Ramai-ramai Tolak Perppu

Suara Rakyat  KAMIS, 30 APRIL 2020 , 05:06:00 WIB

Ramai-ramai Tolak Perppu

Covid-19/Net

ASPEK keadilan, manfaat dan kepastian hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagai norma hukum baru setidaknya harus memenuhi tiga hal pokok yang sangat prinsipil yang hendak dicapai dalam hukum, yaitu: keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Setelah dilihat dan ditelaah dari ketiga sisi yang menunjang sebagai landasan dalam mencapai tujuan hukum yang diharapkan, maka jelaslah ketiga hal tersebut berhubungan erat agar menjadikan hukum. Baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum. Baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Jika ketiga hal tersebut dikaitkan dengan kenyataan yang ada, sering sekali antara kepastian hukum terjadi benturan dengan kemanfaatan, atau antara keadilan dengan kepastian hukum, antara keadilan terjadi benturan dengan kemanfaatan.

Sebagai contoh dalam kasus-kasus hukum tertentu. Kalau hakim menginginkan keputusannya adil (menurut teori keadilan hukum) bagi si penggugat atau tergugat atau bagi si terdakwa, maka akibatnya sering merugikan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Sebaliknya kalau kemanfaatan masyarakat luas dipuaskan, perasaan keadilan bagi orang tertentu terpaksa dikorbankannya.

Maka dari itu pertama-tama kita harus memprioritaskan keadilan setelah itu kemanfaatan dan terakhir adalah kepastian hukum.

Idealnya bagi setiap produk hukum, seyogyanya ketiga nilai dasar hukum itu dapat diwujudkan secara bersama-sama. Tetapi manakala tidak mungkin, maka haruslah diprioritaskan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Selanjutnya di dalam praktiknya, penegakan hukum dapat terjadi kondisi dilematis yang saling berbenturan antara ketiga unsur tujuan hukum diatas, dimana dengan pengutamaan kepastian hukum maka ada kemungkinan unsur-unsur lain diabaikan atau dikorbankan.

Demikian juga jika unsur kemanfaatan lebih diutamakan, maka kepastian hukum dan keadilan dapat dikorbankan.

Jadi kesimpulanya dari ketiga unsur tujuan hukum tersebut diatas harus mendapat perhatian secara proporsional dan seimbang.

Kemudian pertanyaan selanjutnya apakah Perppu Nomor 1 Tahun 2020 sudah memenuhi 3 aspek diatas? Jawabannya sangat sederhana, kita lihat respon masyarakat terhadap dikeluarkannya Perppu tersebut.

Dalam catatan penulis sampai hari ini, setidaknya sudah ada 3 tiga permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Perppu.

Permohonan pertama dari kelompok tokoh-tokoh nasional seperti mantan komisioner KPK Abdullah Hehamahua dkk, permohonan kedua oleh kelompok NGO oleh MAKI, dan kelompok ketiga diwakili oleh para ahli hukum dari Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Reaksi tersebut bisa dimaknai bahwa Perppu mempunyai masalah dengan tiga aspek utama tujuan hukum tersebut.

Ihwal kegentingan memaksa Perppu No 1 Tahun 2020 yang diproyeksikan untuk Penanggulangan COVID-19 lebih banyak mengatur mengenai keuangan dan ekonomi.

Celakanya norma hukum baru yang terdapat di dalam Perppu tersebut mengubah secara mendasar kerangka dan sistem Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Kewenangan pengawasan oleh rakyat yang dimandatkan kepada DPR dikurangi, mekanisme menentukan kerugian negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan BPK diamputasi.

Selain soal fungsi pengawasan DPR dan fungsi pemeriksaan BPK, hal lain yang memantik banyak protes terhadap Perppu ini adalah pemberian hak istimewa semacam kekebalan hukum seperti diatur oleh pasal 27 Perppu yang memungkinkan pemerintah tidak bisa dituntut secara pidana, perdata dan TUN dalam penggunaan anggaran selama pandemi Covid-19.

