kemensetneg.

Menurut Pengamat Kebijakan Publik dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW)Amir Hamzah, tindakan DPRD merekomendasikan penghentian proyek itu, bahkan sempat mengancam akan memperkarakan Gubernur Anies Baswedan jika proyek diteruskan, merupakan sikap barbar.

"Anggaran revitalisasi itu disetujui dan disahkan oleh DPRD dan masuk dalam APBD 2019. Kalau sekarang mereka persoalkan, ketika anggaran itu disetujui, DPRD sudah pertanyakan belum segala hal yang berbau teknis, termasuk soal izin dari Setneg? Jangan-jangan DPRD sendiri nggak tahu kalau ada Keppres Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah DKI Jakarta," kata Amir, Jumat (31/1).

Seperti diketahui, proyek revitalisasi Monas dipersoalkan Kemensetneg karena menurutnya, berdasarkan Keppres Nomor 25 Tahun 1995, pembangunan di Monas harus mendapatkan izin dari pihaknya.

Amir mengatakan, jika dibaca secara cermat, Keppres Nomor 25 Tahun 1995 tidak mengatur bahwa pembangunan di Monas harus seizin Kemensetneg, karena bunyi pasal 5 Keppres Nomor 25 itu yang dijadikan dasar Kemensetneg untuk mempersoalkan revitalisasi Monas berbunyi:

Pasal 5 (1). Komisi Pengarah mempunyai tugas;

a. Memberikan pendapat dan pengarahan kepada Badan Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya

b. Memberikan persetujuan terhadap perencanaan serta pembiayaan pembangunan Taman Medan Merdeka yang disusun oleh Badan Pelaksana

c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf b

(2). Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Pengarah dapat memgundang Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Pakar yang dipandang perlu untuk hadir dalam sidang Komisi Pengarah

(3). Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Komisi Pengarah, Ketua Komisi Pengarah dapat membentuk Tim Asistensi yang bertugas menyiapkan analisa teknis kepada Komisi Pengarah

(4). Tata Kerja Komisi Pengarah Ditetapkan oleh Ketua Komisi Pengarah.

Pasal 4 Keppres 25 Tahun 1995 menjelaskan, susunan keanggotaan Komisi Pengarah adalah:

1. Mensesneg sebagai ketua merangkap anggota

2. Menteri Pekerjaan Umum sebagai anggota

3. Menteri Lingkungan Hidup sebagai anggota

4. Menteri Perhubungan sebagai anggota

5. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai anggota

6. Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi sebagai anggota

7. Gubernur DKI Jakarta sebagai sekretarisa merangkap anggota

Selain tak adanya ketentuan pada pasal 5 bahwa pembangunan di Monas harus seizin Kemensetneg, Amir juga menyebut kalau Keppres Nomor 5 Tahun 1995 sudah kadaluarsa, karena undang-undang yang menjadi dasar penyusunan Keppres ini sudah direvisi, dan saat ini dalam kabinet pemerintahan Presiden Jokowi juga tidak ada jabatan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi.

UU yang sudah direvisi yang menjadi landasan penyusunan Keppres Nomor 25 Tahun 1995 adalah:

1. UU Nomir 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah yang telah direvisi menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2. UU Nomor 11 Tahin 1990 tentang Susunan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarra yang telah direvisi menjadi UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia

3. UU Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang yang telah direvisi menjadi UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

"Kalau Keppres ini mau digunakan untuk mempersoalkan revitalisasi Monas, seharusnya Presiden menerbitkan Keppres yang baru dengan dasar hukum aturan perundang-undangan yang terkini dan nomenklatur kementerian yang saat ini berlaku," tegas Amir.

Selain hal itu, tegas Amir, pada pasal 5 yang menjadi dasar Kemensetneg mempersoalkan revitalisasi Monas, dituliskan dengan jelas bahwa revitalisasi di situ harus seizin Kemensetneg.

Amir mempertanyakan alasan sebenarnya Kemensetneg mempersoalkan revitalisasi Monas, karena jika mengacu pada pasal 1 Keppres 25 Tahun 1995, kawasan Medan Merdeka (Monas) terdiri dari Taman Medan Merdeka, Zona Penyangga Taman Medan Merdeka dan Zona Pelindung Taman Medan Merdeka.

Area Taman Medan Merdeka berada di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jalan Medan Merdeka Timur dan Jalan Medan Merdeka Barat. Sedang Zona Penyangga Taman Medan Merdeka meliputi blok di Jalan Medan Merdeka Selatan, blok di Jalan Medan Merdeka Utara, blok di Jalan Medan Merdeka Timur dan blok di Jalan Medan Merdeka Barat.

Zona Pelindung Taman Medan Merdeka meliputi adalah areal yang dibatasi di sebelah:

- Utara : Jalan Haji Juanda, Jalan Pos, Jalan Lapangan Banteng

- Selatan: Jalan Kebon Sirih

- Timur : Sungai Ciliwung

- Barat : Jalan Abdul Muis.

Dengan ketentuan seperti itu, Amir pun mempertanyakan, ketika Kedutaan Besar Amerika di Jalan Medan Merdeka Selatan direhab dan sebuah hotel dibangun di Jalan Kebon Sirih di dekat Gedung Antara, apakah pembangunannya telah mengantongi izin dari Kemensetneg?

"Saya melihat, jelas sekali kalau dalam menyikapi revitalisasi Monas, Kemensetneg menerapkan standar ganda, dan ini patut diduga bermuatan politis karena saat ini sedang ada gerakan mendelegasi Anies terkait Plpres 2024, sehingga apapun yang dilakukan Anies selalu dipermasalahkan dan dianggap salah," kata Amir.

Amir juga menyesalkan sikap DPRD yang justru menghentikan proyek yang anggarannya disetujui DPRD sendiri.

"Kalau proyek ini dianggap salah, maka ini salah DPRD. Tindakan DPRD yang merekomendasikan agar proyek distop, menunjukkan kalau DPRD telah terjebak pada kepentingan politik dibanding merujuk pada posisinya sebagai bagian dari pemerintahan," ucap Amir.

Amir pun menilai Kemensetneg dan DPRD keblinger karena lebih mendahulukan kepentingan politik dibanding kepentingan publik, karena Anies merevitalisasi Monas agar salah satu kawasan tujuan wisata di Ibukota itu menjadi lebih nyaman bagi masyarakat dan wisatawan, yang dampaknya pasti pada peningkatan pendapatan asli daersh (PAD). [dod]

Komentar Pembaca
Karangan Bunga Duka Cita Wartawan Balaikota

Karangan Bunga Duka Cita Wartawan Balaikota

JUM'AT, 14 AGUSTUS 2020 , 06:40:00

Danjen Kopassus Tutup Pendidikan Komando Angkatan 104
Balkoters Berkurban

Balkoters Berkurban

SABTU, 01 AGUSTUS 2020 , 11:16:00