PPDB 2020 Berdasarkan Usia, Apa Hubungannya Dengan Strategi Menjaring Masyarakat Miskin?

Suara Rakyat  SENIN, 15 JUNI 2020 , 15:22:00 WIB

PPDB 2020 Berdasarkan Usia, Apa Hubungannya Dengan Strategi Menjaring Masyarakat Miskin?

Amir Hamzah/Ist

ITULAH judul tulisan dan pertanyaan saya menanggapi pernyataan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta yang mangatakan bahwa seleksi sistem zonasi dengan kuota 40% yang berdasarkan usia adalah untuk menjaring masyarakat miskin.

Saya mengaku geli mendengar jawaban seperti itu. Jawaban demikian sama saja dengan mengatakan anak-anak yang usianya lebih tua adalah anak-anak dari keluarga miskin yang tidak memiliki fasilas belajar. Dan sebaliknya.

Ini jawaban ngawur dan tidak berdasar. Memangnya kepala Disdik DKI Jakarta mempunyai data korelasi antara faktor usia siswa dan kemiskinan?

Menurut saya, ini jawaban gagap dari seorang pendidik yang kini diprotes oleh banyak pihak. Terutama para orang tua siswa dan para siswa merasa diperlakukan tidak adil jika seleksi zonasi didasarkan pada usia.

Siswa-siswa yang sudah berjuang selama 5 semester untuk mempertahankan prestasinya malah tidak dihargai. Apakah kepala Disdik DKI Jakarta mengetahui jika diantara siswa yang berprestasi tersebut juga banyak yang berasal dari keluarga kurang mampu atau masyarakat miskin?

Kepala Disdik DKI Jakarta mengatangan bahwa fakta di lapangan anak-anak keluarga miskin selalu kalah bersaing secara akademik. Ini fakta yang mana?

Berapa banyak yang demikian? Sebaiknya kepala Disdik DKI Jakarta jangan ngawur dan hantam kromo begitu kalau memberi jawaban.

Tentang mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu kan sudah diakomodir dijalur afirmasi. Jalur afirmasi malah ditingkatkan kuotanya dari 20% tahun lalu menjadi 25% tahun ini. Ini fear. Saya mendukung dan semua orang tua siswa mendukung. Tapi kenapa kok masih utak-atik lagi porsi d jalur zonasi dengan cara cara yang tidak adil?

Yang kedua, tentang jalur prestasi itu sendiri. Jalur seleksi dengan kuota total sebanyak 30%. Akan tetapi jalur prestasi yang dimaksud disini berbeda dengan harapan yang dipahami umum.

Seleksi di jalur ini masih harus dikalikan dengan variabel akreditasi sekolah. Sehingga jalur ini tidak bisa disebut murni prestasi. Sekolah sekolah swasta top memiliki akreditasi maksimal, bisa 100% atau mendekati, bisa 99% atau 98%. Sedangkan topnya sekolah negeri memiliki akreditasi maksimal 96%.

Dengan demikian, jika faktor akreditasi itu dikalikan dengan nilai prestasi, maka siswa siswa dari sekolah swasta top yang akan menjadi juara. Dengan begitu SMA negeri akan didominasi oleh siswa dari sekolah swasta top yang para siswanya berlatar belakang dari keluarga kaya.

Ini kontradiktif dengan pernyataan kepala Disdik sebelumnya, "untuk menjaring masyarakat miskin".

Justru disini masalahnya. Seleksi dengan menggunakan akreditasi adalah bernuansa diskriminatif.

Tidak salah jika ada yang mencurigai bahwa seleksi seperti ini adalah permainan yang menguntungkan kelompok tertentu untuk menggusur anak anak cerdas kita dari SMA negeri.

Saya bisa memahami jika para orang tua resah terhadap kebijakan ini. Dan saya mendukung rencana beberapa pihak yang akan melaporkan masalah ini ke Komisi Ombudsman RI.[dod]

Selamat berjuang! Semoga bermanfaat.

Amir Hamzah Pengamat Kebijakan Publik

Komentar Pembaca
Tower Di Lahan Fasum

Tower Di Lahan Fasum

JUM'AT, 29 MEI 2020 , 13:29:00

Wagub Cek Protokol Kesehatan Di Mal Kelapa Gading
Dini Hari, Ariza Cek Rob Di Kawasan Perumahan Ahok