TNI/Polri Aktif Masuk BUMN, Peneliti ELSAM: Melanggar UU!

Politik  MINGGU, 21 JUNI 2020 , 15:42:00 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

TNI/Polri Aktif Masuk BUMN, Peneliti ELSAM: Melanggar UU!

Erick Thohir/Net

Langkah Menteri BUMN Erick Thohir mengangkat sejumlah perwira tinggi Polri dan TNI aktif dalam struktur komisaris badan usaha milik negara (BUMN) dinilai menghambat reformasi institusi TNI/Polri.

Pasalnya, larangan memasukkan anggota TNI/Polri aktif ke ranah sipil telah diatur dalam UU Nomor 2/2002 tentang Polri dan UU Nomor 34/2004 tentang TNI.

Demikian disampaikan Peneliti ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), Achmad Fanani Rosyidi dalam keterangannya yang diterima redaksi, Sabtu (20/6).

"Jadi, secara langsung dan tegas telah melanggar UU. Karena Polri ini kan sudah jelas bahwa dia mengurusi keamanan negara. Kalo TNI porsinya di pertahanan, menjaga kedaulatan negara," kata Achmad Fanani.

Achmad Fanani mengurai, upaya mereformasi institusi TNI dan Polri hingga saat ini masih menyisakan sejumlah persoalan.

Namun, pendiri Mahaka Group itu justru memasukkan perwira aktif TNI/Polri pada jabatan-jabatan sipil.

Artinya, lanjut Achmad Fanani, secara tidak langsung mencoba melakukan pendekatan keamanan di perusahaan-perusahaan negara.

"Ketika ada beberapa permasalahan tanah, sengketa lahan, mengontrol masyarakat ketika ada konflik antara perusahaan sama masyarakatnya. Kan secara gak langsung itu yang dipengen sama Erick Thohir kenapa dia menarik orang-orang TNI/Polri aktif," ujar Achmad Fanani.

"Jadi seakan-akan bahwa perusahaan negara ini pengen memakai pendekatan keamanan untuk menyelesaikan misalnya ada konflik-konflik yang melibatkan perusahaan BUMN dengan masyarakat. Ini kan bahaya," imbuhnya.

Menurut dia, berbeda halnya jika penempatan anggota TNI/Polri aktif ke ranah yang masih berkaitan dengan institusinya. Dalam UU TNI Nomor 34/2004 pasal 47 ayat 2 diatur beberapa jabatan yang dikecualikan. Yaitu jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara.

"Dibawah Menkopolhukam itu dibolehkan. Misalnya di pertahanan, di BIN, BNPT, BSSN, kalo jabatan-jabatan kayak gitu boleh. Tapi, kalau di jabatan-jabatan BUMN ini kan bahaya," tuturnya.

Achmad Fanani mengatakan, pencabutan Dwifungsi ABRI ketika Orde Baru juga memiliki landasan filosofis dan historis yang jelas, karena dianggap berbahaya bagi demokrasi di Indonesia.

Selain itu, kata dia, jika TNI dan Polisi aktif menduduki jabatan sipil sedikit banyaknya menarik garis komando di institusinya tersebut. Hal ini berdampak pada profesionalitas TNI/Polri itu sendiri.

"Katika anggota aktif ini ditarik ke ranah sipil, apalagi di perusahaan negara, itu kan bisa menarik gerbong TNI aktifnya. Jadi nanti garis komando TNI ini ketarik dan itu yang bahaya," kata dia.

"Kalau yang pensiun diberi jabatan itu boleh-boleh aja, karena secara legal dia itu enggak akan membawa garis komando itu. Tapi ketika masih aktif kemudian ditarik jadi komisaris staff dll di bumn itu kan yang bahaya buat demokrasi," imbuhnya menegaskan.

Lebih lanjut, aktivis HAM jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini menegaskan bahwa pemerintah dalam hal ini Menteri BUMN harus paham terhadap UU 34/2004 pasal 47 tentang TNI dan UU Nomor 2/2002 tentang Polri.

Sebab, menurut dia, jika UU ini dilanggar maka patut dipertanyakan motif dibalik pengangkatan sejumlah perwira TNI/Polri aktif ke BUMN.

"Memasukkan anggota TNI-Polri aktif di BUMN ini dipertanyakan motifnya nih. Erick Thohir secara langsung menghambat reformasi TNI dan Polri itu sendiri. Karena UU-nya udah jelas kan. Bahaya garis komandonya ketarik didalam situ ketika nanti ngurusi persoalan sipil. Ini semakin mengancam demokrasi kita," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengangkat sejumlah jenderal polisi dan TNI mengisi posisi beberapa komisaris BUMN.

Erick menyebut alasan pengangkatan mereka antara lain hanya untuk kebutuhan organisasi.[dod]

Komentar Pembaca
Tower Di Lahan Fasum

Tower Di Lahan Fasum

JUM'AT, 29 MEI 2020 , 13:29:00

Wagub Cek Protokol Kesehatan Di Mal Kelapa Gading
Dini Hari, Ariza Cek Rob Di Kawasan Perumahan Ahok