DPR Dan Keluarganya Minta Tes Covid-19, PBHI: Sangat Mengiris Hati Nurani

Politik  RABU, 25 MARET 2020 , 11:45:00 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

DPR Dan Keluarganya Minta Tes Covid-19, PBHI: Sangat Mengiris Hati Nurani

Anggota DPR RI/Net

Presiden Joko Widodo telah menetapkan pandemi Corona virus Desiase (Covid-19) sebagai bencana nasional.

Sampai Selasa kemarin (24/3), tercatat ada 686 kasus positif, 55 korban meninggal dan 30 orang yang dinyatakan sembuh.

Di tengah kondisi darurat pandemi, Sekjen DPR RI mengumumkan bahwa 575 orang anggota DPR RI beserta keluarganya dengan jumlah sekitar 2.000 orang akan diprioritaskan untuk menjalani rapid test Virus Covid-19.

Pengumuman dari Sekjen DPR RI ini tentu sangat mengiris hati nurani dan etika publik.

Prioritas rapid test Covid-19 harus dilakukan berdasarkan kebutuhan pasien, bukan berdasarkan keistimewaan karena status Anggota DPR dan keluarganya," ungkap Sekjen Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Julius Ibrani, melalui keterangan tertulisnya, Rabu (25/3).

"Jika demikian, maka telah melanggar prinsip kesetaraan dalam HAM sekaligus terjadi diskriminasi bagi masyarakat umum yang terdampak Covid-19 yang bukan Anggota DPR atau keluarganya. Ini sungguh melecehkan nilai-nilai kemanusiaan ” sambungnya.

PBHI pun mengecam keras rencana DPR RI ini sebab pemenuhan hak atas kesehatan salah satunya dilakukan dengan upaya penyembuhan melalui penyediaan pelayanan kesehatan yang optimal dan tidak diskriminatif.

Berdasarkan hal tersebut, PBHI menuntut agar Presiden Joko Widodo dan Ketua DPR RI, Puan Maharani membatalkan rencana rapid test yang diprioritaskan kepada anggota DPR RI beserta keluarganya karena melanggar HAM, khususnya Hak Atas Kesehatan serta bertentangan dengan prinsip HAM, yaitu kesetaraan dan non-diskriminasi.

Selanjutnya meminta Presiden Joko Widodo dan Satgas Covid-19 memprioritaskan rapid test Covid-19 kepada masyarakat luas, utamanya yang berstatus ODP, PDP dan tenaga kesehatan yang berisiko tinggi untuk terdampak.

"Komnas HAM RI bersikap proaktif dan turut bekerja dalam penanganan Covid-19 dan memastikan penanganan COVID-19 dilakukan sesuai standar HAM dan Hak Atas Kesehatan, dan bukan kepentingan golongan atau politik," pungkas Julius Ibrani.[dod]

Komentar Pembaca
Karangan Bunga Duka Cita Wartawan Balaikota

Karangan Bunga Duka Cita Wartawan Balaikota

JUM'AT, 14 AGUSTUS 2020 , 06:40:00

Balkoters Berkurban

Balkoters Berkurban

SABTU, 01 AGUSTUS 2020 , 11:16:00

Danjen Kopassus Tutup Pendidikan Komando Angkatan 104