JPS: Dishub Sudah Benar Tak Ikuti Aturan Pemerintah Pusat

Megapolitan  KAMIS, 11 JUNI 2020 , 11:58:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

JPS: Dishub Sudah Benar Tak Ikuti Aturan Pemerintah Pusat

Bus Transjakarta/Ist

.RMOLJakarta.Direktur Eksekutif Jakarta Public Service (JPS) M Syaiful Jihad mendukung sikap Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo yang masih memberlakukan aturan angkutan umum hanya boleh terisi penumpang maksimal 50 persen dari kapasitas normal.

Hal itu berbeda dengan kebijakan pemerintah pusat terkait penambahan kapasitas penumpang. Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 41 Tahun 2020. Kemenhub mengubah aturan mengenai jumlah penumpang yang tadinya dibatasi sebesar 50 persen.

"Kadishub sudah benar, batasi penumpang angkutan umum 50 persen dari kapasitas normal," kata Syaiful yang dihubungi Kantor Berita Politik RMOLJakarta, Kamis (11/6).

Menurut Syaiful, kepadatan penumpang di angkutan umum berpotensi meningkatkan penularan Covid-19. Apalagi kasus penularan virus tersebut di ibukota masih tinggi.

Kata Syaiful, penularan tersebut bisa terjadi jika ada droplet (dahak) yang mengenai fasilitas umum yang digunakan secara massal.

"Lantas tanpa sengaja ada kontak tidak langsung, misalnya percikan itu mengenai barang-barang yang sering digunakan bersama di dalam angkutan umum," ujar Syaiful.

Beberapa fasilitas yang dimaksud, seperti alat untuk berpegangan saat individu berdiri di transportasi umum, gagang pintu transportasi umum, dan riling tangga untuk naik atau turun.

"Penumpang lain bisa tertular bila menyentuh benda-benda itu kalau tidak mencuci tangan menggunakan sabun," ungkap Syaiful.

"Kemudian secara langsung dia minum atau makan tanpa mencuci tangan atau dia menyentuh hidung, mata, dan mulut tanpa mencuci tangan," sambungnya.

Sebelumnya, Syafrin Liputo menegaskan, Permenhub Nomor 41 Tahun 2020 tidak berlaku di Jakarta karena masih masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

"Nah tetapi untuk penetapan kapasitas wilayah itu menyesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing. Di Jakarta kita masih dalam kerangka PSBB, kerangka kebijakan PSBB artinya masa transisi ini kita tetap melakukan pembatasan yang ekstrem agar masyarakat tidak serta merta berkegiatan sebebas-bebasnya," kata Syafrin, Kamis (11/6).

Ia menyarankan masyarakat tetap berada di rumah jika tak ada keperluan mendesak demi mengurangi penggunaan kendaraan umum.

"Ada aturan bahwa ada pengaturan orang kami sarankan harus lebih banyak di rumah. Kalau anda ditugaskan bekerja, baru silakan. Jangan melakukan kegiatan yang tidak penting di masa transisi ini." ujar Syafrin.[dod]

Komentar Pembaca