Vonis PN Jakbar Terhadap Ninmedia Abaikan Saksi Ahli ITE Dan Kemenkominfo

Hukum  SELASA, 31 MARET 2020 , 13:59:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Vonis PN Jakbar Terhadap Ninmedia Abaikan Saksi Ahli ITE Dan Kemenkominfo

Teguh Arifiyadi/Ist

Putusan majelis hakim PN Jakarta Barat yang menjatuhkan vonis kepada Dirut PT Ninmedia Indonesia dan Dirut PT Nadira Intermedia Nusantara, dengan hukuman 2 tahun penjara dan pidana denda masing-masing sebesar Rp500 juta berdasarkan laporan karyawan PT MNC Sky Vision, masih menjadi polemik.

Pengamat Hukum Siber, Teguh Arifiyadi mengaku menghormati putusan majelis hakim yang memvonis Ninmedia dengan menggunakan Undang-Undang ITE.

"Hakim punya independensi untuk mempertimbangkan setiap bukti dan pendapat. Meski secara pribadi akan sangat disayangkan jika putusan kasus ITE tidak mempertimbangkan pendapat ahli ITE ataupun pendapat Kementerian Kominfo sebagai pengawas sektor yang membidangi UU ITE," kata Teguh saat dihubungi, Selasa (31/3).

Teguh mengungkapkan, dalam naskah akademis RUU ITE, filosofi UU ITE dibentuk bukan sebagai lex spesialis dari Undang-Undang Penyiaran yang memang sudah ada terlebih dahulu,.

"Lingkup pengaturan UU ITE berfokus pada pengaturan Informasi dan Transaksi Elektronik di ranah privat maupun publik. UU ITE tidak menghapus, menambah, atau menghilangkan aspek-aspek pengaturan yang ada dalam UU Penyiaran," ujar Teguh.

Sebelumnya, Ahli Hukum Komunikasi dan Teknologi Informasi Mustofa Haffas berpendapat tak jauh berbeda dengan Teguh Arifiyadi.

Menurut Mustofa, dalam naskah akademik RUU ITE jelas diterangkan bahwa jangkauan pengaturan RUU ITE adalah untuk mengatur tentang informasi elektronik dan dokumen elektronik yang berkaitan dengan bukti elektronik, pengiriman dan penerimaan surat elektronik (e-mail), tanda tangan elektronik, sistem elektronik dan transaksi elektronik yang berkaitan dengan perdagangan secara elektronik.

Bidang penyiaran tidak termasuk pada jangkauan UU ITE karena itu diatur secara spesifik di dalam UU Penyiaran dan peraturan pelaksanaannya,” kata Mustofa

Pengajar Hukum Media Universitas Padjadjaran, Sudjana, juga menyatakan hal yang sama. Menurutnya, pembentukan UU ITE bukan untuk mengatur penyiaran. Soal penyiaran telah diatur dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2002.

”Lembaga penyiaran tak bisa dijerat dengan UU ITE, kecuali tayangan yang dipublish di internet, baru bisa dikenakan UU ITE,” ucap Sudjana.

Sudjana menambahkan, lembaga penyiaran yang telah mempunyai Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dari pemerintah dan telah mendapatkan Rekomendasi Kelayakan dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan sedang menjalankan ketentuan izin tidak dapat dipidanakan menggunakan UU ITE

Berdasarkan data, PT Nadira Intermedia Nusantara merupakan Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui satelit yang menyediakan dan menyalurkan siaran MNC Grup berdasarkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran yang diperoleh dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Gugatan RCTI terhadap PT Nadira Intermedia Nusantara dan PT Ninmedia Indonesia di PN Niaga Jakarta Pusat terkait dengan hak cipta telah dikalahkan PN Niaga Jakarta Pusat. PT Nadira Intermedia Nusantara dan PT Ninmedia Indonesia dimenangkan berdasarkan Putusan Nomor 32/PDT.SUS-HAK CIPTA/2019/PN.NIAGA.JKT.PST.[dod]

Komentar Pembaca
Anies-Riza Terima Bantuan Covid-19

Anies-Riza Terima Bantuan Covid-19

KAMIS, 16 APRIL 2020 , 14:15:00

Karangan Bunga Wartawan Untuk Riza Patria

Karangan Bunga Wartawan Untuk Riza Patria

RABU, 15 APRIL 2020 , 17:03:00

Persiapan Pemilihan Wagub

Persiapan Pemilihan Wagub

KAMIS, 02 APRIL 2020 , 12:39:00