Mengenal Darurat Sipil, Kebijakan Yang Akan Diambil Jokowi Dalam Menghadapi Wabah Covid-19

Polhukam  SENIN, 30 MARET 2020 , 19:06:00 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Mengenal Darurat Sipil, Kebijakan Yang Akan Diambil Jokowi Dalam Menghadapi Wabah Covid-19

Joko Widodo/Net

RMOL. Presiden Joko Widodo bersikeras tidak melakukan opsi lockdown meski sebagain besar wilayah Indonesia sedang diserang wabah virus covid-19 atau corona.

Presiden, dalam rapat terbatas hari ini, Senin (30/3) menegaskan kebijakan yang diambil adalah penerapan pembatasan sosial skala besar dan bila perlu, penerapan darurat sipil sebagaimana diatur dalam Perppu Nomor 23 Tahun 1959.

Selain itu, Jokowi juga menegaskan bahwa lockdown atau karantina wilayah merupakan domain pusat, tidak bisa diambil oleh kepala daerah.

Sekadar informasi, dirangkum dari berbagai sumber, darurat sipil sebagaimana diatur pada Perppu Nomor 23 Tahun 1959 adalah keadaan darurat dimana terdapat keadaan bahaya untuk Indonesia yang ditetapkan oleh Panglima Tertinggi, dalam hal ini Presiden Indonesia.

Aturan tersebut berisikan 62 pasal yang mengatur bagaimana penerapan daruat sipil dilakukan, berikut sebagian isi dari Perppu yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno kala itu.

Pasal 1:

(1) Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang menyatakan seluruh atau sebagian dari wilayah Negara Republik Indonesia dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil atau keadaan darurat militer atau keadaan perang, apabila :

1. keamanan atau ketertiban hukum diseluruh wilayah atau disebagian wilayah Negara Republik Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa;

2. timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan wilayah Negara Republik Indonesia dengan cara apapun juga;

3. hidup Negara berada dalam keadaan bahaya atau dari keadaan-keadaan khusus ternyata ada atau dikhawatirkan ada gejala-gejala yang dapat membahayakan hidup Negara.

Pasal 2:

1. Keputusan yang menyatakan atau menghapuskan keadaan bahaya mulai berlaku pada hari diumumkan, kecuali jikalau ditetapkan waktu yang lain dalam keputusan tersebut.

2. Pengumuman pernyataan atau penghapusan keadaan bahaya dilakukan oleh Presiden.

Pasal 3, penguasaan tertinggi dalam keadaan bahaya dilakukan oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang selaku penguasa Darurat Sipil Pusat/Penguasa Darurat Militer Pusat/Penguasa Perang Pusat.

Dalam Pasal 3 ini ditegaskan bahwa Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang selaku penguasa Darurat Sipil Pusat dibantu suatu badan yang terdiri atas:

1. Menteri Pertama;
2. Menteri Keamanan/Pertahanan;
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;
4. Menteri Luar Negeri;
5. Kepala Staf Angkatan Darat;
6. Kepala Staf Angkatan Laut;
7. Kepala Staf Angkatan Udara;
8. Kepala Kepolisian Negara.

Namun presiden dapat mengangkat pejabat lain bila perlu. Presiden juga bisa menentukan susunan yang berlainan dengan yang tertera di atas bila dinilai perlu.

Pasal 4, pasal ini mengatur soal penguasa darurat di level daerah, penguasaan keadaan darurat sipil dipegang oleh kepala daerah serendah-rendahnya adalah kepala daerah tingkat II (bupati/wali kota). Kepala daerah tersebut dibantu oleh komandan militer tertinggi dari daerah yang bersangkutan, kepala polisi dari daerah yang bersangkutan, dan seorang pengawas/kepala kejaksaan daerah yang bersangkutan.

Sedangkan dalam Pasal 7 Perppu tersebut dijelaskan, penguasa darurat sipil daerah harus mengikuti arahan penguasa darurat sipil pusat, atau dalam kondisi darurat COVID-19 ini adalah Presiden Jokowi. Presiden dapat mencabut kekuasaan dari penguasa darurat sipil daerah. []

Komentar Pembaca
Anies-Riza Terima Bantuan Covid-19

Anies-Riza Terima Bantuan Covid-19

KAMIS, 16 APRIL 2020 , 14:15:00

Karangan Bunga Wartawan Untuk Riza Patria

Karangan Bunga Wartawan Untuk Riza Patria

RABU, 15 APRIL 2020 , 17:03:00

Persiapan Pemilihan Wagub

Persiapan Pemilihan Wagub

KAMIS, 02 APRIL 2020 , 12:39:00