International Women's Day, KPPRI Dorong Perempuan Indonesia Jadi Pemimpin

Nasional  MINGGU, 08 MARET 2020 , 17:41:00 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

International Women's Day, KPPRI Dorong Perempuan Indonesia Jadi Pemimpin

Diah Pitaloka/Net

Delapan Maret dikenal sebagai International Women's Day atau Hari Perempuan Internasional.

Untuk itu, Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI) turut memperingati Hari Perempuan Internasional tersebut dengan mengkampanyekan gerakan yang mengangkat tema besar 'Generasi Kesetaraan: Mewujudkan Hak-Hak Perempuan'.

Kampanye Generasi Kesetaraan itu bertujuan untuk menyatukan seluruh lapisan masyarakat dari berbagai latar belakang untuk menciptakan dunia setara berkemanusiaan yang semua orang layak dapatkan.

Ketua Presidium KPPRI, Diah Pitaloka menegaskan, suatu kebanggaan bahwa perempuan Indonesia sudah dapat ikut serta menyatakan pilihan politiknya sejak pemilu pertama tahun 1955.

Selain itu, terpilihnya perempuan sebagai Ketua DPR RI saat ini juga sebagai langkah maju yang penting untuk diikuti dengan pencapaian selanjutnya.

Namun demikian, jumlah kehadiran dan kepempimpinan perempuan dalam politik Indonesia masih relatif kecil dan berjalan lambat dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan yang sama.

Secara presentase, perempuan di parlemen Indonesia saat ini berdasarkan hasil Pemilu 2019 sebanyak 20,35%. Jumlah ini masih lebih kecil sedikit dibandingkan dengan negara Asean, seperti Filipina, Laos, Vietnam dan di bawah Nepal, Ethiopia serta Tanzania.

Oleh karena itu, terdapat beberapa agenda penting yang saat ini KPPRI perjuangkan. Diantaranya mendorong pemajuan, pemenuhan dan perlindungan hak- hak perempuan sebagai hak asasi manusia

Selain itu, mendorong hadirnya lebih banyak kepemimpinan perempuan baik di legislatif, eksekutif, yudikatif, TNI dan Polri serta lembaga publik lainnya.

"Memastikan akses terhadap pendidikan dan teknologi yang setara gender serta memastikan akses ekonomi dan pekerjaan yang layak serta mulia bagi Perempuan," ujar Diah Pitaloka melalui keterangan tertulisnya, Minggu (8/3).

KPPRI juga ingin memastikan perempuan memiliki akses terhadap kesehatan jiwa dan tubuh serta pengakuan hak reproduksi perempuan dan memastikan adanya pengakuan atas keberagaman dan penerimaan atas perbedaan.

"Termasuk mengakui keunikan dan kebutuhan spesifik kaum perempuan sehingga membutuhkan kebijakan afirmatif untuk mewujudkan kesetaraan," ujar Diah.

Terakhir KPPRI menolak segala bentuk tindakan intoleran atas dasar apapun dan sebaliknya mendukung upaya dan kerjasama untuk membangun perdamaian bermartabat.

Bagi KPPRI, semua agenda tersebut merupakan ikhtiar panjang berkelanjutan dengan keyakinan bahwa pendidikan dan pengetahuan dapat memperbaiki kualitas kehidupan.

"Bukan hanya membawa kebaikan bagi perempuan dan laki-laki, tapi pada akhirnya akan meningkatkan kualitas taraf hidup masyarakat dan bangsa Indonesia," pungkas Diah.[dod]

Komentar Pembaca