Soal Tuduhan Kriminalisasi Dari Sekjen GO TV, Ini Klarifikasi Mola TV

Hukum  JUM'AT, 17 APRIL 2020 , 09:12:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Soal Tuduhan Kriminalisasi Dari Sekjen GO TV, Ini Klarifikasi Mola TV

Mola TV/Net

Redaksi Kantor Berita Politik RMOL telah menerima hak jawab, koreksi, sekaligus bantahan yang disampaikan PT Global Media Visual atau Mola TV atas berita yang berjudul "TV Berlangganan Siap Bantu Distribusikan Program Belajar Kemendikbud Di TVRI, Ini Syaratnya" yang ditayangkan pada Minggu (12/4).

Chief Operating Officer (COO) PT Global Media Visual F. Wiraatmadja mengatakan, Mola TV adalah pemilik dan/atau penerima atau pemegang lisensi tunggal/ eksklusif atas setiap konten tayangan pada platform over the top (OTT) Mola TV, maupun atas konten tayangan pada platform free-to-air-terrestrial dan platform TV berbayar DTH (Direct to Home) yang selanjutnya di-sublisensikan kepada mitra-mitra usaha Mola TV berdasarkan suatu perjanjian kerjasama (lisensi tunggal), yang mana perjanjian lisensi terkait konten tayangan tersebut di atas telah terdaftar serta tercatat secara sah pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

Menurutnya, terkait dengan lisensi tunggal yang dimiliki oleh Mola TV, pihaknya telah dan terus melakukan publikasi melalui media-media baik mainstream maupun non-mainstream, bahkan telah melakukan audiensi-audiensi dengan banyak pihak di beberapa kota besar di Indonesia dengan tujuan untuk diketahui oleh khalayak umum.

Beberapa audiensi yang diselenggarakan juga melibatkan lembaga pemerintahan dan lembaga independen terkait, termasuk Kepolisian Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat dan juga perwakilan KPI Daerah, serta melibatkan pelaku usaha Lembaga Penyiaran Berlangganan dan masyarakat umum, terkait dengan lisensi tunggal yang dimiliki oleh Mola TV serta tata cara mekanisme kerjasama/izin/persetujuan penayangan atas tayangan pada platform OTT Mola TV baik untuk penggunaan pribadi, komersil maupun non komersil.

"Karenanya melekat pula hak-hak ekonomi Mola TV yang tidak dapat dipergunakan tanpa kerjasama, izin ataupun persetujuan tertulis dari Mola TV, dalam hal ini sebagai penerima atau pemegang lisensi tunggal. Segala bentuk pelanggaran yang dilakukan atas penggunaan ciptaan maupun hak terkait adalah merupakan pelanggaran hukum yang memiliki konsekuensi hukum, sebagaimana diuraikan secara jelas pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," kata Wiraatmadja melalui keterangan tertulisnya, Kamis (16/4).

Wiraatmadja mengungkapkan, adanya pembatasan akses atas konten-konten tayangan yang kepemilikan lisensinya dipegang secara sah oleh Mola TV (untuk wilayah Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste) yang dilakukan oleh mitra-mitra usaha Mola TV, dalam hal ini antara lain oleh LPP TVRI, merupakan suatu perwujudan dari upaya perlindungan secara hukum terhadap konten-konten beserta hak-hak ekonomi yang melekat pada konten-konten sebagaimana dimaksud berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

"Mola TV juga menegaskan tidak pernah melakukan tindakan kriminalisasi terhadap pihak manapun, termasuk dalam hal ini terhadap anggota-anggota dari asosiasi GO TV Kabel Indonesia (Asosiasi GO TVKI) sebagaimana dituduhkan oleh saudara Candi Sinaga selaku Sekretaris Jenderal Asosiasi GO TVKI dalam artikel berita. Yang dilakukan Mola TV tidak lain merupakan upaya hukum (yang pelaksanaannya sesuai dan berlandaskan pada Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta atau UU Hak Cipta) dalam rangka melakukan perlindungan terhadap konten-konten yang kepemilikan lisensinya dipegang secara sah oleh Mola TV sehubungan dengan adanya dugaan perbuatan dari pihak-pihak yang telah melakukan penayangan, pengambilan, atau penggandaan konten tayangan yang sama dan/atau dapat dipersamakan dengan konten tayangan milik Mola TV, baik yang diambil dari perangkat yang bekerjasama dengan Mola TV maupun perangkat lainnnya dari negara manapun yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste, yang seharusnya tidak dapat dilakukan oleh pihak lain tanpa izin dan/atau persetujuan tertulis dari Mola TV," ujar Wiraatmadja.

