DPR Dukung Nasionalisasi JICT dan Minta PHK Sepihak Dibatalkan

Bisnis  JUM'AT, 28 FEBRUARI 2020 , 21:27:00 WIB | LAPORAN: ARI RAHMAN

DPR Dukung Nasionalisasi JICT dan Minta PHK Sepihak Dibatalkan

Foto ilustrasi/net

DPR RI menyatakan dukungannya agar aset emas Pelindo II, PT  Jakarta International Container Terminal (JICT) bisa dinasionalisasi. Selain itu, para anggota dewan juga meminta pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak yang dilakukan JICT agar dibatalkan.

Kesimpulan itu diungkap anggota Komisi VI DPR RI, Rieke Diah Pitaloka dalam keterangan tertulisnya yang diterima redaksi, Jumat (28/2).

"Komisi VI DPR telah menyampaikan dukungan mereka pada rapat dengar pendapat, Rabu 26 Februari 2020 lalui. Visi negara maritim tidak akan terwujud jika pelabuhan tidak bisa dikelola dengan baik," katanya.

Dalam kasus kontrak JICT memang ada masalah geopolitik dan geoekonomi. Tapi BUMN tidak bisa mencari profit semata. Ini adalah upaya menyelamatkan aset nasional.

"Komisi VI akan terus memperjuangkannya dan harus bisa," tegas politisi wanita dari PDIP tersebut.

Ia juga menyesalkan soal PHK ratusan pekerja dan masih menganggur dua tahun lebih.

"Tidak bisa pekerja di-PHK hanya karena masalah kontrak Hutchison. Periode sebelumnya, Pansus Pelindo II berhasil mempekerjakan 30 orang yang di-PHK. Sekarang saya mohon dukungan komisi VI agar 215 pekerja dan 42 pemandu kapal JAI bisa bekerja kembali," ujar Rieke.

Senada dengan Rieke, anggota komisi VI dari fraksi PDIP lainnya, Deddy Sitorus mengaku kaget dengan masih maraknya permasalahan tenaga kerja di Pelindo II.

"Saya kaget. Padahal tadi malam ketemu Dirut Pelindo II. Pada prinsipnya (saya) akan sekuat mungkin membantu. Jika manajemen Pelindo II tidak bisa mempermudah nanti kita yang akan persulit mereka," kata Deddy.

Anggota Komisi VI lainnya dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade juga menyatakan komitmennya agar para pekerja yang di-PHK bisa kembali bekerja.
Urusan (kontrak) JICT, kita akan perjuangkan pekerja (SPC) bekerja kembali.

"Minggu lalu saya sudah bicara dengan (manajemen) JICT. Mereka akan mengusahakan bekerja kembali," ujar Andre.

Sedagnkan Sekretaris Jenderal SP JICT, M Firmansyah menilai, terkait temuan BPK yang mengungkapkan adanya pelanggaran Undang-Undang dan kerugian negara dalam perpanjangan kontrak JICT dengan Hutchinson, sepertinya ada upaya untuk mendelegitimasi hasil audit investigasi BPK tersebut. Bahkan perhitungan BPK menurutnya masih konservatif.

"Kami lihat ada upaya (delegitimasi) ini. Apa yang disampaikan BPK konservatif karena data yang diberikan oleh perusahaan tidak semua valid. Dalam beberapa hal nilai pendapatan diturunkan dan nilai biaya dinaikkan," katanya.

Menurut Firman, dirinya menyatakan akan menyerahkan penuh keputusan kasus perpanjangan kontrak JICT kepada pemerintah dan berharap segera diselesaikan.

"Urusan kasus kontrak JICT, kami menghromati keputusan pemerintah. Tapi yang penting ada kejelasan hukum karena sudah bertahun-tahun dibiarkan," katanya.

Pihaknya juga mengaku tidak anti asing dan prinsipnya jika diberikan kesempatan, anak-anak bangsa siap mengelola JICT secara mandiri. Dari sisi operasional, teknologi dan inovasi telah terbukti dihasilkan oleh anak-anak bangsa.

"Jadi sebaiknya kontrak Hutchison dibatalkan oleh pemerintah. Saya juga berharap ratusan pekerja SPC dan JAI  yang di-PHK bisa bekerja kembali," ujar Firman. [rah]

Komentar Pembaca