Bekas Napi, Mujahid 212 Tolak Ahok Pimpin Otoritas Ibu Kota Negara Baru

Polhukam  KAMIS, 05 MARET 2020 , 14:44:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Bekas Napi, Mujahid 212 Tolak Ahok Pimpin Otoritas Ibu Kota Negara Baru

Basuki Tjahaja Purnama/Ist

Muhajid atau Pejuang 212 tegas menolak rencana Presiden Joko Widodo alias Jokowi memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara Dan Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

Demikian disampaikan Sekretaris Koordinator Pelaporan Bela Islam (Korlabi) Novel Bamumin melalui keterangan tertulisnya kepada Kantor Berita Politik RMOLJakarta, Kamis (5/3).

Novel menilai, anggaran pemindahan ibu kota terbilang spektakuler dan Oleh karena selain diasumsikan akan kembali berhutang dengan meminjam kebutuhan pembangunan melalui kreditor China.

"Maka kami atas nama Mujahid 212, mengimbau kepada Jokowi sebelum menghadap ke DPR RI, dia wajib mendengarkan saran dan masukan dari sejumlah tokoh nasional yang kredibel, yakni para tokoh agama dan tokoh nasional, serta tokoh - tokoh mantan TNI," ujar Novel.

Menurut Novel, Jokowi perlu mendengarkan tokoh nasional karena menyangkut tingkat kerawanan dari sisi politis dan strategi pertahanan Ibu Kota Negara RI.

"Sehingga membutuhkan kajian yang serius serta mendalam, terutama seandainya mendapatkan serangan dari luar (musuh negara)," ucap Novel.



Tak hanya itu, Novel mengatakan, tidak adanya pemerintah daerah dan DPRD membuat Presiden Jokowi berpotensi sekehendak hati memilih Kepala Badan Otoritas IKN.

Apalagi Presiden Jokowi telah membocorkan empat nama yang menjadi calon Kepala Otoritas IKN nantinya.

Mereka adalah Menristek Bambang Brodjonegoro; Dirut WIKA, Tumiyana; Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, dan mantan gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Apabila DPR RI sebagai wakil rakyat menyetujui kepindahan ibukota negara ini, dan sebagai calon kepala daerahnya adalah Ahok, maka kami secara tegas menolak keras, lantaran fakta-fakta pribadi Ahok merupakan seorang yang memiliki banyak masalah," ungkap Novel.

Novel berpendapat, karakter dan kepercayaan publik terhadap Ahok sudah rusak. Bahkan berdasarkan audit BPK, Ahok memiliki cacat saat menjadi Gubernur DKI Jakarta.

"Ahok juga mantan narapidana penistaan agama," tegas Novel.

"Intinya kami nyatakan menolak Ahok tidak terbatas CEO IKN, melainkan juga minta agar Erick Thohir mencopot Ahok dari posisi Komisaris Pertamina," pungkas Novel.[dod]

Komentar Pembaca