Mengadu Ke Mabes Polri, Dua Warga Padang Ngaku Jadi Korban Kriminalisasi

Hukum  SABTU, 30 MEI 2020 , 22:43:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Mengadu Ke Mabes Polri, Dua Warga Padang Ngaku Jadi Korban Kriminalisasi

Tofik Y. Chandra/Ist

Mamak Kepala Waris Kaum Maboet, Suku Sikumbang, Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat, Lehar melalui kuasa hukumnya melayangkan pengaduan dan surat permohonan perlindungan hukum ke Mabes Polri di Jakarta.

Hal tersebut terkait dengan dugaan kriminalisasi terhadap Lehar dan Eko Posko Malla Asykar oleh Polda Sumatera Barat.

"Lehar dan Eko Posko Malla Asykar diduga menjadi korban kriminalisasi oknum Polda Sumbar terkait tindak pidana pemberian keterangan palsu (pasal 263 KUHP) dan tindak pidana penipuan (pasal 378 KUHP)," ujar Tofik Y. Chandra, kuasa hukum Lehar dan Eko Posko kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (30/5).

Tofik meminta Mabes Polri mengambilalih penanganan perkara Lehar dari Polda Sumbar dan melakukan gelar perkara demi tercapainya penegakan hukum yang berkeadilan.

Tofik menceritakan awal dugaan kriminalisasi yang menimpa kliennya bermula pada tahun 2016, ketika Lehar dan Eko Posko membuat kesepakatan damai dengan Budiman untuk melakukan pembukaan blokir beberapa Sertifikat Hak Milik (SHM) di BPN Kota Padang.

"Beberapa SHM itu terletak di Kelurahan Air Pacah, Kecamatan Kota Tangah, Kota Padang, dimana disepakati untuk pembukaan blokir tersebut Budiman bersedia memberikan kompensasi," ujar Tofik.

Setelah sertifikat-sertifikat tersebut dibuka blokirnya, diduga Budiman diintimidasi dan dipengaruhi oleh oknum Polda Sumbar, agar Budiman bersedia melaporkan Lehar dan Eko ke Polda Sumbar dengan tuduhan memberikan keterangan palsu, penipuan dan pencucian uang.

Tofik menjelaskan, Lehar merupakan pemilik sah tanah seluas 765 hektare di empat kelurahan, yakni Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kelurahan Bungo Pasang, Kelurahan Air Pacah dan Kelurahan Koto Panjang Ikur Koto, yang kesemuanya berada di Kecamatan Kota Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat.

Tofik mengungkapkan bahwa pada September 2016, kliennya melaporkan lima oknum BPN Kota Padang ke Polda Sumbar atas dugaan melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen.

Atas laporan Lehar tersebut, penyidik Polda Sumbar menetapkan kelima pegawai BPN Kota Padang dengan inisial SR, EA, R, NV dan GA sebagai Tersangka.

"Kelima tersangka ini kemudian mempraperadilankan Polda Sumbar ke PN Padang namun gugatan praperadilan itu ditolah oleh hakim," kata Tofik.

Menyusul penolakan itu, pada November 2017 kelima tersangka mengajukan perdamaian ke Lehar sebagai pelapor dan mengakui bahwa tanah seluas 765 hektare adalah benar sah milik Lehar.

"Kok tiba-tiba pada April 2020 muncul lagi laporan polisi kepada klien saya. Ini jelas kriminalisasi, makanya kami mohon perlindungan hukum ke Irwasum Mabes Polri," ujar Tofik.

Selain itu, tambah Tofik, pihaknya juga bersurat kepada Kabareskrim, Kadiv Propam dan Karo Wassidik Mabes Polri Brigjen Pol Roycke Harry Langie agar melakukan gelar perkara dan mengambilalih penanganan perkara tersebut sebagaimana laporan polisi No.LP/021/I/2017/SPKT-Sbr tertanggal 4 Januari 2017 dan Laporan Polisi Nomor LP/182/IV/ 2020/SPKT-Sbr, tanggal 18 April 2020 dengan Tersangka atas nama Lehar dan Eko Posko Malls Asykar.

Sekarang Lehar ditahan oleh penyidik Polda Sumbar. Kan kasihan orang sudah tua menjadi korban kriminalisasi dan ditahan pula. Dan perlu diingat bahwa penghentian penyidikan tidak mempengaruhi ataupun menghilangkan hak keperdataan seseorang," pungkas Tofik.[dod]

Komentar Pembaca
Tower Di Lahan Fasum

Tower Di Lahan Fasum

JUM'AT, 29 MEI 2020 , 13:29:00

Wagub Cek Protokol Kesehatan Di Mal Kelapa Gading
Dini Hari, Ariza Cek Rob Di Kawasan Perumahan Ahok