Larangan Mudik Bisa Picu Malapetaka Sosial

Polhukam  SABTU, 04 APRIL 2020 , 09:19:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Larangan Mudik Bisa Picu Malapetaka Sosial

Pemudik di Stasiun Senen/Net

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendorong Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengeluarkan fatwa haram mudik di masa pandemi Corona atau Covid-19.

Pernyataan tersebut diungkapkan dia usai berdiskusi melalui teleconfrence dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Kami sudah mendorong MUI untuk menyatakan bahwa pada saat sekarang itu, mudik itu haram hukumnya," kata Ma’ruf dalam teleconference yang disiarkan melalui chanel Youtube, Jumat (3/4).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah memutuskan tidak akan melarang masyarakat mudik lebaran di tengah pandemi virus corona atau Covid-19. Hal ini diputuskan Jokowi dalam rapat terbatas pada Kamis (2/4).

"Diputuskan tidak ada pelarangan mudik resmi dari pemerintah," kata Pelaksana Tugas Menteri Perhubungan Luhut Binsar Panjaitan seusai rapat.

Sedangkan Kapolri Jenderal Idham Aziz melarang anggota polisi untuk pulang kampung alias mudik saat Lebaran. Perintah yang tertuang dalam surat telegram Nomor: ST/1083/IV/KEP./2020, tanggal 3 April 2020 itu untuk menekan pandemi Corona atau mencegah penularan Covid-19.

"Surat telegram tentang tidak mudik Lebaran bagi personel Polri dan pegawai negeri pada Polri beserta keluarga," ujar Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigadir Jenderal Argo Yuwono saat dikonfirmasi, Jumat (3/4).

Pengamat Sosial Rudy Darmawanto mengatakan, tidak setuju apabila ada pelarangan mudik yang sudah membudaya dari tahun ke tahun.

Rudy justru mendukung pelaksanaan mudik bagi warga Jakarta. Karena dari pandangannya, mudik itu adalah bagian dari kebutuhan masyarakat sejak zaman kerajaan di Nusantara.

"Kebutuhan esensi mudik itu, di samping untuk kebebasan sebagai bagian dari hak asasi manusia, juga ada kebutuhan pokok lainnya yang harus terpenuhi, yakni kebutuhan untuk melakukan silaturahmi dengan keluarga. Kecintaan, kerinduan, yang selama 11 bulan di Jakarta, dituangkan dalam perasaan silaturahim ya mudik," kata Rudy melalui keterangan tertulis kepada media, Sabtu (4/4).

"Setiap tahun kita punya budaya mudik. Nah kebetulan memang dilekatkan dengan momentum Idul Fitri. Jadi larangan mudik itu menurut pandangan saya tidak pas." tutur Rudy.

"Kenapa itu saya katakan tidak pas? Karena betapa pun ada maklumat, betapa pun ada larangan mudik, mudik itu telah menjadi kebutuhan masyarakat. Jadi mau nggak mau mudik itu akan dilalui dan dilakukan oleh semua warga, khususnya oleh warga perantau," sambungnya.

Menurut Rudy, dilarang atau tidak dilarang, warga Jakarta tetap akan melakukan mudik, masyarakat akan berupaya untuk selalu pulang kampung. Apapun jalannya dan bagaimana caranya, dia pasti akan pulang kampung. Meskipun ada imbauan untuk sosial distancing, kemudian imbauan untuk diam di rumah saja yang sampai hari ini tidak terlaksana dengan baik.

"Apalagi mudik. Sudah menjadi kebutuhan dan sudah menjadi budaya. Harusnya pemerintah punya solusi penting terhadap bagaimana caranya melakukan upaya PSBB atau imbauan tidak mudik itu, harus dilakukan secara soluti," ujar Rudy.

Ia mengaku khawatir jika persoalan larangan mudik ini akan menjadi bencana besar. Kendati Rudy mengakui bahwa virus Covid-19 itu menjadi bagian pekerjaan yang harus ditangani, tetapi ada virus sosial yang harus dipahami.

"Ketika saya sampaikan tempo hari, soal lockdown saja ketika dilakukan dengan tidak hati- hati akan menimbulkan malapetaka sosial, maka soal mudik ini juga akan menjadi seperti itu. Jadi, mudik menurut pandangan saya tidak bisa dilarang." tuturnya menambahkan.

Justru kalau mudik itu dilarang, Rudy khawatir akan ada perlawanan sosial kepada pemerintah dan itu menjadi letupan yang akan menjadi bagian malapetaka sosial yang besar.

"Dan itu virus. Lebih kejam virus itu dari pada Covid-19," katanya lagi.

Virus sosial itu contohnya banyak. Saat banjir beberapa waktu lalu, kan orang sudah melakukan gerakan untuk melakukan perlawanan kepada aparat dengan mulai mencoba melakukan penjarahan.

Nah, kata Rudy, penanganan Covid-19 ini sudah benar, pemerintah sudah melakukan itu, tapi khusus yang mudik itu tidak bisa dilakukan secara ketat dilarang.

Menurut pandangannya, karena mudik sudah menjadi budaya, maka seharusnya mudik pada tahun ini menggunakan istilah "Mudik Covid-19", atau "Mudik Corona atau bisa juga disebut "Mudik ala Corona"

Rudy menilai bahwa justru sikap gamang pemerintah pusat yang menjadi persoalan publik hari ini. Ia pun menambahkan, sesungguhnya beban publik saat ini sudah dipenuhi oleh kecamuk hebohnya wabah Corona hingga beban ekonomi yang sedang ditanggungnya. Karenanya jangan pula warga diperlihatkan kehebohan

Sikap gamang di internal pemerintah, belum lagi, dampaknya akan merembet pada bermacam kebijakan daerah yang saling kontraproduktif.

Hal ini semestinya tidak perlu terjadi jika pihak pemerintah pusat konsisten berpijak dan melangkah komprehensif dengan kebijakan yang telah dipilih. Mestinya konsisten saja disitu. Termasuk bijak mensikapi soal pilihan warganya hendak mudik”, ucap Rudy.

Soal mudik, faktanya gelombang awal warga perantauan pulang kampung sudah berlangsung sejak pemerintah mulai menghimbau pembatasan aktivitas ekonomi hingga sekolah siswa secara nasional. Apalagi prediksi kondisi pembatasan sudah sejak awal diumumkan, yang memungkinkan hingga mencapai tiga bulan kedepan.[dod]

Komentar Pembaca
Anies-Riza Terima Bantuan Covid-19

Anies-Riza Terima Bantuan Covid-19

KAMIS, 16 APRIL 2020 , 14:15:00

Karangan Bunga Wartawan Untuk Riza Patria

Karangan Bunga Wartawan Untuk Riza Patria

RABU, 15 APRIL 2020 , 17:03:00

Persiapan Pemilihan Wagub

Persiapan Pemilihan Wagub

KAMIS, 02 APRIL 2020 , 12:39:00