Gagal Bayar Indosurya, Otto Hasibuan: Kinerja Kapolri Lamban

Hukum  JUM'AT, 12 JUNI 2020 , 17:01:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Gagal Bayar Indosurya, Otto Hasibuan: Kinerja  Kapolri Lamban

Otto Hasibuan/Ist

Kapolri Jenderal Pol Idham Azis dinilai sudah membuat kecewa para korban KSP Indosurya Cipta. Kinerja penyidik dianggap lamban dalam kasus gagal bayar investasi tersebut.

Demikian disampaikan kuasa hukum Aliansi Korban KSP Indosurya Cipta (AKI), Otto Hasibuan kepada wartawan, Jumat (12/6).

"Terus terang saja saya melihat di sini para nasabah ini kecewa. Sangat kecewa kepada Kapolri. Karena sampai sekarang ini belum ada tanda-tanda tindakan yang serius terhadap pelaku atau penjahatnya (kasus gagal bayar KSP Indosurya)," ujar Otto.

Menurut Otto, para nasabah berharap Idham bersikap tegas dalam memimpin penanganan kasus Indosurya.

Kata Otto, apabila ada pihak yang dalam penyidikan disimpulkan bersalah, tindakan sesuai prosedur harus diambil tanpa ragu.

"Jadi harapan dari para nasabah ini, hendaknya Kapolri bersikap tegas. Kalau memang ada yang bersalah, tahan orangnya. Selamatkan semua harta nasabah ini," tegas Otto.

"Karena ini korban, dan bukan hanya Indosurya, kasus-kasus yang lain akan seperti itu. Kasihan dong rakyat ini," imbuh Otto.

Bukan tanpa alasan kliennya kecewa pada institusi Polri pimpinan Idham. Sebab, Otto dan kliennya mengaku mendapat informasi jika penahanan tidak dilakukan Polri terhadap pihak-pihak terkait dari koperasi simpan pinjam tersebut, agar negosiasi bisa dilakukan terhadap para nasabah termasuk kliennya.

Padahal, menurutnya pembayaran di luar persidangan PKPU itu tidak dibenarkan atau melanggar hukum.

"Itu salah. Karena selama PKPU berjalan, tidak boleh lagi ada pembayaran-pembayaran kepada para nasabah. Harus pembayaran dilakukan di PKPU atau di pengadilan," ungkap Otto.

Selain itu, pihaknya juga mendapat informasi bahwa penyitaan barang bukti terutama aset Indosurya, hanya dilakukan terhadap kendaraan. Hal ini dianggap tidak sebanding jika dihitung kerugian seluruh nasabah.

"Bayangkan, kasusnya Rp 14 triliun, yang disita hanya kendaraan-kendaraan. Kan tidak sebanding," pungkas Otto.[dod]

Komentar Pembaca