Marak Pungli Sertifikat Tanah Gratis, DPRD Akan Bentuk Pansus PTSL

Politik  MINGGU, 01 MARET 2020 , 16:10:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Marak Pungli Sertifikat Tanah Gratis, DPRD Akan Bentuk Pansus PTSL

Mujiyono/Ist

Sejumlah warga berteriak karena dikenai pungutan liar (pungli) pembuatan sertifikat tanah dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Presiden Joko Widodo.

Salah satunya di Jakarta Selatan, tiga warga Grogol Utara mengaku dimintai uang Rp 3 juta hingga Rp 60 juta untuk mendapatkan sertifikat gratis Jokowi.

Uang itu diminta mengatasnamakan pengurus rukun warga yang terlibat dalam kelompok masyarakat sadar sertifikat. Keberadaan kelompok-kelompok itu sepengetahuan lurah.

Sejatinya, dalam mengurus sertifikat gratis Jokowi, warga Jakarta cukup membayar sejumlah biaya yang besarannya telah diatur tak lebih dari Rp 150 ribu.

Menanggapi hal tersebut Ketua Komisi A DPRD Jakarta Mujiyono, mengatakan akan segera membentuk dan mengusulkan kepada Ketua DPRD untuk membentuk Pansus.

"Rencana Komisi A akan segera mengusulkan pada Ketua DPRD untuk membentuk Pansus Program PTSL yang agendanya akan segera kita lakukan akhir Februari,” kata Mujiyono, Sabtu (29/2).

Politisi Demokrat mengungkapkan, program PTSL memiliki target dalam prosesnya. "Kami Komisi A akan segera memanggil semua pihak yang terkait dengan program ini dan dalam waktu dekat kami akan segera memanggil semua walikota,” ucapnya.

Rencana pembentukan Pansus PTSL oleh Ketua Komisi A DPRD DKI Mujiyono memperoleh dukungan dari Direktur Eksekutif Jakarta Public Service (JPS) M Syaiful Jihad.

Syaiful menilai, program PTSL yang digagas Jokowi merupakan bentuk layanan publik yang harus diapresiasi, bukan malah untuk disalahgunakan.

"Program PTSL merupaksn bentuk layanan publik kepada masyarakat. Ini malah disalahgunakan," tegas Syaiful.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik mengaku telah menerima beberapa aduan dugaan pungli sertifikat gratis Jokowi di Jakarta Selatan.

Menurut dia, warga harus membayar sejumlah uang agar sertifikatnya terbit. Itu hanya berlaku untuk jenis tanah tertentu.

Politikus Partai Gerindra ini menampung cerita bahwa terdapat warga yang sudah menempati tanah puluhan tahun. Warga tersebut berpikir penerbitan sertifikat tanah akan gratis seperti yang dijanjikan Jokowi.

Sayangnya, sang warga malah harus membayar 25 persen dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ketika memproses sertifikat tanah gratis.

"Ini kan mestinya diumumkan dari awal bahwa dalam sertifikasi itu yang tidak bayar tanah (jenis) ini," jelas Taufik.[dod]

Komentar Pembaca
Tower Di Lahan Fasum

Tower Di Lahan Fasum

JUM'AT, 29 MEI 2020 , 13:29:00

Wagub Cek Protokol Kesehatan Di Mal Kelapa Gading
Dini Hari, Ariza Cek Rob Di Kawasan Perumahan Ahok