Masukkan TNI/Polri Aktif Ke BUMN, Erick Thohir Munculkan Era Orba

Politik  MINGGU, 21 JUNI 2020 , 16:28:00 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Masukkan TNI/Polri Aktif Ke BUMN, Erick Thohir Munculkan Era Orba

Erick Thohir/Net

Menteri BUMN Erick Thohir didesak untuk tidak menempatkan perwira tinggi TNI/Polri aktif dalam jabatan sipil yakni perusahaan negara.

Pasalnya, hal itu tidak sesuai amanat konstitusi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 34/2004 tentang TNI dan UU Nomor 2/2002 tentang Polri.

Begitu ditegaskan Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Mohammad Isnur melalui keterangannya, Minggu (21/6).

"Ini langkah mundur demokrasi, dan bertentangan dengan semangat-semangat tata negara, Tap MPR dan juga UU TNI dan UU Kepolisian," kata Isnur.

Menurut dia, pendekatan keamanan yang dilakukan negara dinilai berbahaya bagi keberlangsungan demokrasi. Terlebih, masih maraknya konflik agraria seperti perampasan lahan, tambang, dan perkebunan disejumlah tempat yang menurut catatan YLBHI masih ada dugaan keterlibatan anggota TNI/Polri dalam persoalan tersebut.

"Bahkan dalam kondisi pandemi seperti saat ini, YLBHI mencatat TNI/Polri juga terlibat sebagai "aktor dominan perampasan lahan ditengah pandemi". Setidaknya ada 16 kasus dari Sumatera hingga Papua , tercatat 50 persen diantaranya terkait dengan TNI, baik sebagai beking, ataupun terlibat langsung. Sedangkan Polri terlibat pada 75 persen kasus perampasan lahan," bebernya.

Apalagi, lanjut Isnur, dalam sepekan ini setidaknya 8 BUMN dirombak jajaran "petingginya" dari komisaris hingga direksi, dan tidak sedikit purnawiran TNI/Polri yang ditempatkan pada posisi-posisi strategis tersebut. Bahkan argumentasi Menteri BUMN Erick Thohir saat konferensi pers virtual pada (12/6) lalu menyampaikan bahwa pengangkatan tersebut seolah mewajarkan adanya konflik antara perusahaan dengan masyarakat.

"Tiap pemilihan ada reason. Di pertambangan ada konflik baik namanya tanah baik perizinan yang tumpang tindih. Ada juga isu sosial dengan masyarakat. Kita harus balance," kata Erick Thohir.

Menurut Isnur, argumentasi yang disampaikan Erick Thohir itu bukan hanya tidak tepat, tetapi juga sangat berbahaya. Hal ini menunjukkan cara pandang Menteri BUMN dalam memandang konflik harus diselesaikan oleh TNI/Polri.

"Ini menunjukkan watak otoriter, serta monopoli kebenaran. Lebih mengkhawatirkan lagi jika ternyata muncul asumsi dalam konflik-konflik agraria tambang dan perkebunan, yang salah adalah rakyat. Hentikan bagi-bagi jabatan sipil untuk purnawirawan TNI!," tegas dia.

Hal senada juga disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari beberapa elemen antara lain; Setara Institute, KontraS, LBH Jakarta, HRWG, dan Imparsial. Dalam keterangan persnya, Koalisi mendesak Menteri BUMN untuk mengevaluasi kebijakan menempatkan TNI/Polri aktif didalam jabatan sipil dalam hal ini jajaran BUMN.

"Mendesak Kementerian BUMN untuk mengevaluasi kebijakan pengangkatan prajurit dan perwira aktif dalam jajaran BUMN dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada khususnya UU TNI dan UU Polri," tegas Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil, yang juga peneliti Setara Institute, Ikhsan Yosarie.

Dia mengatakan, sepanjang tahun 2020, Kementerian BUMN telah mengangkat setidaknya 2 prajurit aktif TNI dan 3 perwira aktif Polri menjadi Komisaris Utama dan Komisaris di masing-masing BUMN.

Koalisi, kata dia, menilai pengangkatan perwira TNI-Polri dalam jajaran BUMN bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya UU Nomor 34/2004 tentang TNI dan UU Nomor 2/2002 tentang Polri.

Atas dasar itu, Koalisi juga mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjalankan reformasi TNI/Polri sebagaimana amanat reformasi. Sebab, pengangkatan TNI/Polri aktif ke ranah sipil seolah tidak sejalan dengan upaya reformasi TNI-Polri karena dianggap menarik-narik TNI-Polri kembali berbisnis” sebagaimana terjadi pada masa Orde Baru.

"Mendesak Presiden Republik Indonesia untuk menjalankan reformasi TNI dan Polri secara konsekuen sebagaimana amanat reformasi, Tap MPR No. VI dan VII Tahun 2000, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI," tegas Ikhsan Yosarie.

Selain itu, Koalisi juga mendesak pemerintah agar tidak melakukan pendekatan keamanan dalam penanganan konflik antara BUMN dengan masyarakat.

"Mendesak Pemerintah untuk tidak menggunakan pendekatan keamanan dalam penanganan konflik antara BUMN dan masyarakat dengan tidak mengangkat prajurit TNI dan Polri aktif ke BUMN," demikian Ikhsan Yosarie.[dod]

Komentar Pembaca
Tower Di Lahan Fasum

Tower Di Lahan Fasum

JUM'AT, 29 MEI 2020 , 13:29:00

Wagub Cek Protokol Kesehatan Di Mal Kelapa Gading
Dini Hari, Ariza Cek Rob Di Kawasan Perumahan Ahok