KRL Harus Dihentikan, Kemenhub Jangan Cuma Pikirkan Bisnis

Megapolitan  MINGGU, 19 APRIL 2020 , 13:43:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

KRL Harus Dihentikan, Kemenhub Jangan Cuma Pikirkan Bisnis

KRL Jabodetabek/Net

Untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, sekaligus mengefektifkan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Kementerian Perhubungan harus menghentikan operasional KRL Jabodetabek tiga atau empat hari kedepan.

Setelah itu, Kemenhub melakukan evaluasi untuk membuat kebijakan, apakah KRL tetap dihentikan atau hanya pembatasan.

"Keputusan Kemenhub tidak memberhentikan sementara kegiatan operasional KRL Jabodetabek saat PSBB dengan alasan untuk melayani aktivitas masyarakat yang dikecualikan selama PSBB, supaya ditinjau ulang," kata Ketua Presidium Indonesia Traffic Watch (ITW) Edison Siahaan melalui keterangan tertulisnya, Minggu (19/4).

Edison mengungkapkan, soal KRL sepatutnya Kemenhub memutuskan dengan berdasarkan kepentingan yang lebih urgent yaitu memutus rantai penyebaran dan penularan Covid-19. Dimana penyebaran dan penularan itu oleh manusia dengan manusia.

Sehingga PSBB adalah upaya efektif untuk melakukan pencegahan penularan dan penyebaran Covid-19. Sementara salah satu transportasi massal warga di Jabodetabek yang daya angkutnya besar adalah KRL.

"KRL menjadi arena penyebaran dan penularan Covid-19. Maka perlu kebijakan yang berorientasi demi kemanusiaan untuk menyelamatkan warga dari teror wabah virus corona," ujar Edison.

ITW meminta agar dalam situasi seperti saat ini, Kemenhub menjauhkan pikiran dari kepentingan bisnis.

"Alasan untuk melayani aktivitas masyarakat yang terkecuali PSBB, tidak sebanding dengan upaya pencegahan penyebaran dan penularan virus corona yang potensi mengancam masyarakat luas," pungkas Edison.

Diketahui, Menteri Perhubungan (Menhub) Ad Interim sekaligus Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, KRL tetap akan beroperasi di wilayah Jabodetabek. Operasional KRL tetap dilakukan dengan pembatasan waktu dan pengendalian penumpang.

"Pak Menko Luhut mendapatkan laporan bahwa penumpang KRL itu mayoritas adalah pekerja," kata Juru Bicara Menko Marves, Jodi Mahardi, dalam keterangan di Jakarta, Jumat (17/4).

Jodi menjelaskan, alasan Menko Luhut tak menghentikan operasional KRL karena pemerintah tidak ingin para pekerja itu tidak bisa bekerja. Pasalnya, sebagian para pekerja itu adalah mereka yang juga bekerja di fasilitas kesehatan.

Jodi mengatakan, sejauh ini ada delapan sektor usaha yang diizinkan beroperasi selama masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB), semisal kesehatan dan pangan. Dia melanjutkan, mereka masih membutuhkan moda transportasi massal untuk berangkat ke tempat kerja masing-masing.

"Sehingga jika operasional KRL diberhentikan, hal ini malah dapat menimbulkan masalah baru," kata Jodi.[dod]

Komentar Pembaca
Bengkel Di Setiabudi Terbakar

Bengkel Di Setiabudi Terbakar

MINGGU, 04 OKTOBER 2020 , 17:51:00

Kopassus-Koopsus TNI Gelar Olahraga Bersama Di Makopassus Cijantung
Stadion Patriot Disulap Jadi RS Darurat

Stadion Patriot Disulap Jadi RS Darurat

JUM'AT, 11 SEPTEMBER 2020 , 19:22:00