Kapolda Harus Bubarkan Pemilihan Wagub DKI

Politik  MINGGU, 05 APRIL 2020 , 13:24:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Kapolda Harus Bubarkan Pemilihan Wagub DKI

Gedung DPRD DKI Jakarta/Net

Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana harus mematuhi Maklumat Kapolri dan imbauan Presiden Jokowi agar masyarakat menjauhkan aktifitas kumpul-kumpul selama status tanggap darurat wabah virus Corona. Apalagi virus asal Tiongkok tersebut saat ini sudah menginfeksi hampir 2.000 orang di Tanah Air.

"Kapolda perlu bersikap tegas kepada Ketua DPRD Jakarta dan Gubernur Jakarta agar membatalkan pemilihan wagub Jakarta yg direncanakan Senin (6/4) besok," kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane melalui keterangan tertulisnya yang diterima Kantor Berita Politik RMOLJakarta, Minggu (5/4).

IPW menilai, pemilihan Wagub bukanlah yang penting dan mendesak bagi warga Jakarta. Terlebih, selama ini tidak ada wagub juga tak masalah bagi warga Jakarta maupun bagi Gubernur Anies. Semua bisa berjalan normal.

"Yang terpenting adalah kesehatan warga Jakarta tidak makin terganggu. Pelarangan terhadap pemilihan wagub ini perlu dilakukan secara tegas, mengingat gubernur Anies berkali kali menegaskan bahwa pandemi Corona di Jakarta sudah sangat parah dan terbesar di Indonesia," ujar Neta.

Selain itu, Maklumat Kapolri dan imbauan Presiden Jokowi harus dipatuhi seluruh Kapolda di negeri ini. Tanpa terkecuali. Jika memang ada kerumunan, maka harus dibubarkan, termasuk jika DPRD DKI Jakarta tetap nekat melakukan pemiihan wagub.

"Jika Kapolda memberikan izin pelaksanaan pilwagub, berarti Kapolda menganggap maklumat Kapolri tentang larangan berkumpul pada masyarakat, tidak memiliki pengaruh dan tidak dihargai sama sekali. Karena tidak dihargai lagi oleh Kapolda, sebaiknya Kapolri Idham Aziz harus segera mencabut maklumat tersebut," ungkap Neta.

Menurut Neta, buat apa ada maklumat kalau tidak digunakan, sama halnya itu tidak ada maklumat dan maklumat itu tidak ada wibawanya. Sebaiknya dicabut maklumat itu, untuk menjaga kewibawaan Polri dan Kapolri.

Panitia Pemilihan Wagub DKI Jakarta sendiri memastikan akan menggunakan protokol pelaksanaan yang mematuhi Social Dmdistance, physical distance.

"Percayalah itu hanya teori. Apalagi kalau kita berkaca pada persoalan di Bekasi yang melaksanakan rapid test toh malah menjadi kacau dan diprotes para media yang hadir. Jadi sangat jelas jika teori berbeda dengan praktek di lapangan. Massa yang berkumpul akan beresiko tinggi untuk menjadi penyebaran wabah Corona," tegas Neta.

Jika pun DPRD tetap ngotot ingin dilakukan pemilihan wagub, IPW memberi saran dan solusi lain. Caranya, Dewan harus menyepakati paripurna teleconference. Lalu, teknis pemilihanya, Dewan bergantian masuk ruang paripurna dengan perbedaan waktu 12-20 menit untuk setiap anggota Dewan pemilik suara. Cara ini tidak akan beresiko terhadap pengumpulan massa dan penularan wabah Covid 19.

"Anggota DPRD jangan anggap enteng wabah virus Corona dan jangan berusaha menentang Maklumat Kapolri dan imbauan Presiden Jokowi," pungkas Neta mengigatkan.[dod]

Komentar Pembaca
Anies-Riza Terima Bantuan Covid-19

Anies-Riza Terima Bantuan Covid-19

KAMIS, 16 APRIL 2020 , 14:15:00

Karangan Bunga Wartawan Untuk Riza Patria

Karangan Bunga Wartawan Untuk Riza Patria

RABU, 15 APRIL 2020 , 17:03:00

Persiapan Pemilihan Wagub

Persiapan Pemilihan Wagub

KAMIS, 02 APRIL 2020 , 12:39:00