Pak Gubernur, Tunjangan Tenaga Medis Jangan Ikut Dipangkas

Politik  SELASA, 12 MEI 2020 , 09:27:00 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pak Gubernur, Tunjangan Tenaga Medis Jangan Ikut Dipangkas

Zita Anjani/Net

Asisten Kesejahteraan Rakyat DKI Jakarta Catur Laswanto mengatakan, Pemprov DKI Jakarta berencana memangkas sejumlah tunjangan pegawai negeri sipil (PNS) sebagai akibat pandemi Covid-19.

Tunjangan kinerja daerah (TKD) atau tunjangan penghasilan pegawai (TPP) seluruh PNS menurut rencana akan dipangkas 50 persen. Tunjangan transportasi pejabat direncanakan juga akan dihapus.

"Kemungkinan TKD pegawai dikurangi 50 persen," ujar Catur dalam rapat virtual bersama Komisi E DPRD DKI Jakarta, Rabu (6/5).

"Pejabat tidak menerima (tunjangan) transport dan uang bensin, kecuali untuk mobil-mobil operasional," tambah dia.

Selain itu, Pemprov DKI mencoret gaji ke-14 pegawai. Pemprov DKI juga kemungkinan tidak memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada pegawai. Namun, Catur tidak merinci apakah THR dihapus untuk seluruh PNS atau hanya untuk golongan tertentu.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Zita Anjani berharap agar seluruh tenaga kesehatan (Nakes) yang berjuang di garda depan dalam penanganan virus corona dikecualikan dari segala bentuk pemotongan.

"Yang paling penting, pengecualian untuk tenaga medis. Mereka sudah rela kerja tak mengenal waktu, rela tidak bertemu keluarga, justru mereka harusnya di kasih bonus sesuai janji pak Gubernur," ujar Zita saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (12/5)

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menambahkan, pendapatan asli daerah (PAD) DKI tahun ini berkurang drastis. Bahkan diprediksi hanya sekitar Rp 47 triliun.

"Bukan hanya DKI, seluruh daerah merasakan hal yang sama. Saya pikir wajar saja (pemangkasan) itu dan wewenang ini ada di Pak Gubernur," sambungnya.[dod]

Komentar Pembaca