Terdakwa Sakit Hipertensi, Hakim PN Tangerang Paksakan Sidang Teleconference

Hukum  SELASA, 31 MARET 2020 , 05:46:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Terdakwa Sakit Hipertensi, Hakim PN Tangerang Paksakan Sidang  Teleconference

Sidang di PN Tangerang/Ist

Ada dugaan pelanggaran dalam sidang melalui teleconference di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang dalam kasus penipuan dan penggelapan dengan terdakwa DW.

Hakim Ketua M Irfan membuka sidang tersebut dengan menanyakan apakah terdakwa dalam keadaan sehat?

DW secara lugas menjawab tidak sehat dengan keluhan sakit tekanan darah tinggi (hipertensi).

Mengetahui kliennya sakit, kuasa hukum DW, Alvin Lim langsung mengajukan keberatan untuk melanjutkan sidang teleconference.

Alvin mengatakan, melanjutkan sidang dalam kondisi terdakwa sakit adalah perbuatan melawan hukum. Ia juga menolak untuk melakukan proses hukum dengan cara melawan hukum.

Menanggapi keberatan kuasa hukum, hakim malah mengancam, apabila eksepsi tidak dibacakan hari ini maka dia tidak akan mengizinkan eksepsi dilakukan.

Mendengar ancaman hakim, Alvin mengancam balik untuk melaporkan hal ini ke Komisi Yudisial (KY) dan Badan Pengawas (Bawas).

"Aturannya apabila terdakwa sakit seharusnya hakim meminta agar terdakwa diperiksa oleh dokter, dan bukannya hakim malah menyuruh terdakwa minum Captropil," kata Alvin di PN Tangerang, Senin (30/3).

"Memang hakim punya izin praktek dokter sampai menyuruh terdakwa minum obat tertentu dan tidak jelas berapa dosisnya dan tanpa dilakukan pemeriksaan," sambungnya.

Sementara DW mengaku menderita penyakit hipertensi kronis dan sudah menyerahkan data historis klinis ke PN Tangerang, sehingga hakim sudah tahu riwayat penyakitnya.

"KY dan Bawas harus memeriksa dan memantau sidang ini," tegas Alvin.

Diketahui DW diperkarakan PT Menjangan Sakti dengan tuduhan penipuan dan penggelapan.

Padahal, kata Alvin, perkara yang terjadi soal perdata, hutang piutang yang mana cek yang dibuat oleh DW ditolak bank karena tidak cukup dana.

Kuasa hukum DW lainnya, Tandry Laksana menambahkan, sejatinya kasus merupakan perkara perdata yang diplintir menjadi pidana untuk mencelakai kliennya.

"Hakim yang melanggar aturan hukum adalah oknum yang patut diperiksa dan ditindak secara tegas. Kami ada rekaman sidang sebagai bukti pendukung pelanggaran hakim tersebut," kata Tandry.

Sidang akan dilanjutkan pada Kamis ( 2/4) dengan agenda tanggapan jaksa atas eksepsi.[dod]

Komentar Pembaca
Karangan Bunga Duka Cita Wartawan Balaikota

Karangan Bunga Duka Cita Wartawan Balaikota

JUM'AT, 14 AGUSTUS 2020 , 06:40:00

Terpeleset, Pesepeda Tewas Di Bendungan Tiu

Terpeleset, Pesepeda Tewas Di Bendungan Tiu

RABU, 29 JULI 2020 , 10:05:00

Gedung DPRD DKI Disemprot Disinfektan

Gedung DPRD DKI Disemprot Disinfektan

RABU, 29 JULI 2020 , 13:29:00