Ada Covid-19 Di Wajah APBN 2020

Suara Rakyat  SELASA, 07 APRIL 2020 , 16:03:00 WIB

Ada Covid-19 Di Wajah APBN 2020

Uchok Sky Khadafi/Net

KETIKA Covid-19 mewabah di Indonesia, APBN 2020 belum ada alokasi untuk mengatasi penyakit global tersebut.

Walaupun alokasi anggaran ada, namun masih sedikit. Belum bisa mengatasi banyak rakyat yang terkapar kena serangan Covid-19.

Bahkan rumah sakit pemerintah atau sumah sakit rujukan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah belum siap atau masih terbatas sarana dan prasarananya. Seperti bed, ventilator, Alat Pelindung Diri (APD).

Kondisi ini sontak membuat rumah sakit kewalahan menghadapi membanjirnya pasien Covid-19.

Keterbatasan sarana dan prasarana inilah yang membuat pemerintah untuk merelokasi APBN atau anggaran kementerian untuk program melawan Covid-19.

Bukan hanya itu, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri juga mengultimatum pemerintah daerah (Pemda) untuk segera merelokasi anggaran APBD mereka agar bisa membantu pemerintah pusat melawan Covid-19.

Sebetulnya harus dicermati dan dicurigai bahwa relokasi anggaran yang digembar-gemborkan pemerintah itu tidak sepenuhnya untuk relokasi anggara melawan Covid-19.

Disini harus lebih dulu tahu, bahwa tafsir pemerintah tentang relokasi anggaran bukan berarti sebagai arti pemindahan anggaran dari satu program ke program lain. Relokasi anggaran bisa diartikan sebagai penghapusan program dan anggaran tersebut.

Relokasi atau penghapusan anggaran di kementerian memang harus dilaksanakan oleh Pemerintahan Jokowi. Karena saat ini penerimaan negara mengalami penurunan yang drastis.

Saat ini saja target pendapatan negara hanya sebesar Rp 1.760,8 triliun. Dan Nilainya ini turun menjadi Rp 472,3 triliun dari sebelumnya sampai sebesar Rp 2.540 triliun.

Dengan target pendapatan yang turun sebesar Rp.472.3 triliun, hal ini menandakan bahwa akan banyak anggaran dan program kementerian yang akan dihapus, bukan direlokasi alias dipindahkan anggarannya untuk melawan Covid-19.

Sekarang sudah jelas bahwa adanya relokasi anggaran di beberapa kementerian bukan untuk dipindahkan ke program melawan Covid 19, tetapi sepertinya harus dihapus anggaran kementerian tersebut karena pemerintah tidak mampu mencapai target pendapatan sesuai dalam APBN 2020

Ternyata yang menjadi korban atas relokasi anggaran ini, bukan hanya pihak kementerian. Kemungkinan Pemerintah berencana untuk tidak memberikan atau bahkan memotong pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tapi fasilitas para pejabat yang "wow" dan mewah lupa dipotong.

Selain itu, sepertinya pemerintah lebih mengutamakan anggaran untuk pembiayaan utang di tahun ini daripada tetek bengek yang lainnya. Dimana pembiayai utang membengkak menjadi Rp 852,9 triliun. Dari sebelumnya hanya Rp 307,2 triliun.

Jadi dari gambaran ini sudah jelas, tidak mungkin pemerintah menerapkan kebijakan lockdown karena anggaran tidak punya. Pusing mereka mikirin sumber pendapatan APBN.

Makanya untuk menghindari tanggungjawab lockdownatau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) itu, diserahkan kepada Pemda masing masing. Biar pemda yang memberikan biaya atas penerapan PSBb bukan pemerintah pusat.[dod]

Uchok Sky Khadafi Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA)

Komentar Pembaca
Siti Fadilah Supari

Siti Fadilah Supari

KAMIS, 28 MEI 2020

Penguatan Optimisme Dari Ramadhan Dan Idul Fitri
Kapolda Fadil Imran Lebay

Kapolda Fadil Imran Lebay

SENIN, 25 MEI 2020

Pemerintah Plin-plan Bikin Rakyat Marah!
Vaksin Lebaran

Vaksin Lebaran

MINGGU, 24 MEI 2020

Tertangkap Virus

Tertangkap Virus

SABTU, 23 MEI 2020

Anies-Riza Terima Bantuan Covid-19

Anies-Riza Terima Bantuan Covid-19

KAMIS, 16 APRIL 2020 , 14:15:00

Karangan Bunga Wartawan Untuk Riza Patria

Karangan Bunga Wartawan Untuk Riza Patria

RABU, 15 APRIL 2020 , 17:03:00

Persiapan Pemilihan Wagub

Persiapan Pemilihan Wagub

KAMIS, 02 APRIL 2020 , 12:39:00