Kebun Sawit Di Rohul Diduduki Sepihak, Muara Karta: Puskopkar Langgar Hukum!

Nusantara  KAMIS, 28 MEI 2020 , 15:04:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Kebun Sawit Di Rohul Diduduki Sepihak,  Muara Karta: Puskopkar Langgar Hukum!

Muara Karta/Ist

Aksi sepihak massa Pusat Koperasi Karyawan (Puskopkar) Provinsi Riau menduduki kebun kelapa sawit seluas 350 hektare di Km 41 Desa Sontang, Kecamatan Bonai Darusalam, Rokan Hulu (Rohul), Riau pada Jumat (22/5) atau dua hari sebelum Idul Fitri, dianggap melanggar hukum.

Aksi massa tersebut juga telah melanggar ketentuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) karena ada kerumunan saat pandemi Covid-19.

"Itu tindakan anarki karena menguasai lahan pihak lain seenaknya," kata Muara Karta, selaku kuasa hukum pemilik kebun sawit, melalui keterangan tertulisnya, Kamis (28/5).

Karta mengatakan, aksi massa Puskopkar bisa dijerat dengan Pasal 167 KUHPidana.

Karta mengungkapkan, Puskopkar mengklaim lahan tersebut dengan dasar putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 2328 K/Pdt/2018 pada 13 November 2018.

" Padahal putusan MA itu tidak terkait kepemilikan kebun kelapa sawit tetapi terkait dualisme kepengurusan Puskopkar Riau,” ujar Karta.

Karta menjelaskan, dualisme kepengurusan dalam perkara yang diputus MA itu adalah perkara antara Ronni Abdi dkk sebagai penggugat melawan Haji Marbakri dkk sebagai tergugat.

Karena itu, lanjut Karta, siapapun pihak dalam perkara tersebut tidak dibenarkan menjadikan putusan MA sebagai dasar kepemilikan atas lahan kebun kelapa sawit itu.

Karta menambahkan, isi amar putusan MA menunjukkan bahwa tidak ada satupun pihak yang dimenangkan, baik penggugat maupun tergugat, sehingga permasalahan dalam perkara itu kembali pada keadaan sebelum perkara diajukan ke pengadilan atau status quo.

"Siapapun pihak dalam perkara tersebut tidak dapat dibenarkan menjadikan putusan MA sebagai dasar untuk mengambil alih hak kepemilikan atas lahan kebun kelapa sawit itu. Apalagi dengan menggunakan cara-cara kekerasan dengan melawan hukum, dengan menduduki dan menyerobot lahan milik klien kami yang telah dibeli secara sah melalui Notaris Haji Benizon Pekanbaru pada 17 April 2018," ungkap Ketua Lembaga Bantuan Hukum Ikatan Lulusan Universitas Indonesia (Iluni UI) ini.

Selain itu, Karta mengatakan, ,siapapun pihak yg dimenangkan dalam perkara itu, tidak otomatis menjadi pemilik lahan dimaksud.

"Jika kita merujuk pada amar putusan MA yang jelas-jelas menunjukkan bahwa perselisihan yang terjadi antara penggugat dengan tergugat dalam perkara Aquo, tidak ada satupun pihak yang dimenangkan. Baik itu para penggugat maupun tergugat, sehingga Qoudnon permasalahan yang ada dalam perkara tersebut kembali kepada keadaan semula (status quo) dan para pihak dapat kembali saling mengajukan gugatan baru dan dalam hal ini hanya terkait mengenai kepengurusan yang sah atas koperasi, bukan atas kepemilikan lahan klien kami," papar Karta.

Karta menduga pendudukan lahan tersebut ditunggangi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Klien kami akan segera memprosesnya melalui jalur hukum, baik secara pidana dengan melaporkannya ke Mabes Polri cq Polda Riau serta akan melakukan gugatan perdata," tegas Karta.

Kata Karta, seharusnya jika dikaji lebih mendalam atas putusan MA No 2328/K/Pdt/2018, pihak Albeny cs tidak dapat menjadikan dasar mutlak dengan putusan MA tersebut untuk langsung dengan seenaknya menguasai dan mengambil aset milik orang lain tanpa terlebih dahulu mengetahui dengan jelas asal usul dasar kepemilikannya.

"Lahan itu sudah sah dibeli klien kami," ucap Karta.

Karta juga mempertanyakan Albeny yang baru sekarang inventarisir aset koperasi?

"Kenapa tidak sejak dulu? Karena itulah kami kepada para pihak yang tidak bertanggung jawab untuk segera meninggalkan lokasi lahan kebun sawit, sebelum kami bertindak untuk melaporkan nya kepada pihak Polri," pungkas Karta.

Sebelumnya, saat pendudukan lahan akhir pekan lalu, Ketua Puskopkar Riau Albeny Yuliandra mengatakan, tindakan mereka didasari keputusan MA No 59 PK/PDT/2020 tanggal 9 April 2020 jo putusan MA 2328 K/PDT/2018 tanggal 13 November 2018.

Dalam putusannya, kata Albeny, hakim menolak dan membatalkan gugatan perdata Ronni Abdi Cs (putra mantan Ketua Puskopkar almarhum H Arbi), yang menginginkan kepengurusan di Puskopkar Riau.

"Sekarang sudah inkrah. Untuk itu kita bergerak cepat menyelesaikan inventarisir dan penguasaan aset ini, karena berbagai program kerja sudah mau kita jalankan kembali sebagaimana mestinya," ujar Albeny didampingi sekretarisnya, Nusirwan, Sabtu (23/5). [dod]

Komentar Pembaca
Tower Di Lahan Fasum

Tower Di Lahan Fasum

JUM'AT, 29 MEI 2020 , 13:29:00

Wagub Cek Protokol Kesehatan Di Mal Kelapa Gading
Dini Hari, Ariza Cek Rob Di Kawasan Perumahan Ahok