Di Mata Zita Anjani, Tak Penting Urusi Status Jakarta Pasca Ibukota Pindah

Politik  JUM'AT, 31 JANUARI 2020 , 14:24:00 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Di Mata Zita Anjani, Tak Penting Urusi Status Jakarta Pasca Ibukota Pindah

Zita Anjani/Ist

Kota Jakarta harus rela melepas predikatnya sebagai Ibukota Negara setelah Presiden Joko Widodo merestui pemindahan Ibukota ke Provinsi Kalimantan Timur tepatnya di Kabupaten Penajam Pasar Utara dan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Namun status Jakarta pasca tak lagi menyandang Ibukota sampai detik ini belum diputuskan dan masih menjadi pertanyaan.

"Buat saya, jauh lebih penting memikirkan mengurangi beban Jakarta. Mau statusnya apa, kalau jadi pindah ibukota, beban dan masalah Jakarta tidak hilang serta merta," kata Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Zita Anjani, saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (31/1).

Politisi muda Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga menyatakan, bahwa DPRD selama ini menjalankan amanat undang-undang guna memastikan yang terbaik bagi pembangunan DKI Jakarta.

"Artinya kalau sudah ada opsi-opsi yang diajukan oleh DPR RI dalam pembahasan, maka kita akan jadikan kajian juga," jelasnya.

Saat membangun Ibukota baru, lanjut Zita, permasalahan yang ditinggalkan di Jakarta juga harus dipersiapkan perencanaannya.

Untuk lima tahun ke depan, dirinya meminta harus ada panduan kerja yang jelas sehingga harapan kota Jakarta yang bebas banjir, perkampungan kumuh, dan kemacetan, dapat terwujud.

"Soal status, saya kira daerah bekas Ibukota kita juga tidak ada yang berstatus khusus. Misalnya DIY kan lebih pada alasan sejarah mendapat hak istimewa, bukan karena Ibukota. Kalau ada status, ya jangan sampai hanya tempelan," pungkasnya.[dod]

Komentar Pembaca