Pengamat: Temui Jokowi, Anies Bilang Tak Perlu Wagub Sampai 2022

Politik  KAMIS, 27 FEBRUARI 2020 , 20:57:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Pengamat: Temui Jokowi, Anies Bilang Tak Perlu Wagub Sampai 2022

Joko Widodo dan Anies Baswedan/Net

Genap 18 bulan kursi wakil gubernur (wagub) DKI Jakarta kosong pasca ditinggalkan Sandiaga Uno yang mengundurkan diri untuk mengikuti kontestasi Pilpres mendampingi Prabowo Subianto.

Saat ini dua partai pengusung yakni, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sudah memutuskan kandidat untuk menjadi calon wagub DKI Jakarta sisa periode 2017-2022. Partai Gerindra mengusung Ahmad Riza Patria, sementara PKS menjagokan Nurmansjah Lubis.

Namun, dari mekanisme lazim tersebut, menyeruak kabar kalau Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menginginkan untuk menahkodai kepemimpinan di Jakarta seorang diri, tanpa perlu wagub.

Pengamat Kebijakan Publik dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW), Amir Hamzah mengatakan, kabar adanya keinginan Anies memimpin Jakarta seorang diri didapatnya dari relasinya di Istana Negara.

"Saya mendapat informasi ada pertemuan Pak Anies dengan Pak Jokowi yang luput dari perhatian media. Dalam pertemuan itu Pak Anies secara lisan menyampaikan keinginannya kepada Pak Jokowi terkait kesanggupan memimpin Jakarta tanpa perlu wagub hingga masa jabatan berakhir," kata Amir di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (27/2).

Untuk itu, Amir menengarai, saat ini ada tiga tim lobi atau bisa disebut tukang olah-olah yang akan meloloskan kepentingannya.

"Pertama tentu Partai Gerindra yang akan memastikan terpilihnya Ahmad Riza Patria. Kedua, PKS yang ingin Nurmansjah Lubis menjadi wagub. Ketiga, pihak-pihak yang tidak menginginkan adanya wagub," ujar Amir.

Menurutnya, untuk membuat status quo wagub dapat dilakukan dengan membuat Paripurna Pemilihan Wagub tidak kuorum. Sebab, kalau tidak kuorum pemilihan tidak bisa dilaksanakan.

"Saya meyakini komunikasi pihak-pihak berkepentingan dengan DPRD yang akan melaksanakan proses pemilihan sudah dilakukan," ungkap Amir.

Amir menjelaskan, kegagalan tukang olah yang menginginkan status quo dapat berdampak terhadap tidak harmonisnya hubungan gubernur dan wagub.

"Saya kira ini perlu mendapat perhatian serius dari DPRD, khususnya partai pengusung agar pemilihan wagub tidak digembosi dan hubungan gubernur dengan wagub terpilih berjalan baik," pungkas Amir.[dod]

Komentar Pembaca