Vonis PN Jakbar Terhadap Ninmedia Keliru

Hukum  SABTU, 04 APRIL 2020 , 16:22:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Vonis PN Jakbar Terhadap Ninmedia Keliru

Herlambang Perdana W/Ist

Pakar Hukum Media Herlambang Perdana W merespon keputusan majelis hakim PN Jakarta Barat yang menjatuhkan vonis kepada Dirut PT Ninmedia Indonesia dan Dirut PT Nadira Intermedia Nusantara, dengan hukuman 2 tahun penjara dan pidana denda masing-masing sebesar Rp500 juta berdasarkan laporan karyawan PT MNC Sky Vision.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair) Surabaya ini menilai, vonis hakim PN Jakarta Barat terhadap Dirut PT Ninmedia Indonesia dan Dirut PT Nadira Intermedia Nusantara merupakan keputusan keliru.

Menurutnya, Ninmedia sebagai lembaga penyiaran berlangganan (LPB) yang memiliki izin resmi dari pemerintah tidak dapat dipidana.

"Prinsipnya pemidanaan itu tak perlu. Putusan PN Jakarta Barat keliru," kata Herlambang saat dihubungi, Sabtu (4/4).

Senada dengan Herlambang, Pakar Hukum Pidana Universitas Padjadjaran (Unpad), Nella Sumika Putri juga menilai vonis hakim PN Jakarta Barat terhadap Dirut PT Ninmedia Indonesia dan Dirut PT Nadira Intermedia Nusantara, tidak tepat.

Kata Nella, Ninmedia sebagai lembaga penyiaran berlangganan (LPB) yang memiliki izin resmi dari pemerintah tidak dapat dipidana.

Ninmedia dan lembaga penyiaran itu kan harus berizin. Harusnya, kalau dia sudah mendapatkan izin yang sah dari pemerintah, lembaga tersebut memiliki kekuatan yang sah untuk tidak dipidana, sepanjang dia melakukan hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang penyiaran itu sendiri dalam proses penyiarannya”, ujar Nella.

Nella menambahkan, penyiaran konten free to air yang dilakukan oleh Ninmedia itu dibenarkan oleh UU Penyiaran dan tidak dapat dijerat dengan UU ITE. Sehingga, Ninmedia sebagai lembaga penyiaran yang mendapatkan izin resmi dari pemerintah memiliki hak untuk menyiarkannya. Maka perbuatan melawan hukum yang terdapat di dalam UU ITE telah dihapuskan dan dibenarkan oleh UU Penyiaran.

Sepanjang operasional tersebut dibenarkan undang-undang, tidak dapat dikenakan pemidanaan, seperti misalnya menyiarkan dalam konteks free to air, sepanjang memang itu dalam ranah free to air itu dibenarkan karena dia memang diberikan hak untuk melakukan hak siar tersebut, Ninmedia yang diberikan izin oleh hukum untuk melakukan penyiaran tersebut, tentunya Ninmedia tidak dapat dipidana berdasarkan rumusan delik Undang Undang ITE, karena melawan hukumnya telah dihapuskan,” tegas Nella.[dod]

Komentar Pembaca
Anies-Riza Terima Bantuan Covid-19

Anies-Riza Terima Bantuan Covid-19

KAMIS, 16 APRIL 2020 , 14:15:00

Karangan Bunga Wartawan Untuk Riza Patria

Karangan Bunga Wartawan Untuk Riza Patria

RABU, 15 APRIL 2020 , 17:03:00

Persiapan Pemilihan Wagub

Persiapan Pemilihan Wagub

KAMIS, 02 APRIL 2020 , 12:39:00