Pengamat Duga Putusan MA Soal PT Salve Veritate Abaikan Fakta Hukum

Hukum  MINGGU, 21 JUNI 2020 , 22:20:00 WIB | LAPORAN: AZAIRUS ADLU

Pengamat Duga Putusan MA Soal PT Salve Veritate Abaikan Fakta Hukum

Ilustrasi/Net

Langkah Mahkamah Agung (MA) yang memenangkan putusan kasasi terhadap PT Salve Veritate patut dipertanyakan.

Begitu disampaikan Pengamat Politik dan Hukum, Standar Kiaa Latief menyikapi putusan MA yang memenangkan putusan kasasi terhadap PT Salve Veritate yang merupakan perusahaan dari tersangka pemalsuan sertifikat tanah Benny Tabalajun.

Kiaa menduga, ada indikasi bahwa putusan MA terhadap PT Salve Veritate bersikap tidak transparan dan patut diduga adanya permainan dalam memenangkan putusan tersebut. Terlebih Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah membatalkan SHGB PT Salve Veritate.

"Kalau dilihat dari penetapan PTUN yang memenangkan pihak korban Abdul Halim dan surat BPN telah membatalkan serta penetapan tersangka terhadap pimpinan PT Salve Veritate, yang menjadi pelaku pemalsuan sertifikat, harusnya MA mempertimbangkan untuk memenangkan PT Salve yang dimiliki tersangka,"  kata Kiaa, Senin (22/6).

Kiaa menilai, ranah hukum peradilan saat ini rentan dengan mafia peradilan dan mafia hukum, pasalnya banyak pihak yang dirugikan akibat ulah oknum atau mafia peradilan tersebut.

Kiaa meminta agar korban yang mengaku dirugikan atasan putusan MA untuk melaporkan kasus ini ke Komisi Yudisial (KY) dan agar Mahkamah Agung (MA) mempertimbangkan kembali putusan yang memenangkan PT Salve tersebut.

"Harusnya MA menangkan pihak korban yakni Abdul Halim bukan malah menangkan PT Salve yang sudah jelas status pemiliknya sebagai tersangka pemalsuan akta tanah yang diproses hukum," ungkapnya.

"Putusan MA harus dipertanyakan apa alasannya bisa memenangkan putusan pihak PT Salve yang pimpinannya menjadi tersangka penipuan akta aoutentik," ujarnya.

Kiaa menambahkan, kasus ini menambah panjang bukti-bukti bahwa mafia tanah telah berakar dalam tata kelola pertanahan di Indonesia. Pola pemalsuan tersebut adalah modus yang selalu terjadi karena lemahnya penegakan hukum pertanahan.

"Hal tersebut juga cermin indikasi kuat adanya "persekongkolan jahat" di lingkungan instansi pemangku kebijakan pertanahan. Mulai dari struktur birokrasi paling dasar (tingkat kelurahan) sampai ke tingkat Badan Pertanahan Nasional," tegasnya.

Menurutnya, sangat tidak masuk akal tanah yang bukan milik bisa terbit sejumlah SHGB. Terbitnya akta tanah sejatinya harus ada alas hak dan sejumlah dokumen prinsip yang menjadi dasar penerbitan akta, baik berupa SHM ataupun SHGB.

Kalau di atas tanah seluas 52.649 meter persegi bisa timbul SHGB atas nama sebuah badan hukum (PT Salve Veritate) yang bukan miliknya, berarti telah terjadi pemalsuan sejumlah dokumen prinsip yang dijadikan sebagai alas hak guna penerbitan SHGB tersebut.

"Maka patut diduga kuat, bahwa telah terjadi persekongkolan jahat para pihak pemangku kebijakan di masing" struktur birokrasi terkait kepentingan "melegalisasi" objek tanah milik Abdul Halim," tuturnya.

Diketahui, Polda Metro Jaya menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan akta autentik tanah, yaitu Benny Simon Tabalajun selaku pimpinan PT Salve Veritate dan rekannya, Achamd Djufri.

Kasubdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP M Gofur mengatakan, penyelidikan kasus itu bermula dari laporan polisi yang diterima pada 2018 lalu. Laporan itu terdaftar dengan nomor laporan LP/5471/X/2018/PMJ/Ditreskrim, tanggal 10 Oktober 2018.

"Sudah selesai dan terlapor juga sudah dijadikan tersangka," kata Gofur dalam keterangannya, Senin (25/5/2020).

Kasus ini bermula dari persoalan sengketa tanah seluas 52.649 meter persegi di Kampung Baru RT09/08, Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung Kota, Jakarta Timur antara pelapor Abdul Halim dan tersangka Benny. []

Komentar Pembaca
Bengkel Di Setiabudi Terbakar

Bengkel Di Setiabudi Terbakar

MINGGU, 04 OKTOBER 2020 , 17:51:00

Kopassus-Koopsus TNI Gelar Olahraga Bersama Di Makopassus Cijantung
Stadion Patriot Disulap Jadi RS Darurat

Stadion Patriot Disulap Jadi RS Darurat

JUM'AT, 11 SEPTEMBER 2020 , 19:22:00