Cegah Kerusuhan AS Di Indonesia, Polri Harus Stop Arogansi, Kriminalisasi Dan Berpihak

Polhukam  JUM'AT, 05 JUNI 2020 , 10:13:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Cegah Kerusuhan AS Di Indonesia, Polri Harus Stop Arogansi, Kriminalisasi Dan Berpihak

Ilustrasi/Net

Kapolri Jenderal Idham Azis perlu mengevaluasi sikap perilaku dan kinerja para Kapolda dan Kapolresnya agar benar-benar promoter, sehingga kerusuhan dan kekacauan di Amerika Serikat tidak terjadi di Indonesia.

Demikian dikatakan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane melalui keterangan tertulisnya kepada Kantor Berita Politik RMOLJakarta, Jumat (5/6).

Neta menilai, apa yang terjadi di AS, berpotensi juga terjadi di Indonesia saat ini. Kekacauan yang terjadi di AS adalah akibat sikap anggota polisi yang mengedepankan arogansi.

Kematian warga kulit hitam George Floyd di Minneapolis, AS akibat ulah anggota polisi yang semena-mena dan tidak mengindahkan hak asasi manusia.

"Di Indonesia sikap polisi yang semena-mena, arogan, melakukan kriminalisasi, berpihak, tidak peka, dan mencederai rasa keadilan masyarakat sudah menjadi rahasia umum yang sering terjadi," ujar Neta.

Berbagai keluhan yang disampaikan masyarakat ke IPW, terutama dari daerah, yang kemudian disampaikan ke para elit kepolisian sering kali tidak cepat disikapi secara promoter.

" Padahal, sikap seperti ini bisa menjadi api dalam sekam yang memicu kekacauan seperti yang terjadi di tahun 1998," ungkap Neta mengingatkan.

Neta menuturkan, Aksi teroris yang membuat terbunuhnya anggota polisi di sebuah Polsek di Kalimantan Selatan menunjukkan betapa tidak promoterya Polri. "Anggota polisi saja bisa terbunuh di kantornya, lantas apa yang bisa diharapkan masyarakat dari polisi dalam menjaga keamanan publik," keluh Neta.

Ironisnya, dalam kasus ini hanya Kapolresnya yang dicopot, sementara kapoldanya tidak tersentuh hukuman. Padahal, peristiwa itu terjadi akibat tidak berjalannya sistem deteksi dini dan lemahnya kinerja intelijen yang dibangun Kapolda hingga teroris bisa mengobok obok kantor polisi.

Sebab itu, sudah saatnya Kapolri mengevaluasi sikap perilaku dan kinerja para Kapolda dan kapolresnya.

Kapolda dan Kapolres yang mengkriminalisasi hak-hak ulayat atau mengkriminalisasi pengusaha lokal dengan tujuan tertentu atau diperalat pihak tertentu untuk mencederai rasa keadilan publik atau tidak becus bekerja secara promoter harus dicopot dari jabatannya dan dimasukkan ke dalam "kotak" dan "kotaknya digembok tiga".

Sebab polisi seperti itu tidak pantas menjadi pimpinan kepolisian dan hanya akan menjadi benalu buat masyarakat maupun polri.

Terjadinya krisis ekonomi sebagai dampak pandemik Covid-19 juga harus diwaspadai Polri.

" Sebab krisis ini bisa menjadi krisis sosial dan politik. Jika dalam multi krisis ini jajaran polri tidak promoter dan lebih mengedepankan arogansi, seperti apa yang dialami Goerge Floyd, bukan mustahil kekacauan seperti di AS akan terjadi di Indonesia, apalagi persoalan di Indonesia sangat kompleks dan pelik," pungkas Neta.[dod]

Komentar Pembaca
Bengkel Di Setiabudi Terbakar

Bengkel Di Setiabudi Terbakar

MINGGU, 04 OKTOBER 2020 , 17:51:00

Kopassus-Koopsus TNI Gelar Olahraga Bersama Di Makopassus Cijantung
Stadion Patriot Disulap Jadi RS Darurat

Stadion Patriot Disulap Jadi RS Darurat

JUM'AT, 11 SEPTEMBER 2020 , 19:22:00