Penanganan Transportasi Sebatas Hilir, Pemerintah Kedodoran Batasi Pergerakan Masyarakat

Megapolitan  SENIN, 15 JUNI 2020 , 15:42:00 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Penanganan Transportasi Sebatas Hilir, Pemerintah Kedodoran Batasi Pergerakan Masyarakat

Lalu lintas di Jakarta/Net

Pandemik Covid-19 telah membuat babak belur sejumlah sektor. Tak terkecuali sektor transportasi.

Saat ini, seiring pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) masa transisi, Pemprov DKI Jakarta telah membuat aturan yang diperuntukkan untuk transportasi.

Kendati demikian, Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transparan Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, menilai, penanganan Covid-19 dari sisi transportasi baru sebatas hilir semata.

"D hulu masih terlihat kedodoran membatasi pergerakan masyarakat dengan travel demand management (TDM)," ujar Djoko melalui keterangan tertulisnya, Senin (15/6).

Djoko melanjutkan, semua negara saat ini tengah mengalami masalah penurunan transportasi umum. Namun, bukan berarti harus serta merta beralih penggunaan pribadi.

"Tetapi di Indonesia, ada kecenderungan masyarakat justru beralih memakai sepeda motor," jelasnya.

Djoko menyarankan agar pemerintah bisa mengelola mobilitas warga mulai dari hulu hingga hilir dengan tetap mengutamakan transportasi umum yang didukung bersepeda dan berjalan kaki untuk perjalanan jarak pendek.

"Transportasi tidak hanya aman, nyaman dan selamat. Akan tetapi harus higienis (sehat dan bersih) dan humanis," pungkasnya.[dod]

Komentar Pembaca