Anies Tak Terbitkan Pergub Standar Harga Satuan Regional, APBD DKI 2021 Terancam Ditolak Kemendagri

Megapolitan  JUM'AT, 19 JUNI 2020 , 19:25:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Anies Tak Terbitkan Pergub Standar Harga Satuan Regional, APBD DKI 2021 Terancam Ditolak Kemendagri

Anies Baswedan/Ist

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diingatkan untuk segera menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Petunjuk Pelaksanaan Standar Harga Satuan Regional.

Pengamat Kebijakan Publik dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW) Amir Hamzah mengatakan, Pergub itu penting karena merupakan petunjuk teknis (Juknis) pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional yang diteken Presiden Jokowi pada 20 Februari 2020, dan mulai berlaku tahun 2021.

"Karena berlaku tahun depan, maka ketentuan yang diatur dalam Perpres tersebut sudah harus diimplementasikan saat Pemprov dan DPRD DKI membahas KUA/PPAS (Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas Platform Anggaran Sementara) 2021 bulan depan," kata Amir kepada wartawan di Jakarta, Jumat (19/6).

Menurut Amir, jika Pergub tersebut belum terbit, maka ketentuan dalam Perpres belum dapat diimplementasikan.

"Sehingga bisa saja setelah APBD 2021 disahkan DPRD dan diserahkan kepada Kemendagri untuk dikoreksi, APBD itu ditolak dan harus direvisi karena tidak mengandung implementasi Perpres Nomor 33 Tahun 2020," ungkap Amir.

Meski demikian, Amir kembali mengingatkan agar Pergub disesuaikan dengan ketentuan dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah agar tidak bertabrakan, dan juga mengacu pada Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu.

"Pergub tentang Petunjuk Pelaksanaan Standar Harga Satuan Regional sebaiknya sudah terbit sebelum KUA/PPAS sebagai payung hukum penerapan Perpres Nomor 33 Tahun 2020," tutup Amir.

Pasal 1 ayat (2) Perpres Nomor 33 Tahun 2020 menjelaskan bahwa Perpres ini mengatur tentang:

a. Satuan biaya honorarium;

b. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;

c. Satuan biaya rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor;

d. Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas; dan

e. Satuan biaya pemeliharaan.

"Standar harga satuan regional digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah," sebut pasal 2 ayat (1) Perpres tersebut.

Sementara pasal 2 ayat (2) Perpres 33 menyatakan; "Dalam perencanaan anggaran, standar harga satuan regional berfungsi sebagai:

a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;

b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan

c. bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah".

Dan pasal 2 ayat (3) Perpres 33 menyatakan; "Dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan regional berfungsi sebagai:

a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan

b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Yang menarik, Lampiran I Perpres ini yang mengatur tentang satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri memberikan angka yang jauh lebih kecil dibanding yang selama ini diterima PNS maupun anggota DPRD.

Untuk wilayah DKI Jakarta, uang harian perjalanan dinas dalam negeri untuk keluar kota hanya Rp530.000/orang, sementara uang harian untuk perjalanan dinas di dalam kota selama lebih dari delapan jam hanya Rp210.000/orang, dan uang harian saat mengikuti diklat hanya Rp160.000/orang.

Selama ini uang harian perjalanan dinas DPRD DKI Jakarta seperti saat kunjungan kerja (Kunker) mencapai Rp4 juta/orang.[dod]

Komentar Pembaca