Mendesak, Pembentukan Crisis Centre Umrah

Polhukam  SABTU, 29 FEBRUARI 2020 , 21:28:00 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Mendesak, Pembentukan Crisis  Centre Umrah

Mustolih Siradj/Net

Gara-gara penyebaran virus novel corona (Covid-19) yang makin mencemaskan, Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sementara waktu menangguhkan kunjungan ke negara tersebut, baik untuk tujuan umrah maupun ziarah ke Masjid Nabawi.

Selain itu, sebentar lagi umat Islam juga akan menyambut bulan suci Ramadhan, dimana antusiasme beribadah umrah makin meningkat.

Ketua Komnas Haji dan Umrah, Mustolih Siradj mengatakan, dalam kondisi yang serba belum pasti seperti sekarang, pemerintah sudah saatnya membentuk crisis centre (pusat kirisis).

Crisis centre tersebut terdiri dari lintas kementerian dan lembaga, yakni Kementerian Agama yang bertindak sebagai leading sector, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta organisasi penyelenggara jasa umrah.

"Persoalan pembatalan keberangkatan umrah oleh Arab Saudi saat ini seharusnya tidak hanya didudukkan sebagai persoalan untung rugi bisnis semata, akan tetapi yang lebih diprioritaskan dari itu adalah menyangkut keselamatan jiwa ribuan jamaah umrah dari ancaman virus corona yang mematikan," ujar Mustolih Siradj melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (29/2).

"Meski pemerintah sampai hari ini keukeuh menyatakan bebas corona, tetapi tidak ada salahnya meningkatkan kewaspadaan dan antisipasi," sambungnya.

Oleh karena itu, pembentukan crisis centre ini sudah sangat mendesak sebagai pusat informasi memantau dinamika kebijakan dan perkembangan yang terjadi di Arab Saudi

Selain itu, crisis centre juga sebagai pusat penyebaran dan pusat kontak informasi jamaah untuk mendata dan menghimpun jamaah umrah yang batal berangkat dari berbagai travel.

Bukan hanya, crisis centre juga bisa berfungsi sebagai tempat pengaduan untuk menghindari serta meminimalisir agar kabar yang diterima tidak simpang siur.

"Fungsi lainnya memfasilitasi jamaah yang ingin membatalkan atau meminta pengembalian biaya (refund) ataupun terkait penjadwalan ulang (reschedule) bila situasinya sudah aman dan kondusif," ungkap Dosen Hukum Bisnis UIN Jakarta ini.

Model crisis centre semacam ini pernah dibentuk oleh pemerintah ketika terjadi gagal berangkatnya ribuan jamaah First Travel beberapa waktu lalu yang melibatkan Kementerian Agama, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bareskrim Mabes Polri.

"Prinsipnya, kesiapan menghadapi persoalan dengan cara yang lebih terorganisir dalam situasi seperti sekarang jauh lebih baik agar tidak berpotensi menjadi bom waktu di belakang hari," pungkasnya.[dod]

Komentar Pembaca
Anies-Riza Terima Bantuan Covid-19

Anies-Riza Terima Bantuan Covid-19

KAMIS, 16 APRIL 2020 , 14:15:00

Karangan Bunga Wartawan Untuk Riza Patria

Karangan Bunga Wartawan Untuk Riza Patria

RABU, 15 APRIL 2020 , 17:03:00

Persiapan Pemilihan Wagub

Persiapan Pemilihan Wagub

KAMIS, 02 APRIL 2020 , 12:39:00