Lindungi Warga DKI, Anies Pasang Badan

Suara Rakyat  SABTU, 30 MEI 2020 , 07:30:00 WIB

Lindungi Warga DKI, Anies Pasang Badan

Anies Baswedan/Ist

EKONOMI dunia collaps. Termasuk Indonesia. Tidak hanya di tingkat nasional, tapi kondisi ini juga dirasakan oleh semua daerah. Pajak sebagai andalan pendapatan, turun drastis.

Wisata, restoran, tambang, properti, dan hampir semua bisnis ambruk. Otomatis nggak ada pembayaran pajak.

Anggaran negara jebol. Begitu juga anggaran daerah. Covid-19 memporakporandakan semuanya. Tak terkecuali DKI. APBD Rp 87,9 triliun menjadi Rp 47,2 riliun. Gara-gara virus Corona.

Minimnya pemasukan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tagih Dana Bagi Hasil (DBH) ke Kementerian Keuangan.

Sudah seharusnya. Namanya juga hutang, mesti ditagih. Apalagi, DKI lagi butuh. Untuk KJP. Untuk bansos. Untuk atasi Covid-19. Untuk selamatkan nyawa dan dampak ekonomi warga DKI.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkelit. Sejumlah menteri ikutan jadi tim penyerang.

Nama BPK diseret-seret. Tak terima dilibatkan dalam DBH DKI, BPK teriak. Ape urusannya sama gue? Kira-kira seperti itu kalau pinjam bahasa Betawi.

Akhirnya, dibayar separuh. Penagihan sukses. Sisanya? Dicicil. Maklum, negara dalam keadaan susah. Harus saling memahami. Mau nyicil aja muter kesana kemari. Gerutu warga DKI.

Hus, sabar! Nggak usah dilanjutin komennya. Sudah susah bayar utang, nggak usah dikasih komen macem-macem. Kasihan. Jangan tambah beban orang yang lagi sulit. Doain aja.

Ini aja sudah lumayan. Mau nyicil. Ada itikad baik. Niat bayar hutang. Anies lega, meski harus terima bullyan dulu sebelum dibayar. Selama itu dilakukan demi rakyat, bullyan serasa lezat.

Saatnya kencangkan sabuk anggaran. Pangkas pengeluaran yang tidak terlalu mendesak. Sortir sana-sini, prioritaskan kegiatan yang urgent.

Tentu, kebutuhan untuk rakyat harus paling utama. Ini prinsip yang selama ini jadi pegangan gubernur DKI.

Mengatasi Covid-19, baik untuk anggaran kesehatan, maupun untuk tangani dampak ekonominya, butuh dana cukup besar.

Yang jadi persoalan sesungguhnya bukan berapa besar kebutuhannya. Tapi persoalannya justru pada minimnya pemasukan.

Pajak jauh merosot. Di DKI, pendapatan pajak yang semula Rp 50,17 triliun, turun jadi Rp 22,5 triliun. Tinggal 45 persen. Sebab, dunia usaha sekarat.

Tapi, lagi-lagi, demi selamatkan nyawa rakyat, demi ketahanan ekonomi rakyat, tak ada alasan untuk tidak melindungi rakyat. Baik ketahanan pangannya, terutama nyawanya.

Meski anggaran terbatas, tak ada pegawai honorer DKI yang di-PHK. 120 ribu pegawai PJLP dipertahankan. Ini tanggung jawab Pemprov DKI untuk tetap membuka lapangan kerja.

Dana bansos yang semula Rp188 miliar, dinaikkan jadi Rp 5 triliun. Dengan penduduk paling sedikit di pulau Jawa, dibanding Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Banten, tapi anggaran DKI paling besar.

Belum ditambah operasi Baznas Bazis DKI yang membantu program bantuan sosial dengan anggaran ratusan miliar.

Hingga satu waktu, sampailah Anies pada satu titik dilematis. Ada dana Rp 2 triliun. Ini mau dialokasikan untuk bansos bagi 1,2 juta warga prasejahtera, atau untuk "Tunjangan Kinerja Daerah" (TKD) pegawai DKI.

Dilematis

Pegawai tentu ingin TKD-nya dibayar penuh. Kalau kepotong, bini bisa ngamuk. Terutama bini simpanan. Emang ada? Kalau ada, lu juga nggak bakal tahu. Namanya juga simpanan.

