Naikkan Iuran BPJS Saat Rakyat Berjuang Lawan Wabah, Jokowi Tunjukkan Negara Sudah Tak Punya Uang

Politik  KAMIS, 14 MEI 2020 , 23:26:00 WIB | LAPORAN: RMOL NETWORK

Naikkan Iuran BPJS Saat Rakyat Berjuang Lawan Wabah, Jokowi Tunjukkan Negara Sudah Tak Punya Uang

Margarito Kamis/Net

RMOL. Kebijakan Presiden Joko Widodo yang mendadak menaikkan kembali iuran BPJS Kesehatan padahal sudah pernah dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA) menjadi tanda bahwa negara sedang tidak punya uang alias bokek.

Begitu disampaikan Pakar hukum tata negara Margarito Kamis saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (14/5).

Jadi mungkin menandakan bangsa ini sudah tidak punya duit, sehingga hanya rakyat yang bisa diperas,” katanya.

Menurut Margarito, saat ini cukup sulit mencari utang di tengah situasi pandemik virus corona baru atau Covid-19. Di sisi lain, keputusan menaikan iuran BPJS padahal sebelumnya sudah ada keputusan Mahkamah Agung, memperlihatkan Jokowi tak memahami konstitusi.

Atau semua kebijakan tidak berada dalam konstitusi,” sindir Margarito.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan lagi nyaris 2 kali lipat dari posisi saat ini.

Keputusan ini dilakukan tak lama setelah Mahkamah Agung (MA) membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen yang diberlakukan Jokowi mulai awal 2020 lalu.

Kenaikan tersebut tercantum dalam Peraturan Presiden 64/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan. Beleid tersebut ditandatangani Jokowi 5 Mei lalu.

Iuran kelas I naik dari Rp80 ribu menjadi Rp150 ribu. Berlaku 1 Juli 2020, sementara kelas II naik dari Rp51 ribu menjadi Rp100 ribu Berlaku 1 Juli 2020 dan iuran kelas III naik dari Rp25.500 menjadi Rp35 ribu Berlaku 2021. []


Komentar Pembaca