Advokat Pelapor Investasi Bodong Terancam Dikriminalisasi

Hukum  SELASA, 02 JUNI 2020 , 09:39:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Advokat Pelapor Investasi Bodong Terancam Dikriminalisasi

Alvin Lim/Ist

LQ Indonesia Lawfirm menduga ada operasi pembungkaman dengan modus mengkriminalisasi advokat Alvin Lim yang sedang membongkar dugaan kasus penipuan, penggelapan dan pencucian uang yang merugikan 5 ribu nasabah PT MPIP dengan nilai kerugian Rp8 triliun. PT MPIP

Padahal sebagai advokat, Alvin Lim memiliki hak imunitas mengacu pada pasal 16 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya.

Indikasi kriminalisasi seperti adanya penyebaran informasi yang menyesatkan masyarakat di mana seolah-olah tuduhan dialamatkan pula terhadap tokoh masyarakat, yang juga petinggi partai politik (parpol).

Padahal tuduhan itu sejatinya tidak pernah ada. Orang yang dilaporkan adalah pemilik dan direktur utama PT MPIP, ” ujar Alvin melalui keterangan tertulisnya, Selasa (2/6).

Kasusnya sendiri bermula ketika pada 9 April 2020, Alvin Lim, melaporkan RSO, Dirut PT MPIP ke Polda Metro Jaya atas dugaan pidana penipuan, penggelapan, tindak pidana perbankan dan pencucian uang yang merugikan kliennya sebesar Rp15.9 miliar.

Pelaporan tersebut ditanggapi oleh Dirut PT MPIP melalui kuasa hukumnya Welfrid Silalahi, dengan melaporkan ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan pencemaran nama baik terhadap pemilik akun media sosial LQ Indonesia Lawfirm yang mengumumkan pelaporan dugaan pidana yang dilakukan oleh postingan Facebook LQ Indonesia Lawfirm atas UU ITE pasal 27 ayat 3.

"Saya akan melawan dengan resiko apapun demi membela kepentingan umum, terutama membela hak-hak para korban investasi bodong yang sudah menimbulkan kerugian di masyarakat," tegas Alvin.

Sementara itu, advokat Hendra Onggowidjaja seharusnya pemerintah terutama aparat penegak hukum menaati pasal 16 UU Advokat.

Menurut Hendra, advokat yang sedang menjalankan tugas tidak dapat digugat pidana atau perdata. Ditambah lagi dengan pasal 50 KUHP yang menyatakan bahwa "barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang, tidak dipidana."

Sedangkan, Neta S Pane, ketua Indonesian Police Watch (IPW) menyatakan, dalam kasus terjadi saling lapor dan laporan kedua tuduhan pencemaran nama baik, semestinya kepolisian memproses terlebih dahulu aduan pertama, untuk membuktikan apakah tuduhan pidana di laporan pertama benar.[dod]

Komentar Pembaca