Anak-anak rentan protes, karena uang jajannya berkurang. Rencana beli ini-itu bisa batal.

Potong "TKD" pegawai, berpotensi melahirkan kekecewaan. Semangat kerja bisa kendor. Tapi, mosok sih mau korbankan warga DKI dengan memotong anggaran bansos untuk 1,2 juta warga prasejahtera?

Bagaimana menurut para pegawai? Kalau bisa, "TKD" jangan dipotong. Kalau dipotong, ya jangan banyak-banyak. Artinya, pegawai merekomendasikan potong juga jatah untuk bansos. Bagi-Bagilah... Katanya.

Hadapi rekomendasi ini, Anies tersenyum. Lalu dengan lirih gubernur DKI ini bicara: "diantara kedua pihak yaitu pegawai dan 1,2 juta warga prasejahtera, mana yang lebih membutuhkan? Pegawai? Atau 1,2 juta warga prasejahtera itu?"

Para pegawai, terutama elit strukturalnya, terdiam. "Ini soal moral", lanjut Anies.

Suara lirih Anies rupanya menyentuh hati anak buahnya. Akhirnya, pegawai pun sepakat untuk diberikan hanya 50 persen TKD-nya. Dan 1,2 juta warga prasejahtera DKI terima bansos. "Utuh" . Tidak ada pemotongan.

Ini hanya soal kepekaan, social morality dan seni bagaimana memimpin. Menghargai dan tetap mengedepankan dialog. Meski dengan anak buah. Dan rakyat, terutama penerima bansos, harus memberikan apresiasi kepada seluruh pegawai Pemprov DKI. Mereka rela dipotong 50 persen TKD-nya untuk bansos.

Ternyata, bukan hanya dokter dan tenaga medis yang layak disebut pahlawan di masa pandemi Covid-19 saat ini. Tapi, gelar pahlawan pantas juga disematkan kepada para pegawai Pemprov DKI. Kalian TOP! Pakai huruf kapital semua.

Meski dipotong 50 persen, TKD pegawai DKI masih tergolong besar. Kira-kira, sama besarnya dengan take homepay pegawai kementerian yang tidak dipotong. Emang nggak dipotong? Jangan nyindir ah!

Tidak hanya soal bagaimana mengamankan bansos. Anies juga keluarkan Pergub No 47 terkait kebijakan PSBB.

Mewajibkan kepada siapapun yang keluar masuk DKI untuk mengurus SIKM. Diantaranya rapid test. Untuk apa? Memastikan bahwa warga DKI yang selama ini "stay at home" tidak tertular oleh hilir mudik para pemudik.

Anies tak ingin khianati warga DKI yang 60 persen mengkarantina diri di rumah. Tak ingin khianati warga yang nahan diri untuk tidak salat Jumatan, dan mengosongkan tempat ibadah untuk sementara waktu.

Tidak mau khianati pedagang Tanah Abang, Thamrin City, dan pemilik mal yang tutup. Karena itu, siapapun tanpa kecuali, masuk Jakarta harus ada SIKM.

Lalu lalang di Jakarta harus pakai masker. Kalau nggak? Denda Rp 250 ribu. Kurang tegas? Untuk tegas, nggak perlu gebrak meja atau caci maki bro. Lebay! Sayang mulut!

Anies juga hadapi berbagai tekanan yang memintanya untuk buka mal, tempat wisata dan sarana bisnis lainnya.

Tolak! Sebab, data para ahli menyimpulkan bahwa wabah belum berakhir. Bahaya! Nyawa warga DKI itu yang utama. Meski ekonomi tetap penting.

Nah, untuk hadapi situasi dilematis, bahkan genting, perlu seorang pemimpin yang tidak saja bijak dan lurus, tapi berani pasang badan demi rakyatnya.

Anies telah menunjukkan itu. Hasil survei, 80, 70 persen warga DKI puas dengan kinerja Anies. Beruntunglah warga DKI. Dan kebetulan, saya bukan warga DKI. Apa urusannya? Hehehe.[dod]

Tony Rosyid Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

Komentar Pembaca
Tower Di Lahan Fasum

Tower Di Lahan Fasum

JUM'AT, 29 MEI 2020 , 13:29:00

Wagub Cek Protokol Kesehatan Di Mal Kelapa Gading
Dini Hari, Ariza Cek Rob Di Kawasan Perumahan Ahok