Pak Anies, Tarik Commitment Fee Formula E Untuk Covid-19

Megapolitan  SENIN, 11 MEI 2020 , 12:29:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Pak Anies, Tarik <i>Commitment Fee</i> Formula E Untuk Covid-19

Anies Baswedan/Net

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disarankan menarik kembali commitment fee sebesar Rp 560 miliar untuk penyelenggaraan Formula E yang telah dibayar untuk bantuan sosial (bansos) warga miskin dan rentan miskin yang terdampak Covid-19.

Demikian disampaikan Ketua Umum Koalisi Peduli Jakarta (KPJ), Amos Hutauruk melalui keterangan tertulisnya, Senin (11/5).

Informasi pembayaran commitment fee Formula E itu bisa diakses dari laman dashboard-bpkd.jakarta.go.id.

Rinciannya, pembayaran Rp 360 miliar dilakukan pada Desember 2019 untuk gelaran tahun 2020 dan Rp 200 miliar pada Februari 2020 untuk tahun 2021.

"Gubernur Anies harus berani menarik kembali uang commitment fee Formula E. Acara tahun 2020 tidak bisa dilaksanakan karena pandemi Covid-19," kata Amos.

Formula E rencananya diselenggarakan pada 6 Juni 2020 dengan anggaran mencapai sekitar Rp1,6 triliun. Rinciannya antara lain Rp360 miliar untuk commitment fee kepada federasi Formula E, Rp934 miliar dana penyelenggaraan yang akan dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Olahraga (Dispora) DKI, lalu Rp305,2 miliar biaya penyelenggaraan yang dibutuhkan Jakpro.

DKI Jakarta sudah dijadwalkan akan menjadi tuan rumah ajang balap mobil listrik itu selama lima periode, antara 2020 sampai 2024.

Menurut Amos, Pemprov DKI mempunyai alasan yang kuat untuk meminta pengembalian uang kontrak Formula E berskala internasional dengan nilai triliunan rupiah tersebut lantaran terdapat klausul force majeure.

"Jika ada kejadian force majeure, seperti pandemi Covid-19 yang membuat kontrak tidak dapat dilaksanakan, maka pembatalan kontrak dapat dilakukan dengan pengembalian uang," ujar Amos.

Amos menegaskan, Pemprov DKI harus segera bertindak. Pasalnya, di dalam kontrak standar internasional, pihak yang ingin membatalkan kontrak karena ada kejadian force majeure harus memberitahu dahulu secara tertulis kepada pihak terkait.

Kata Amos, apabila Pemprov DKI lalai melakukan pemberitahuan tertulis, maka uang commitment fee bisa hangus dan sulit untuk dipertahankan dalam proses peradilan maupun arbitrase.

"Kita khawatir hal ini malah bisa menjadi kerugian Pemprov DKI Jakarta," ungkap Amos.

Amos juga mengungkapkan, keputusan Anies memperpanjang masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga 22 Mei 2020, maka akan menambah jumlah warga yang membutuhkan bansos.

"Dengan perpanjangan PSBB, jutaan warga DKI Jakarta tidak mempunyai penghasilan karena dirumahkan dan di PHK oleh perusahaan tempatnya bekerja, sehingga semakin banyak yang butuh bantuan untuk kebutuhan hidup," tutur Amos.

Amos melanjutkan, nilai per paket bantuan sosial adalah Rp 150 ribu. Jika Pemprov DKI berhasil mengembalikan commitment fee Formula E senilai Rp 560 miliar, maka bisa dipakai untuk membantu 3,7 juta keluarga di Jakarta.

Anies Baswedan sendiri baru-baru ini meluncurkan program Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB). Tujuannya agar masyarakat terlibat memberikan bantuan sosial.

Amos menilai program tersebut serupa dengan crowdfunding. Artinya, masyarakat sedang kesulitan dalam perekonomian akibat pandemi Covid-19 dan mereka sudah bayar pajak, sehingga tidak pantas rasanya jika pemerintah bikin crowdfunding.

"Jangan sampai ada kesan bahwa Pemprov DKI minta uang ke masyarakat untuk pembagian bansos, tapi Gubernur Anies tidak mengusahakan uang masyarakat ratusan miliar commitment fee event Formula E didapatkan kembali dari acara yang batal. Karena anggaran itu dana APBD Pemprov DKI," tegas Amos.

Amos berpendapat, KSBB mengingatkan publik dengan Gubernur DKI sebelumnya, Basuki Tjahya Purnama (Ahok). Dimana ketika itu Ahok membangun Jakarta menggunakan dana CSR dari perusahaan maupun perorangan.

"Ketika itu kami tidak sepakat bila pembangunan DKI Jakarta tidak melalui mekanisme anggaran APBD Pemprov DKI Jakarta," cetus Amos.

Meski demikian, Amos menekankan bahwa penerimaan dan penyaluran bantuan KSBB tersebut harus difungsikan untuk kesejahteraan masyarakat Jakarta.

Karenanya KPJ mendorong agar program KSBB yang digagas oleh Pemprov DKI Jakarta mengutamakan kepentingan masyarakat. "Sudah sepantasnya masyarakat DKI Jakarta memperoleh haknya dan bukan hanya dibebankan kewajiban saat menghadapi kesulitan dimasa pandemi Covid-19," papar Amos.

Amos juga mengingatkan pelaksanaan KSBB harus dikelola dengan baik serta tepat sasaran, serta meminta KPK untuk turun tangan mengawasi karena menggunakan anggaran di luar APBD Pemprov DKI Jakarta dan rentan terhadap tindak korupsi.[dod]

Komentar Pembaca