Bebaskan Napi Koruptor Bentuk Kejahatan Baru Oknum Pejabat

Suara Rakyat  JUM'AT, 03 APRIL 2020 , 10:11:00 WIB

Bebaskan Napi Koruptor Bentuk Kejahatan Baru Oknum Pejabat

Ilustrasi/Net

INDONESIA Police Watch (IPW) mengecam keras adanya wacana untuk membebaskan para napi koruptor dengan dalih wabah Covid 19.

Apapun alasannya, membebaskan napi koruptor adalah sebuah kejahatan baru oleh oknum pejabat negara. Untuk itu intel KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung harus menelusuri, apakah ada bau korupsi dan suap di balik wacana ini.

Selama ini bangsa Indonesia sibuk memerangi korupsi. Bahkan KPK dibentuk dan itupun belum bisa mengurangi angka korupsi.

Para pejabat tak pernah jera melakukan korupsi. Kok tiba tiba ada wacana hendak membebaskan napi koruptor dengan dalih wabah Covid 19.

Padahal Menkumham belum pernah memaparkan Lapas mana yang sudah terkena wabah Corona. Seolah Menkumham lupa bahwa korupsi, sama dengan terorisme dan narkoba adalah kejahatan luar biasa.

IPW berharap segenap bangsa Indonesia harus menolak wacana gila membebaskan koruptor dengan dalih wabah Corona.

Namun untuk membebaskan napi kelas teri dengan dalih wabah Corona, IPW masih menyetujuinya. Namun IPW berharap Menkumham tetap selektif dalam memberikan toleransi bagi pembebasan napi di tengah wabah virus Corona ini.

Ada empat hal utama dalam proses pembebasan napi kelas teri itu. Pertama, napi yang usianya 60 tahun ke atas. Kedua, napi yang memang sudah sakit-sakitan. Ketiga, napi yang masa hukumannya di bawah setahun. Keempat, napi yang melakukan kejahatan tergolong ringan.

Sedangkan napi residivis, pembunuh, perampok, pemerkosa, bandar narkoba, teroris dan koruptor jangan sekali sekali dibebaskan.

Jika dibebaskan dikhawatirkan mereka akan mengulangi perbuatannya pasca pembebasan dan kembali menjadi predator bagi masyarakat luas.

Artinya, jika Menkumham tidak hati-hati dan tidak selektif dalam membebaskan para napi itu tentu akan menimbulkan masalah baru di masyarakat, terutama jajaran kepolisian akan disibukkan dalam melakukan pengamanan akibat ulah baru para napi yang dibebaskan tersebut.

Sebab itu, setelah para napi itu dibebaskan, Menkumham harus memberikan data-data mereka kepada Polri.

Tujuannya agar Polri bisa memantau dan melakukan deteksi dini terhadap para napi tersebut.

Sesungguhnya ada baiknya, jika para napi kelas teri yang dibebaskan itu diwajibkan melakukan kerja sosial, misalnya membantu aparatur pemerintah di tengah maraknya wabah Corona.

Mereka misalnya membantu penyemprotan atau bersih-bersih lingkungan untuk mencegah meluasnya virus Corona.

Dengan kerja sosial ini tentunya mereka bisa beramal dan bisa dipantau aktivitasnya, baik oleh Kementerian Kumham maupun oleh Polri. Dengan demikian mereka tidak terjerumus lagi dalam komunitas kejahatan yang pernah mereka lakukan.

Upaya penyelamatan napi dari bahaya wabah Corona patut diapresiasi, tapi khusus hanya napi kelas teri. Yang patut diingat, jangan sampai pembebasan para napi itu akan menimbulkan masalah baru di masyarakat dan merepotkan jajaran kepolisian dalam menjaga keamanan.

Jika itu terjadi Menkumham harus bertanggungjawab penuh karena katagori pembebasan napi kelas teri itu hak prerogatifnya.[dod]

Neta S Pane Ketua Presidium Indonesia Police Watch

Komentar Pembaca
Siti Fadilah Supari

Siti Fadilah Supari

KAMIS, 28 MEI 2020

Penguatan Optimisme Dari Ramadhan Dan Idul Fitri
Kapolda Fadil Imran Lebay

Kapolda Fadil Imran Lebay

SENIN, 25 MEI 2020

Pemerintah Plin-plan Bikin Rakyat Marah!
Vaksin Lebaran

Vaksin Lebaran

MINGGU, 24 MEI 2020

Tertangkap Virus

Tertangkap Virus

SABTU, 23 MEI 2020

Anies-Riza Terima Bantuan Covid-19

Anies-Riza Terima Bantuan Covid-19

KAMIS, 16 APRIL 2020 , 14:15:00

Karangan Bunga Wartawan Untuk Riza Patria

Karangan Bunga Wartawan Untuk Riza Patria

RABU, 15 APRIL 2020 , 17:03:00

Persiapan Pemilihan Wagub

Persiapan Pemilihan Wagub

KAMIS, 02 APRIL 2020 , 12:39:00