Terkait Pedemi Corona, Anggota DPR Setuju RUU Pemasyarakatan Segera Disahkan Jadi UU

Nasional  JUM'AT, 27 MARET 2020 , 17:05:00 WIB | LAPORAN: ARI RAHMAN

Terkait Pedemi Corona, Anggota DPR Setuju RUU Pemasyarakatan Segera Disahkan Jadi UU

Penyemprotan disinfektan di Lapas kelas I Cipinang/net

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menanggapi positif desakan perlunya Rancangan Undang-undang (RUU) Pemasyarakatan menjadi Undang-undang (UU), guna mengurangi over kapasitas dan mencegah Lapas (lembaga pemasyarakatan) menjadi kuburan massal karena pedemi corona.

"Sebelum Corona betul-betul menyebar di Lapas, kita harus mengambil langkah kebijakan pencegahan. Tentu tidak dengan cara langsung membebaskan para warga binaan seperti yg dilakukan di beberapa negara, antara lain Amerika Setikat, Iran, Afghanistan, Sudan dan lain-lain," anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Jumat (27/3/20)

Caranya, lanjut dia, bisa dengan menciptakan instrumen hukum, seperti Pengesahan UU Pemasyarakatan, dan atau sebelumnya terlebih dahulu Pemerintah mencabut PP 99 yang selama ini telah memasung hak-hak warga binaan/terpidana.

"Saya setuju RUU Pemasyarakatan dibahas kembali untuk disahkan menjadi UU dan pemerintah untuk mencabut PP 99. Pengesahan RUU dan pencabutan PP ini untuk mengurangi over capacity di Lapas dan Rutan," katanya.

Menurut Nasir, selama ini PP 99 itu sudah memasung hak-hak narapidana. Hal itu pun berimbas dengan makin banyaknya penghuni lapas maupun rutan di Indonesia.

"Akibat pemasungan itu, banyak muncul masalah di lembaga pemasyarakatan (Lapas), mulai dari kelebihan muatan, pembinaan, fasilitas, hingga pendanaan," ujarnya.

Dalam penyusunan Undang-Undang itupun, Nasir menilai tidak boleh ada pembebanan kepada para napi kecuali itu merupakan putusan pengadilan. Dan selama ini juga, PP 99 tidak ada SOP-nya di masing-masing instasi pemberi JC (justice collabolator).

"Akibatnya membludaklah Lapas dan kalau sudah membludak, tentu sangat rawan terjadi kejahatan baru di dalamnya," terangnya.

Apabila Pemerintah tidak menempuh langkah pencegahan dengan cara segera menyetujui pengesahan UU Pemasyarkatan dan atau mencabut PP 99, berarti telah membiarkan Lapas menjadi kuburan massal sebagai akibat dari Corona yang diproyeksikan mencapai puncak penyebarannya 2-3 bulan ke depan,” tambanya.

Sebelumnya, pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah juga telah meminta anggota DPR untuk segera bertindak. Gerak cepat dengan mengesahkan UU dinilai bisa menyelamatkan ribuan narapidana yang ada didalam lapas dan rutan.

"Mau tidak mau RUU pemasyarakatan harus segera disahkan, dan justru ini harus menjadi prioritas dan mendesak. Karena dengan adanya UU itu nantinya akan mencabut PP No.99," katanya, Kamis (25/3).

Dikatakan Trubus, masalah RUU Pemasyarakatan ini sudah mendesak semua untuk segera di sahkan. Dan hal ini bukan hanya masalah over kapasitas, namun masalah lain seperti Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional kekurangan.

"Dan rasio antara yang diawasi dan yang mengawasi tidak sesuai, makanya undang-undang itu sangat diperlukan," tegasnya.

Dengan disahkannya, undang-undang, Trubus juga mengaku hal itu berpengaruh terhadap pencegahan atas covid 19. Pasalnya, instruksi terkait sosial distance sama sekali tak berjalan di lapas maupun di rutan.

"Kebijakan sosial distance tidak akan berjalan baik, karena didalam lapas bila diberi jarak satu atau dua meter itu tempatnya juga tak akan cukup, mau ditaruh dimana," ujarnya. [rah]



Komentar Pembaca
Anies-Riza Terima Bantuan Covid-19

Anies-Riza Terima Bantuan Covid-19

KAMIS, 16 APRIL 2020 , 14:15:00

Karangan Bunga Wartawan Untuk Riza Patria

Karangan Bunga Wartawan Untuk Riza Patria

RABU, 15 APRIL 2020 , 17:03:00

Persiapan Pemilihan Wagub

Persiapan Pemilihan Wagub

KAMIS, 02 APRIL 2020 , 12:39:00