Notaris Butuh Kepastian Hukum Di Era New Normal

Ragam  SABTU, 30 MEI 2020 , 17:27:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Notaris Butuh Kepastian Hukum Di Era <i>New Normal</i>

Diskusi virtual YKCHI) dan Ikanot Universitas Diponegoro/Ist

Memasuki era new normal menjadi tantangan tersendiri bagi para notaris. Selain perlu adaptasi, dukungan regulasi dari pemerintah juga sangat dibutuhkan.

Demikian disampaikan Ketua Umum Yayasan Komunitas Cendikiawan Hukum Indonesia (YKCHI) dan Ikatan Alumni Notariat (Ikanot) Universitas Diponegoro, Otty H.C. Ubayani, dalam diskusi virtual bertajuk 'Menghindari Jerat Hukum Dalam Keadaan The New Normal' di Jakarta.

Menurut Otty, menghadapi pandemi Covid-19 ini, pekerjaan notaris banyak menggynakan teknologi. Untuk itu, dibutuhkan payung hukum.

"Jika tidak ada aturan jelas, dikhawatirkan notaris bisa terjerat kasus hukum. Padahal, sebagai pejabat umum, notaris haruslah dilindungi oleh aturan hukum," ujar Otty melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (30/5).

Sedangkan mantan hakim agung Prof Gayus Lumbuun mengungkapkan, salah satu bentuk penyesuaian yang signifikan dalam praktik pelayanan jasa notaris adalah pengakuan pengurusan dokumen secara elektronik.

Sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) UU No 11 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa informasi eletronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Penyesuaian lain yang perlu dilakukan di era new normal adalah suatu kegiatan yang tidak harus hadir secara fisik.

"Kemajuan teknologi memungkinan pengurusan dokumen tidak harus menghadap secara fisik kepada notaris. Sehingga walaupun berjarak jauh namun dapat dijamin keaslian orangnya atau merupakan suatu keadaan yang nyata atau virtual," kata Gayus.

Narasumber lain adalah Praktisi Notaris/PPAT Udin Narsudin yang menguraikan aplikasi cyber notary di era digital yakni memanfaatkan kemajuan teknologi bagi para notaris dalam menjalankan tugas-tugasnya sehari-hari.

Pada prinsipnya, lanjut Udin, konsep cyber notary ditujukan untuk mempermudah transaksi antara para pihak yang tinggalnya berjauhan, sehingga jarak bukan menjadi masalah lagi.

Sementara itu, Pakar Hukum Telematika Edmon Makarim memamdang pentingnya revisi UU Jabatan Notaris dengan poin-poin antara lain, mempertegas kedudukan notaris sebagai jabatan umum. Juga mengenai akta dapat dibuat baik dengan kehadiran secara fisik dan elektronik/dapat membuat akta autentik secara elektronik. Hal lainnya, notaris adalah bagian dari administrasi pemerintahan.

Sedangkan Ketua Umum Ikatan Alumni Undip Maryono mengharapkan diskusi ini bisa melahirkan kajian dan rekomendasi penting untuk disampaikan ke pemerintah dan DPR.

"Kami berharap pemerintah bisa memberi perhatian kepada pekerjaan notaris yang selama ini telah mendukung baik dalam pembuatan akta maupun mendorong pemasukan pajak," kata Maryono.[dod]

Komentar Pembaca
Karangan Bunga Duka Cita Wartawan Balaikota

Karangan Bunga Duka Cita Wartawan Balaikota

JUM'AT, 14 AGUSTUS 2020 , 06:40:00

Danjen Kopassus Tutup Pendidikan Komando Angkatan 104
Balkoters Berkurban

Balkoters Berkurban

SABTU, 01 AGUSTUS 2020 , 11:16:00