Banyak Kurangnya, Yusril Prediksi Aturan PSBB Yang Diterapkan Jokowi Bakal Gagal Hadapi Corona

Polhukam  RABU, 01 APRIL 2020 , 22:14:00 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Banyak Kurangnya, Yusril Prediksi Aturan PSBB Yang Diterapkan Jokowi Bakal Gagal Hadapi Corona

Yusril Ihza Mahendra/Net

RMOL. Presiden Joko Widodo melalui Keppres 11/2020 telah memutuskan adanya Darurat Kesehatan yang berlaku seluruh Indonesia sehubungan dengan merebaknya wabah virus Corona atau Covid-19.

Pernyataan Darurat Kesehatan ini disusul dengan terbitnya PP No 21/2020 yang mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada tanggal dan hari yang sama. PP ini berisi pelaksanaan sebagian isi UU 6/2018 tentang Karantina Kesehatan, khusus mengenai PSBB saja, tidak mengenai materi yang lain.

Dengan PP PSBB ini, pemerintah daerah, Pemkab, Pemkot dan Pemprov dengan persetujuan Menteri Kesehatan dapat memutuskan daerahnya menerapkan PSBB. Dengan pemberlakuan PSBB itu maka daerah berwenang melakukan pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu”  

Melihat hal itu, Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pelaksanan PSBB tentu tidak mudah bagi suatu darerah. Pasalnya, dalam aturan yang diterbitkan pemerintah, tidak dsebutkan detail mekanisme pemda dalam mengambil kebijakan PSBB.

"Daerah-daerah mana saja yang orang dan barang tidak boleh masuk ke daerahnya? Sebab suatu daerah tidak berwenang membuat aturan yang menjangkau daerah lain di luar yurisdiksinya," kata Yusril dalam keterangan tertulisnya yang diterima redaksi, (1/4).

"Apakah untuk efektifitas pembatasan mobilitas orang dan barang itu, Pemda setempat dapat meminta bantuan polisi atau malah TNI misalnya, hal itu tidak diatur dalam PP No 21 Tahun 2020 ini," tambahnya.

Menurut Yusril, dalam UU 6/2018 tentang Karantina Kesehatan juga tidak memberikan kewenangan kepada polisi untuk mengawasi keluar masuknya orang di daerah yang memberlakukan PSBB. Pemda paling hanya dapat mengerahkan Satpol PP yang memang berada di bawah Pemda.

Polisi baru berwenang melakukan pengawasan keluar masuk orang dari suatu wilayah ke wilayah lain, jika Pemerintah Pusat memutuskan untuk melaksanakan Karantina Wilayah” sebagaimana diatur Pasal 54 Ayat (3) UU 6/2018.

Masih menurut Yusril, Karantina Wilayah yang diatur dalam UU hampir sama dengan lockdown” yang dikenal di negara-negara lain seperti Malaysia dan Philipina. Suatu daerah atau suatu kota dinyatakan tertutup, orang tidak diizinkan keluar atau masuk ke daerah atau kota itu.

Pemerintah memang tidak memilih menerapkan Karantina Wilayah karena mungkin khawatir dengan masalah ekonomi. Pemerintah juga mungkin tidak akan mampu menyediakan kebutuhan dasar hidup masyarakat dan hewan ternak yang ada di daerah yang diterapkan Karantina Wilayah.  

"Kewajiban menyediakan kebutuhan dasar masyarakat, katakanlah sembako, listrik dan air bersih di daerah yang dikenakan karantina wilayah itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, bukan tanggung jawab Pemda," jelasnya.

Bayangkan, lanjut Yusril, jika Jakarta dikenakan Karantina Wilayah maka Pemerintah Pusat harus menyediakan sembako buat sekitar 14 juta orang entah untuk berapa lama. Bisa-bisa kita seperti India. Lockdown yang dilakukan tanpa persiapan matang, bisa membuat rakyat kalang-kabut dan akhirnya kelaparan.

Di Manila juga sempat terjadi berbagai kejahatan perampokan karena rakyat miskin kehabisan bahan makanan. Tentara Philipina akhirnya mendrop sembako ke rumah-rumah penduduk miskin kota.

Ketentuan selanjutnya terkait PSBB ini, PP 21/2020 ini hanya mengulang apa yang sudah diatur dalam UU 6/2018. PSBB dilaksanakan paling sedikit” dalam bentuk (a) peliburan sekolah dan tempat kerja (b) pembatasan kegiatan keagamaan (c) pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Eks Kuasa Hukum Jokowi pada masa Pilpres 2019 ini melihat, ketiga hal yang dicakup PSBB ini sebenarnya sudah dilaksanakan oleh daerah baik ada maupun tidak ada PSBB. Namun apa yang sudah dilaksanakan itu tidak mampu membatasi penyebaran virus Corona.

"Apabila dalam dua minggu atau dalam sebulan ke depan PSBB ternyata tidak efektif, apa pemerintah lantas mengumumkan Negara Dalam Keadaan Bahaya dengan tingkatan Darurat Sipil sebagaimana diatur dalam Perpu No 23 Tahun 1959? Saya kira inipun tidak akan menyelesaikan masalah," ujarnya.

Yusril memprediksi, bila perapan PSBB tidak berhasil, maka pemerintah tidak akan punya pilihan lain kecuali menerapkan Karantina Wilayah, sebuah konsep yang mendekati konsep lockdown” yang dikenal di beberapa negara, dengan segala risiko ekonomi, sosial dan politiknya.

"Karena itu selama masa penerapan PSBB ini, saya sarankan agar Pemerintah mulai bersiap-siap menghadapi risiko terburuk kalau akhirnya tidak punya pilihan lain menghadapi wabah virus Corona, kecuali memilih menerapkan Karantina Wilayah, jika pandemi ini ternyata tidak mampu dihadapi dengan PSBB," demikian Yusril. []

Komentar Pembaca