Pemberian hak imunitas ini melanggar prinsip-prinsip negara hukum Indonesia. Perppu yang penamaannya cukup panjang ini menggunakan momentum Covid-19 untuk mewujudkan kekuasaan absolute di tangan eksekutif. Setidaknya narasi-narasi ini yang mengemuka dalam dialektika publik sehingga banyak pihak yang menolak keberadaan Perppu tersebut.

Pemerintah memandang terjadi keadaan genting terhadap dua aspek. Aspek kesehatan dan juga ekonomi, karena kegentingan tersebut pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penangnan Pandemi Corona Virusa Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional.

Secara substansi, Perppu No 1 Tahun 2020 selain mengatur mengenai penanganan Covid-19 juga mengatur mengenai perekonomian negara. Adapun aspek perekonomian negara dibagi menjadi dua: kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan.

APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini adalah amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang tertuang dalam pasal 23 ayat (1).

Sementara itu Perppu menegaskan bahwa untuk kepentingan penangnan Covid-19 pemerintah dibolehkan menyusun dan menetapkan APBN selama 3 tahun kedepan meski meski tanpa persetujuan dari DPR sebagai kekuasaan tertinggi pemegang hak budgeting.

Mahkamah Konstitusi dalam putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009, menyebutkan ada tiga syarat sebagai parameter adanya kegentingan memaksa bagi Presiden untuk menetapkan Perppu, yaitu pertama, adanya keadaan atau kondisi mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang; kedua, Undang-undang yang dibutuhkan itu belum ada sehingga terjadi kekosongan hukun, atau ada undang-undang tapi tidak memadai; ketiga, kekosongan hukum itu tidak bisa diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Di dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada bagian kesepuluh mengenai pelayanan kesehatan pada saat terjadi bencana sebenarnya sudah sangat memadai karena di dalamnya mengatur bagaimana respon negara terhadap korban bencana mengingat Presiden juga sudah menetapkan Pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional. Sehingga dari sini bisa ditarik kesimpulan bahwa tidak ada kekosongan undang-undang mengenai penanganan COVID-19, justeru dengan diterbitkannya Perppu malah membuat sebuah ketidakpastian hukum.

Sejauh ini dalam APBN tahun 2020 sebenarnya sudah dipikirkan bagaimana langkah-langkah penyelamatan keuangan negara jika terjadi bencana seperti pandemi COVID-19.dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2019 tentang APBN tahun anggaran 2020 pasal 41 angka (1) sampai dengan (4) disana jelaskan bahwa dalam keadaan darurat pemerintah dapat melakukan langkah-langkah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Langkah-langkah yang dimaksud disini meliputi menggunakan anggaran yang belum ditetapkan untuk penanganan bencana dan mengalihkan pos anggaran lain ke pos penanganan bencana.

Dari sini jelas bahwa wewenang untuk merespon keadaan darurat dibuka selebar-lebarnya tentu dengan persetujuan rakyat melalui perwakilannya di parlemen. Sedangkan Perppu malah berada dalam posisi yang berseberangan dari ini, perppu menihilkan persetujuan DPR.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 20 tahun 2019 tetang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2020 menjadi penghalang atas status keadaan memaksa dan kekosongan undang-undang untuk mendesak presiden mengeluarkan Perppu.

Atas pertimbangan ini ada baiknya fraksi-fraksi di DPR untuk menolak Perppu 1 Tahun 2020 dan menyarankan kepada Presiden agar menggunakan UU Kesehatan dan UU APBN dalam penanganan kesehatan dan penanganan ekonomi dalam masa pandemi ini.[dod]

Anis Fauzan Anggota Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat

Komentar Pembaca
Incursion From Within

Incursion From Within

RABU, 12 AGUSTUS 2020

Ma'ruf Amin TKO Atau Akan Meng-KO Jokowi?
Beredar Desas-desus KH Ma'ruf Amin Akan Diganti
Wardah Sasmi

Wardah Sasmi

SENIN, 10 AGUSTUS 2020

Makin Ngawur Soal Gibran

Makin Ngawur Soal Gibran

SABTU, 08 AGUSTUS 2020

Penderita Covid-19 Terus Meningkat, Komunitas Student and Youth Forum Gagas Gerakan Milenial Bermasker