Pemilihan Wagub Sesuai Prosedur, Peradi Jakut: Jangan Intervensi Aparat Hukum

Politik  MINGGU, 05 APRIL 2020 , 18:36:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Pemilihan Wagub Sesuai Prosedur, Peradi Jakut: Jangan Intervensi Aparat Hukum

Rapat paripurna DPRD DKI Jakarta/Net

Setelah melalui proses panjang dan berbelit-belit, DPRD DKI Jakarta akhirnya akan menggelar pemilihan wagub DKI Jakarta pada Senin besok (6/4). Pemilihan berlangsung dalam kondisi Jakarta tanggap darurat bencana Covid-19.

Ketua Bidang Peradi Jakarta Utara, Sandya Yudha menilai, proses pemilihan wagub DKI sudah sesuai mekanisme dan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil gubernur DKI Jakarta itu diatur dalam Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah," kata Sandya melalui keterangan tertulisnya, Minggu (5/4).

Sandya mengatakan, proses pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta melalui rapat paripurna itu juga telah diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Sandya menambahkan, DPRD DKI dalam pelaksanaan paripurna nanti dipastikan sudah mengikuti protokol kesehatan Covid-19 dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian.

Dalam kondisi pandemi Covid-19, DPRD sangat ketat memproteksi peserta rapat paripurna pemilihan wagub DKI," ujar Sandya

Bukan hanya itu, kata Sandya, DPRD juga telah menjalankan protokol kesehatan Covid-19 sesuai imbauan pemerintah pusat dan Gubernur DKI Jakarta

"Peserta dalam ruangan paripurna dibatasi hanya 200 orang saja yang terdiri dari 106 anggota dewan dan perangkat panitia," ucap Sandya.

Selain itu, pada Jumat sore (3/4), Panitia Pemilihan Wagub DKI bersama Direktur Intelkam Polda Metro Kombes Hirbak Wahyu Setiawan meninjau langsung lokasi rapat paripurna.

Terkait pernyataan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane yang mendesak Kapolda Metro Jaya membatalkan pemilihan wagub, menurut Sandya, merupakan pernyataan tendensius dan mengintervensi.

Janganlah kita mengintervensi aparat hukum. Tentunya Kapolda Metro dan jajarannya sudah melakukan analisa secara cermat. Terlebih tidak ada Maklumat Kapolri yang dilanggar. Semua yang dilaksanakan DPRD sesuai protokol pemerintah," tegas Sandya.

"Harapan kami sebagai warga Jakarta, Pak Anies segera memiliki rekan kerja dalam menuntaskan situasi pelik ibukota di tengah pandemi Covid-19," tutup Sandya.[dod]

Komentar Pembaca
Karangan Bunga Duka Cita Wartawan Balaikota

Karangan Bunga Duka Cita Wartawan Balaikota

JUM'AT, 14 AGUSTUS 2020 , 06:40:00

Balkoters Berkurban

Balkoters Berkurban

SABTU, 01 AGUSTUS 2020 , 11:16:00

Danjen Kopassus Tutup Pendidikan Komando Angkatan 104