Wiraatmadja mengaku telah memiliki bukti-bukti memadai sehubungan dengan dugaan perbuatan dari pihak-pihak tersebut dalam melakukan penayangan atau pengambilan konten sebagaimana dimaksud, sehingga berdasarkan ketentuan UU Hak Cipta, pihaknya selaku penerima atau pemegang lisensi tunggal memiliki hak untuk melarang pihak-pihak tersebut untuk melakukan tayangan atau pengambilan konten tayangan tersebut untuk disiarkan tanpa izin dan/atau persetujuan tertulis dari Mola TV, bahkan lebih lanjut lagi untuk menempuh upaya hukum terhadap pihak-pihak yang diduga melakukan perbuatan tersebut.

"Mola TV sangat serius dalam melakukan upaya hukum dengan tujuan perlindungan hukum selaku penerima atau pemegang lisensi tunggal atas ciptaan, dengan menempuh upaya hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yakni melayangkan peringatan hukum/somasi secara layak dan menjelaskan adanya perbuatan yang diduga telah melanggar hukum dan mengakibatkan kerugian bagi Mola TV, bahkan telah menunjukan itikad baik dengan mengundang pihak-pihak tersebut di atas untuk menghadiri pertemuan dalam rangka proses mediasi, namun sayangnya itikad baik dari Mola TV tersebut tidak ditanggapi serius oleh pihak-pihak tersebut di atas, sehingga selanjutnya Mola TV telah melakukan pelaporan secara resmi melalui kuasa hukumnya atas adanya dugaan pelanggaran UU Hak Cipta kepada DJKI melalui Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, dan kemudian ditindaklanjuti oleh Penyidik PPNS pada DJKI yang telah melakukan kegiatan terkait Penyidikan sebagai tindak lanjut dari laporan resmi yang dilakukan oleh Mola TV, yang bukan terkait pelanggaran administrasi ataupun perizinan di bidang penyiaran, melainkan terkait dengan penayangan atau pengambilan konten tayangan yang sama dan/atau dapat dipersamakan dengan konten tayangan milik Mola TV untuk disiarkan di wilayah Republik Indonesia tanpa izin dan/atau persetujuan tertulis dari Mola TV selaku Penerima atau Pemegang lisensi tunggal untuk wilayah Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste," terang Wiraatmadja.

Wiraatmadja menghimbau agar seluruh pihak yang terkait di bidang penyiaran, termasuk Asosiasi GO TVKI dan seluruh anggota yang tergabung dalam asosiasi tersebut, untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, bukan hanya mematuhi UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran namun termasuk juga untuk mematuhi UU Hak Cipta, dikarenakan atas suatu kegiatan penyiaran yang dilakukan atas suatu konten, maka konten yang disiarkan tersebut mungkin saja merupakan konten milik pihak tertentu yang hak-haknya (termasuk hak ekonominya) dilindungi oleh UU Hak Cipta.

"Satu hal yang perlu juga diingat adalah tidak seharusnya pihak Asosiasi GO TVKI melindungi anggota asosiasi yang diduga melakukan penayangan konten secara melawan hukum, melainkan memberikan edukasi bagi para jajaran pengurus dan anggotanya agar mentaati hukum yang berlaku, serta menghormati proses hukum yang sedang berjalan dengan tujuan kepastian hukum dan keadilan," pungkas Wiraatmadja.[dod]

Komentar Pembaca
Karangan Bunga Duka Cita Wartawan Balaikota

Karangan Bunga Duka Cita Wartawan Balaikota

JUM'AT, 14 AGUSTUS 2020 , 06:40:00

Terpeleset, Pesepeda Tewas Di Bendungan Tiu

Terpeleset, Pesepeda Tewas Di Bendungan Tiu

RABU, 29 JULI 2020 , 10:05:00

Gedung DPRD DKI Disemprot Disinfektan

Gedung DPRD DKI Disemprot Disinfektan

RABU, 29 JULI 2020 , 13:29:00