Mayoritas Pekerjanya Perempuan, Pemerintah Harus Lindungi Industri Hasil Tembakau

Ekonomi  KAMIS, 02 APRIL 2020 , 14:40:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Mayoritas Pekerjanya Perempuan, Pemerintah Harus Lindungi  Industri Hasil Tembakau

Pekerja industri tembakau/Net

Pemerintah diharapkan menciptakan peraturan dan kebijakan yang mendukung keberlangsungan sektor industri hasil tembakau (IHT) nasional.

IHT merupakan salah satu sektor strategis domestik yang terus memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian.

Sektor ini juga aktif membantu penyerapan tenaga kerja, khususnya di kelompok masyarakat dengan pendidikan relatif rendah dan keterampilan terbatas.

Jika bicara soal pembagian gender, sektor IHT kita ini menyerap banyak tenaga kerja khususnya perempuan, misalnya pada produksi rokok sigaret kretek tangan (SKT)," kata Ketua Paguyuban Mitra Produksi Sigaret Indonesia (MPSI), Djoko Wahyudi melalui keterangan tertulisnya, Kamis (2/4).

Saat ini, industri tembakau di Indonesia memiliki tiga jenis produksi hasil tembakau yang dilegalkan, antara lain Sigaret Kretek Tangan (SKT), Sigaret Putih Mesin (SPM) dan Sigaret Kretek Mesin (SKM). Adapun mayoritas pekerja yang terlibat di industri ketiga jenis rokok tersebut masih didominasi oleh perempuan, yang mayoritas berusia muda hingga paruh baya.

Terkait dengan sebaran wilayah, riset World Bank tahun 2018 menyatakan, lapangan kerja di pabrikan tembakau 94 persen terkonsentrasi di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat.

Menurut Djoko, sektor IHT menjadi sangat strategis dalam menekan angka pengangguran di daerah. Sektor IHT dari hulu hingga hilir menyerap lebih dari 6 juta orang pekerja langsung.

Sebaiknya pemerintah dalam membuat kebijakan yang bisa menjaga keberlangsungan bisnis industri tembakau,” ujar Djoko.

Pemberlakuan Cukai Hasil Tembakau (CHT) sebesar 23 persen dan Harga Jual Eceran (HJE) sebesar 35 persen yang diresmikan di awal tahun juga secara tidak langsung menjadi faktornya lesunya kinerja industri yang berdampak pada efisiensi.

Sementara itu, Kasubdit Industri Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Mogadishu Djati Ertanto mengakui, tidak mudah bagi pemerintah untuk merevisi kebijakan yang berdampak bagi jutaan orang pekerja di IHT.

Berdasarkan data Kemenperin, saat ini jumlah pabrikan rokok yang beroperasi di Indonesia berjumlah 700-an, mulai dari pabrik skala kecil sampai industri besar yang mempekerjakan sekitar 700 ribuan tenaga kerja.

Selain itu, jumlah petani tembakau yang memasok kebutuhan bahan baku IHT jumlahnya 500 ribu-600 ribuan orang, ditambah 1 jutaan lebih petani cengkeh.

Belum lagi masyarakat yang berdagang rokok, dan para pekerja di sektor ritel. Tentu tidak mudah merevisi kebijakan yang akan berdampak pada IHT nasional. Apalagi tahun 2018 IHT menyumbang pendapatan negara dalam bentuk cukai sekitar Rp180 triliun dan pajaknya Rp190 triliunan. Jadi hampir 10% APBN kita itu didanai oleh IHT,” kata Mogadishu. mencatat Kemenperin , total tenaga kerja yang diserap oleh sektor industri rokok sebanyak 5,98 juta orang dan 90% didominasi perempuan, terdiri dari 4,28 juta adalah pekerja di sektor manufaktur dan distribusi, serta sisanya 1,7 juta bekerja di sektor perkebunan.[dod]

Komentar Pembaca
Anies-Riza Terima Bantuan Covid-19

Anies-Riza Terima Bantuan Covid-19

KAMIS, 16 APRIL 2020 , 14:15:00

Karangan Bunga Wartawan Untuk Riza Patria

Karangan Bunga Wartawan Untuk Riza Patria

RABU, 15 APRIL 2020 , 17:03:00

Persiapan Pemilihan Wagub

Persiapan Pemilihan Wagub

KAMIS, 02 APRIL 2020 , 12:39:00