Dinasti Politik, Apa Yang Salah?

Suara Rakyat  SENIN, 24 FEBRUARI 2020 , 14:02:00 WIB

Dinasti Politik, Apa Yang Salah?

Megawati Soekarnoputri dan Puan Maharani/Net

SEANDAINYA Soekarno bukan tokoh besar, barangkali Megawati hanya seorang ibu rumah tangga yang suka nonton sinetron dan main sosial media saja.

Kebetulan, dia anak Soekarno dan ada nama di belakangnya, jadilah dia seorang yang banyak dibicarakan. Apalagi sebagai seorang tokoh ketua partai terbesar di Indonesia.

Padahal Megawati sendiri adalah contoh pelaksanaan politik dinasti sendiri. Selain pernah menjabat sebagai wakil presiden (2000-2001) dan presiden (2001-2004), Megawati juga memegang posisi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sejak partai tersebut berdiri pada 1999 hingga hari ini.

Pada 1993, Megawati terpilih dalam Kongres Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan bertahan hingga 1996, ketika rezim Orde Baru mendudukkan Soerjadi dan menggeser Megawati dari pucuk kepemimpinan partai secara paksa.

Peristiwa itu disambut dengan kerusuhan besar di Jakarta pada 27 Juli 1996. Kedudukan sosial sebagai anggota trah Soekarno adalah sebuah currency dalam politik Indonesia.

Selain Megawati, publik mengenal nama Rachmawati Soekarnoputri, Sukmawati Soekarnoputri, Guruh Soekarnoputra.

Melihat besarnya pengaruh keluarga Megawati dalam PDIP, Puan Maharani dan Prananda Prabowo, dua anak Megawati, diduga kuat akan mengisi pucuk kepemimpinan partai.

Pro Kontra Politik Dinasti Dalam perkembangan politik di dunia, politik dinasti dapat diartikan sebagai sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga.

Dinasti politik lebih indenik dengan kerajaan. Sebab kekuasaan akan diwariskan secara turun temurun dari ayah kepada anak, agar kekuasaan tetap berada di lingkaran keluarga.

Dari hal di atas, dosen ilmu politik Fisipol UGM, A.G.N. Ari Dwipayana mengatakan, tren politik kekerabatan itu sebagai gejala neopatrimonialistik.

Benihnya sudah lama berakar secara tradisional. Yakni berupa sistem patrimonial, yang mengutamakan regenerasi politik berdasarkan ikatan genealogis, ketimbang merit system, dalam menimbang prestasi.

Lebih jauh hal itu disebut neopatrimonial, karena ada unsur patrimonial lama, tapi dengan strategi baru. Di mana, dulu pewarisan ditunjuk langsung, sekarang lewat jalur politik prosedural.

Anak atau keluarga para elite masuk institusi yang disiapkan, yaitu partai politik. Oleh karena itu, patrimonialistik ini terselubung oleh jalur prosedural.

Banyak pro kontra tentang dinasti politik. Yang tidak setuju dinasti politik pasti menolaknya. Mereka menegaskan bahwa dinasti politik harus dilarang --termasuk Megawati dengan tegas, karena jika makin maraknya praktik ini di berbagai pilkada dan pemilu legislatif, maka proses rekrutmen dan kaderisasi di partai politik tidak berjalan atau macet.

Jika kuasa para dinasti di sejumlah daerah bertambah besar, maka akan kian marak korupsi sumber daya alam dan lingkungan, kebocoran sumber-sumber pendapatan daerah, serta penyalahgunaan APBD dan APBN.

Hal di atas semakin mempertegas adanya praktik yang jelas, bahwa dinasti politik tidak memberikan ruang pengaderan yang baik di setiap partai atau organisasi.

Sementara yang pro selalu beranggapan bahwa politik dinasti akan memberikan wajah ideologi yang terjaga. Di mana setiap pergantian kekuasaan akan memberikan ruang konsolidasi yang jelas.

