Diskusi Publik Dinkes DKI Jakarta-Kahmi Jaya

Tak Peroleh Layanan Kesehatan Dengan Baik, Silahkan Lapor UP Jamkesja

Sosial  SELASA, 11 FEBRUARI 2020 , 16:17:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Tak Peroleh Layanan Kesehatan Dengan Baik, Silahkan Lapor UP Jamkesja

Diskusi publik Dinkes DKI Jakarta-Kahmi Jaya/RMOL

Kepala Kepala Unit Pengelola Jaminan Kesehatan Jakarta (Jamkesja) Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Nuniek Ria Sundari mengatakan, pihaknya memfasilitasi klaim terkait Ambulans Gawat Darurat (AGD), pemeriksaan visum terhadap perempuan dan anak, kejadian luar biasa, korban kekerasan, serta medical check-up di RSUD untuk tokoh agama, pengemudi JakLingko, dan warga binaan panti sosial.

"Kami akan memastikan Penerima Bantuan Iuran atau PBI juga mendapatkan layanan kesehatan prima. PBI ini yang tidak termasuk dalam PBI pemerintah pusat," kata Nuniek dalam diskusi yang digelar Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta bersama Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (Kahmi) Jaya bertajuk "Dana Talangan untuk Rumah Sakit Swasta di DKI Jakarta Dalam Rangka Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan" di Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Selasa (11/2).

Nuniek menjelaskan, seluruh fasilitas kesehatan di DKI Jakarta, termasuk milik swasta harus melayani masyarakat dengan baik.

"Semua warga harus dilayani, tidak perlu melihat latar belakangnya. UP Jamkesja DKI siap membantu warga, kalau ada aduan bisa disampaikan kepada kami di Kantor Dinas Kesehatan," ujar Nuniek.

Sementara itu, Sekretaris Umum Kahmi Jaya, Muhammad Amin menuturkan, tema yang diangkat dalam diskusi ini terkait dengan relevansi dari kondisi terkini BPJS Kesehatan.

"Kami tidak ingin kondisi itu menyebabkan menurunnya performa layanan kesehatan di Jakarta, termasuk yang dilakukan oleh pihak swasta. Melalui diskusi ini kita ingin ada solusi terbaik," ungkap Amin.

Menurutnya, Kahmi Jaya banyak menerima aspirasi dan aduan dari warga terkait perlunya optimalisasi layanan kesehata, termasuk bagi peserta BPJS Kesehatan baik yang mandiri maupun PBI.

"Salah satu opsi untuk mengatasi keterlambatan pembayaran klaim dari BPJS kepada Faskes adalah dengan meminjam uang kepada bank pemerintah atau swasta. Nah, ini mekanismenya perlu dibahas bersama," ucap Amin.

Tidak kalah penting, sambung Amin, RSUD di Jakarta masih perlu menambah ruang rawat inap untuk kelas 3.

"Kelas 3 ini harus juga menjadi prioritas untuk ditambah. Sebab, saat ruangan penuh dan mereka harus naik kelas maka akan terkena biaya tambahan," tutur Amin.

Di tempat yang sama, Anggota Komisi E DPRD DKI, Dian Pratama berharap, untuk premi kelas 3 seluruhnya bisa ditanggung oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

"Saya kira ini masih sangat memungkinkan. Silakan teman-teman menghitung dan mengajukan alokasi anggarannya. Masalah kesehatan ini menjadi kebutuhan dasar warga," kata Dian.

Ia berharap, seluruh petugas di rumah sakit bisa memberikan layanan optimal dan penuh keramahan, termasuk kepada peserta BPJS Kesehatan.

"Harus ramah kepada siapa saja, pasien dan keluarga pasien. Jangan karena menjadi peserta BPJS Kesehatan apalagi di kelas 3 mendapatkan pelayanan kurang baik," pungkas Dian.

Diskusi tersebut juga menghadirkan narasumber Sekretaris Jenderal Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI), Ichsan Hanafi dan Kepala BPJS Kesehatan DKI Jakarta Anumerta Huda.[dod]

Komentar Pembaca