Rugi Rp 67 Miliar, Puluhan Nasabah Kembali Polisikan Perusahaan Investasi

Hukum  SELASA, 16 JUNI 2020 , 18:23:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Rugi Rp 67 Miliar, Puluhan Nasabah Kembali Polisikan Perusahaan Investasi

Advokat LQ Indonesia Lawfirm/Ist

Sebanyak 63 orang warga DKI Jakarta yang diwakili advokat dari LQ Indonesia Lawfirm kembali melaporkan terduga pengurus dan pemilik PT WBS dan PT TGP, AS ke Polda Metro Jaya atas dugaan pasal 372/378 KUHP, tentang penipuan, penggelapan, tindak pidana perbankan dan pasar modal serta pencucian uang.

Dari 63 orang korban investasi bodong itu, total kerugian kurang lebih Rp67 milliar.

AS dilaporkan dengan LP No 3427 / VI / Yan2.5 / 2020/ SPKT PMJ, Direskrimsus tanggal 16 Juni 2020.

Salah satu advokat dari LQ Indonesia Lawfirm, Hamdani menjelaskan, sebelum melaporkan ke Polda Metro Jaya, pihaknya sudah dua kali melayangkan somasi, namun tidak direspon.

Hamdani mengungkapkan, hal ini merupakan laporan polisi kedua. Laporan pertama pada 29 Mei 2020 dengan LP No 3044 / V / Yan2.5 / 2020/ SPKT PMJ, Direskrimsus.

"Menurut keterangan korban AC, yang ditawarkan perusahaan ada dus macam, yang pertama Medium Term note (MTN) dengan jangka waktu 1 bulan hingga 1 tahun dengan bunga fixed diatas bunga deposito dan kedua adalah dengan modus repo jaminan saham," kata Hamdani melalui keterangan tertulisnya, Selasa (16/6).

Sementara korban R mengaku kecewa terhadap janji palsu yang tidak terealisasikan. Karena ketika jatuh tempo justru uang mereka tidak dikembalikan. Padahal jelas dalam surat perjanjian dan bilyet tanggal jatuh tempo tertera.

Ahli pidana dari Universitas Bhayangkara Jakarta, Dwi Seno mengatakan, di era millenial ada modus baru, yaitu mengunakan PKPU untuk melepaskan tanggung jawab pidana dengan dalil sudah ada perdamaian melalui PKPU.

"Jadi oknum pengurus perusahaan menarik dana masyarakat selama beberapa tahun, ketika sudah terkumpul banyak dana, lalu dengan alasan gagal bayar dan kesulitan keuangan mengarahkan para korban melalui jalur PKPU," ujar Seno.

Lebih lanjut Seno mengatakan, jalur terbaik adalah pelaporan pidana bagi oknum pengurus perusahaan yang tidak punya itikat baik.

"Selain dapat menahan tersangka juga dapat menyita dan merampas aset pribadi dan perusahaan yang berasal dari pidana pencucian uang," ungkap Seno.

Hamdani menambahkan, apabila pengawas perusahaan keuangan seperti Ototitas Jasa Keuangan menjalankan tugas pengawasan dengan benar, maka kejadian modus investasi bodong seperti ini dapat dicegah.

Banyaknya korban Investasi bodong, LQ Indonesia Lawfirm berinisiatif membuka posko pengaduan di nomor 0818899800.

"Harap bagi para korban untuk segera melapor. Jangan terjebak modus PKPU para oknum Investasi bodong, segera lapor ke LQ Indonesia Lawfirm," tutup Hamdani.[dod]

Komentar Pembaca