Jadi tongkat estafet akan memberikan jaminan yang akan sulit dibelokkan oleh orang-orang yang berideologi berbeda. Ada pun yang mengakibatkan munculnya dinasti politik adalah adanya keinginan dalam diri atau pun keluarga untuk memegang kekuasaan.

Adanya kelompok terorganisir karena kesepakatan dan kebersamaan dalam kelompok, sehingga terbentuklah penguasa kelompok dan pengikut kelompok.

Adanya kolaborasi antara penguasa dan pengusaha untuk mengabungkan kekuatan modal dengan kekuatan politis. Lalu adanya pembagian tugas antara kekuasaan politik dengan kekuasaaan modal sehingga mengakibatkan terjadinya korupsi.

Mencermati pernyataan Megawati bahwa politik dinasti menjadi mengemuka, ketika Megawati tidak setuju dengan politik dinasti. Tetapi secara nyata Megawati telah menampar wajahnya sendiri.

Di mana pada waktu itu, Taufik Kiemas adalah orang yang mendorong istrinya menjadi anggota DPR dan tidak mungkin TK, demikian panggilan Taufik Kiemas, mendorong Megawati kalau bukan karena anak Soekarno.

Yang terakhir TK sendiri menjadi penyokong utama anaknya, Puan Maharani, menjadi ikon PDIP ke depan.

Bahkan prestasi Puan selama ini juga banyak dipertanyakan. Di sejumlah negara dunia ketiga, keberadaan dinasti politik dimungkinkan salah satunya oleh pengalaman pascakolonialisme.

Trah politik penghasil kepala negara/pemerintahan di negara-negara yang baru merdeka pasca-Perang Dunia II seperti India, Indonesia, atau Malaysia dapat dilacak sampai ke lingkaran elite terpelajar yang memutuskan terjun ke kancah politik di zaman kolonial.

Indira Gandhi dan Rajiv Gandhi adalah anak dan cucu dari Jawaharlal Nehru; Perdana Menteri Singapura saat ini, Lee Hsien Loong, adalah anak Lee Kuan Yew; Najib Razak, Perdana Menteri Malaysia, adalah anak dari Tun Abdul Razak, perdana menteri kedua Malaysia.

Kecuali Soekarno, mereka sempat mengenyam pendidikan tinggi di Amerika Serikat atau Inggris sebelum akhirnya berkarier di jalur politik.

Dengan Politik Dinasti di atas, kita bisa melihat membuat orang yang tidak kompeten memiliki kekuasaan.

Tapi hal sebaliknya pun bisa terjadi, di mana orang yang kompeten menjadi tidak dipakai karena alasan bukan keluarga.

Di samping itu, cita-cita kenegaraan menjadi tidak terealisasikan karena pemimpin atau pejabat negara tidak mempunyai kapabilitas dalam menjalankan tugas.

Maka dari itu, dinasti politik bukanlah sistem yang tepat untuk diterapkan di negara kita Indonesia.

Sebab negara Indonesia bukanlah negara dengan sistem pemerintahan monarki yang memilih pemimpin berdasarkan garis keturunan.

Pertanyaannya, terus apa yang salah dari pemimpin dari dinasti politik? Tapi kenyataannya pastilah berbeda, jika dinasti politik terjadi karena memang punya kapasitas kemampuan yang mumpuni.

Lalu bisa melakukan pembersihan korupsi yang terjadi karena KKN. Kita selalu terjebak sebuah dikotomi like and dislike yang tidak penting.[dod]

Himawan Sutanto Aktivis 1980-an

Komentar Pembaca
Tower Di Lahan Fasum

Tower Di Lahan Fasum

JUM'AT, 29 MEI 2020 , 13:29:00

Wagub Cek Protokol Kesehatan Di Mal Kelapa Gading
Dini Hari, Ariza Cek Rob Di Kawasan Perumahan Ahok