Ditetapkan Jadi DPO KPK, Hendra Soenjoto Ngaku Dizalimi

Hukum  MINGGU, 08 MARET 2020 , 17:12:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Ditetapkan Jadi DPO KPK,  Hendra Soenjoto Ngaku Dizalimi

Gedung KPK/RMOL

Pengusaha Hendra Soenjoto memprotes Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menetapkannya sebagai tersangka dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) alias buronan.

Protes tersebut disampaikan Hendra kepada adiknya Hengky Soenjoto belum lama ini.

Hendra tersandung kasus gratifikasi atau pemberian hadiah kepada Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi atas dugaan suap terhadap perkara sengketa antara PT.MIT dan KBN dalam kerja sama pembangunan Pembangikit Listrik Tenaga Minhidro (PLTMH).

Menurut Hengky, penyerahan uang sebesar lebih kurang Rp33,3 miliar dari Hendra kepada Resky Herbiyono melalui transaksi transfer tercatat secara sah. Tercatat ada sebanyak 48 kali transfer pada tahun 2015 hingga 2016.

"Jadi uang itu untuk pembelian saham dan jaminan pembangunan PLTMH. Bukan gratifikasi atau pemberi hadiah kepada Nurhadi. Hendra Soenjoto hanya kenal kepada Resky Herbiyono, tidak kenal Nurhadi sebagai pejabat MA," kata Hengky dalam diskusi opini live Trijaya FM dengan tema memburu Buron KPK di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (6/3).

Dalam surat testimoni dan permohonan perlindungan hukum Hendra yang diterima wartawan, menyatakan bahwa tuduhan suap untuk mengurus perkara yang "menang" kasus sengketa antara PT MIT dan KBN adalah asal-asalan dan memaksakan kehendak ( abuse of power). Karena penyidik tidak pernah bisa membuktikan perkara yang mana yang dilakukan suap dan siapa yang disuap.

"Bahwa hubungan saya dengan Resky Herbiyono tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan Nurhadi," tegas Hendra dalam testimoni tersebut.

Dalam surat testimoni itu dikatakan pula bahwa sebanyak 48 kali transfer kepada Resky Herbiyono adalah masalah bisnis PLTMH sebagaimana dalam kesepakatan dan perjanjian yang ada.

"Bahwa seluruh transfer yang saya lakukan kepada Resky Herbiyono adalah prinsip transaksi bisnis yang benar agar tercatat serta untuk menghindari permasalah," sambung Hendra.

Pemberian gratifikasi kepada pejabat negara tidak mungkin dilakukan dengan cara transfer terlebih sebanyak 48 kali serta selama periode 2015-2016.

Terkait kasus penetapan tersangka terhadap Hendra Senjoto, Pengamat Hukum Rudy Darmawanto mengatakan, bahwa penetapan Hendra sebagai tersangka oleh KPK adalah sebuah konstruksi hukum yang dibangun secara sembarangan, dan hanya ingin memenuhi keinginan pihak tertentu.

"Hal itu terlihat dari bagaimana KPK memberikan kesan yang pasti soal kasus Nurhadi kepada publik dan diujung pergantian masa bakti KPK pada waktu itu," kata Rudy.

Akhirnya cara KPK yang sembarangan Itulah mengakibatkan orang lain dalam hal ini Hendra Soenjoto jadi korbannya.

Menurut Rudy, penetapan tersangka dan DPO kepada Hendra Soenjoto harus dikaji ulang lagi oleh KPK.

"Karena fakta yang ada tidak sesuai dengan anggapan dan dugaan KPK," ucap Rudy menegaskan.[dod]

Komentar Pembaca
Anies-Riza Terima Bantuan Covid-19

Anies-Riza Terima Bantuan Covid-19

KAMIS, 16 APRIL 2020 , 14:15:00

Karangan Bunga Wartawan Untuk Riza Patria

Karangan Bunga Wartawan Untuk Riza Patria

RABU, 15 APRIL 2020 , 17:03:00

Persiapan Pemilihan Wagub

Persiapan Pemilihan Wagub

KAMIS, 02 APRIL 2020 , 12:39:00