Penipuan Online Alat Pelindung Virus Corona, E-Commerce Ini Dinilai Tak Bertanggungjawab

Hukum  SABTU, 04 APRIL 2020 , 14:10:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Penipuan Online Alat Pelindung Virus Corona, E-Commerce Ini Dinilai Tak Bertanggungjawab

Muh. Imam Taufiq/Ist

Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menyoroti penipuan transaksi digital melalui E-Commerce Bukalapak.

Dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini, transaksi digital semakin meningkat. Oleh karena kebijakan social distancing ataupun phisical distancing yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatasi atau mencegah terjadinya penyebaran Covid-19 membuat masyarakat lebih memilih transaksi digital/online. Namun sayangnya kondisi ini disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

Demikian disampaikan Ketua Bidang Hukum dan HAM PB HMI Muh. Imam Taufiq dan Wakil Bendahara Umum KOHATI PB HMI FIfi Indaryani dalam keterangannya, Sabtu (4/4).

Berbagai modus penipuan online semakin marak terjadi dengan modus operandi yang canggih pula. Namun modus yang paling sering digunakan adalah dengan berpura-pura menjadi penjual dalam sebuah aplikasi belanja online.

Belum lama ini kejadian tersebut menimpa Fifi Indaryani yang juga berprofesi sebagai pengacara.

Fifi mengaku saat melakukan transaksi melalui aplikasi Bukalapak terjadi penipuan. Kronologis kejadiannya diawali dengan dirinya membeli sebuah alat pelindung dari virus Virus Shut Out” di aplikasi Bukalapak.

"Mulai dari tahap melakukan pemesanan, mengisi data alamat pengiriman, memilih kurir dan melakukan pembayaran dengan rekening tujuan atas nama Bukalapak. Setelah pembayaran diverifikasi oleh pihak Bukalapak dan data pembeli diteruskan kepada penjual, pada saat itulah penipu yang berkedok sebagai penjual beraksi," kata Fifi.

Fifi menjelaskan, setelah mendapatkan data, pemesan/pembeli kemudian menghubungi pembeli melalui chatt pribadi WA (What'sApp) dengan mengirimkan link agar segera memasukkan kode otentifikasi. Link tersebut berupa kedok dengan konfirmasi asuransi keamanan barang.

"Setelah saya membuka link, ada permintaan log in akun. Jika sudah log in, maka dengan serta merta akan akan masuk chatt via WA atas nama Bukalapak dengan memberikan kode untuk dimasukkan dalam link tersebut. Setelah itu, maka penipu telah mengetahui data pemiik akun Bukalapak dan segera mengubah password akun Bukalapak dan mengubah nomor telepon korban," papar Fifi.

"Maka pada saat itu, akun diambil alih dan disalahgunakan/pembajakan (phishing). Jika ada transaksi yang belum selesai maka transaksi tersebut akan dicancel. Dalam sistem Bukalapak, jika pesanan dibatalkan maka dana akan dikembalikan dan masuk ke akun pengguna Bukalapak. Disaat seperti itulah uang hasil cancel transaksi korban disalahgunakan oleh penipu dengan melakukan pemesanan/belanja mengugunakan akun korban serta menggunakan saldo/dana yang terdapat dalam akun sebagai pembayaran transaksi," tegas Fifi.

Namun sangat disayangkan jika terjadi pelaporan dari pihak korban kepada pihak Bukalapak, pihak Bukalapak justru tidak bertanggungjawab.

Tindakan yang diambil Bukalapak hanya melakukan pemulihan akun miliknya, namun tidak bertanggungjawab atas kerugian materiil dan immateriil atas apa yang telah dialami korban.

"Jika terjadi hal yang demikian, tidak adil bagi konsumen karena telah dirugikan. Pertanyaan kemudian, bagaimana perlindungan konsumen terhadap pengguna jasa digital atau online tersebut," ungkap Fifi.

Menurut Fifi, kejadian demikian dalam teori victimisasi dalam hukum pidana adalah termasuk dalam kategori blaming the victim (penyalahan korban) dan juga mengakibatkan menjadi korban yang kedua kalinya.

Muh. Imam menambahkan, bila merunut pada Pasal 4 UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa hak konsumen adalah : hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Selain itu adalah hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

"Berdasarkan undang-undang tersebut bahwa sudah menjadi tanggungjawab penyedia jasa jika terjadi hal-hal yang merugikan konsumennya dan juga sudah menjadi hak konsumen untuk menerima pertanggungjawaban dari penyedia/penyelenggara jasa/pelaku usaha jasa dalam hal ini Bukalapak," kata Imam.[dod]

Komentar Pembaca
Anies-Riza Terima Bantuan Covid-19

Anies-Riza Terima Bantuan Covid-19

KAMIS, 16 APRIL 2020 , 14:15:00

Karangan Bunga Wartawan Untuk Riza Patria

Karangan Bunga Wartawan Untuk Riza Patria

RABU, 15 APRIL 2020 , 17:03:00

Persiapan Pemilihan Wagub

Persiapan Pemilihan Wagub

KAMIS, 02 APRIL 2020 , 12:39:00