KPID: Stop Kriminalisasi LPB Dengan UU ITE

Hukum  SABTU, 04 APRIL 2020 , 20:57:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

KPID: Stop Kriminalisasi LPB Dengan UU ITE

Afriendi Sikumbang/Net

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Se-Indonesia menyatakan bahwa Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) yang menyalurkan siaran free to air tak bisa dijerat dengan UU ITE.

Ketua KPID Sumatera Barat, Afriendi Sikumbang mengatakan, LPB regulasinya ada pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan P3SPS yang dikeluarkan KPI Pusat.

Hakim di pengadilan saya kira sangat paham. Jangan salah pasang undang-undang. Dan terkait vonis hakim yang menerapkan UU ITE tentu sangat keliru,” kata Afriendi kepada wartawan, Sabtu (4/4).

Hal senada disampaikan Ketua KPID Sumatera Utara, Parulian Tampubolon. Menurutnya, jika mengacu pada UU Penyiaran yang memiliki legal standing terhadap LPB, upaya memidanakan LPB menggunakan UU ITE tidak tepat.

Untuk itu, Parulian berharap UU Penyiaran harus mengikuti zaman yang sudah maju, dan secepatnya direvisi untuk melindungi para pengusaha LPB.

Terkait dengan kriminalisasi terhadap LPB, kata Parulian, juga sangat tidak pas. Untuk itu UU Penyiaran harus direvisi untuk melindungi LPB.

"Perlu kajian lebih mendalam untuk kasus ini. Saat ini sedang diperjuangkan oleh KPID seluruh Indonesia. Sekarang sudah masuk ke prolegnas," ujar Parulian.

Sementara Komisioner KPID Papua, Iwan Solehudin mengungkapkan, UU ITE itu bukan lex specialis dari UU Penyiaran.

Kita bisa membedakan dari karakteristik dari isi materi undang-undang di dalamnya. UU Penyiaran itu hadir lebih dahulu. UU ITE itu hadir kemudian. Secara sederhananya, UU ITE itu lebih banyak berkolerasi dengan masalah transaksi elektronik di media sosial, bukan di media-media mainstream seperti televisi dan radio. Kecuali, televisi dan radio ini dia juga melakukan broadcast di internet,” ujar Iwan.

Sebelumnya Pakar Hukum Pidana dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Mudzakkir berpendapat, bahwa UU ITE tidak dapat diberlakukan terhadap penyiaran.

Muzakir menyatakan, UU ITE tidak berlaku untuk siaran dan penyelesaiannya wajib menggunakan UU Penyiaran.

Dua domain hukum yang berbeda tidak boleh disatukan, meskipun siaran juga menggunakan sarana teknologi informasi atau ITE,” ucap Mudzakkir.[dod]

Komentar Pembaca
Anies-Riza Terima Bantuan Covid-19

Anies-Riza Terima Bantuan Covid-19

KAMIS, 16 APRIL 2020 , 14:15:00

Karangan Bunga Wartawan Untuk Riza Patria

Karangan Bunga Wartawan Untuk Riza Patria

RABU, 15 APRIL 2020 , 17:03:00

Persiapan Pemilihan Wagub

Persiapan Pemilihan Wagub

KAMIS, 02 APRIL 2020 , 12:39:00