Tunjangan Dipangkas, Camat, Lurah Dan Petugas Dishub Meradang

Megapolitan  SABTU, 30 MEI 2020 , 14:15:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Tunjangan Dipangkas, Camat, Lurah Dan Petugas Dishub Meradang

ASN Pemprov DKI Jakarta/Net

Pemangkasan tunjangan hingga 50 persen membuat sejumlah Aparatur Sipil Negara Pemprov DKI Jakarta meradang.

Diantaranya para camat, lurah, petugas Dishub di lokasi check point, petugas input SIKM, Bappeda dan Sekretariat DPRD.

Mereka menganggap Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2020 tentang Rasionalisasi Penghasilan PNS dalam Rangka Penanganan Covid-19, tidak adil.

Pasalnya, mereka tidak termasuk jenis pekerjaan dikecualikan dari pemotongan tunjangan. Padahal selama pandemi Covid-19, para ASN itu bekerja siang malam. Bahkan berada di garda depan.

Dalam Pergub No 49 Tahun 2020, ASN yang tidak dipotong tunjangannya adalah tenaga kesehatan dan penunjang kesehatan yang langsung menangani Covid-19, petugas pemulasaraan jenazah dengan prosedur Covid-19, petugas pengelola data informasi epidemiologis, serta petugas yang terlibat langsung dalam penanganan wabah Corona.

Dalam Pergub No 40 juga mengatur soal penundaan pembayaran TKD ASN DKI sebesar 25 persen. Insentif pemungutan pajak daerah juga ditunda sebesar 25 persen dari insentif yang diterima.

Pemangkasan dan penundaan tunjangan berlangsung dari April-Desember 2020. Berdasarkan ketentuan tersebut, penghasilan yang dibayarkan hanya sebesar 50 persen dari tunjangan ASN DKI.

Menanggapi hal ini, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono menilai Pergub No 49 Tahun 2020 secara tidak langsung menguntungkan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang berjumlah 69 personel.

Karena honor TGUPP tidak ikutan dipangkas seperti yang dirasakan para ASN. Malahan seluruh anggota TGUPP juga memperoleh THR Lebaran dengan nilai satu bulan gaji.

Honor 69 anggota TGUPP sendiri jumlahnya bervariasi, mulai dari Rp8,010 juta hingga Rp51,570 juta per bulannya.

"Seharusnya honor TGUPP ikutan dipotong. Caranya dengan merevisi Pergub No 49 Tahun 2020," kata Mujiyono saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOLJakarta, Sabtu (30/5).

Bukan cuma itu, politisi Demokrat ini juga kembali mempersoalkan dana operasional TGUPP yang masuk dalam pos anggaran Bappeda DKI Jakarta.

"Waktu pembahasan APBD 2020, Komisi A merekomendasikan anggaran TGUPP nol rupiah. Kalau mau pakai TGUPP silakan menggunakan dana operasional gubernur. Tapi pas rapat Banggar rekomendasi dimentahkan," ujar Mujiyono.

Diketahui, era Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang membayar biaya TGUPP dengan dana operasionalnya.[dod]

Komentar Pembaca
Viral!! Aksi Menunggang Sapi Raksasa di Boyolali
Jasad ABK WNI Ditemukan di Frezeer Kapal China

Jasad ABK WNI Ditemukan di Frezeer Kapal China

JUM'AT, 10 JULI 2020 , 21:30:00

New Normal New Ideas

New Normal New Ideas

MINGGU, 05 JULI 2020 , 02:30:19

Tower Di Lahan Fasum

Tower Di Lahan Fasum

JUM'AT, 29 MEI 2020 , 13:29:00

Dini Hari, Ariza Cek Rob Di Kawasan Perumahan Ahok
Wagub Cek Protokol Kesehatan Di Mal Kelapa Gading